Berikut ini adalah kutipan-kutipan yang saya kumpulkan dari buku Kebijakan Ahok oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Tanpa harus membacanya semua, Anda mendapatkan hal-hal yang menurut saya menarik dan terpenting.
Saya membaca buku-buku yang saya kutip ini dalam kurun waktu 11 – 12 tahun. Ada 3100 buku di perpustakaan saya. Membaca kutipan-kutipan ini menghemat waktu Anda 10x lipat.
Selamat membaca.
Chandra Natadipurba
===
KEBIJAKAN AHOK
-BASUKI TJAHAJA PURNAMA-
Penulis: Basuki Tjahaja Purnama
Percetakan oleh Percetakan Kompas Gramedia
Cetakan pertama, Agustus 2018
(hlm.viii)
PRAKATA
Kebijakan-kebijakan yang saya putuskan sangat jelas. Mau melakukan apa, mau membuat apa, mau keluar uang untuk apa saja, semua harus bertujuan bikin penuh otak, perut dan dompet warga Jakarta.
(hlm.xvii)
KATA PENGANTAR
“A man’s character is like a tree and his reputation like it’s shadow; The shadow is what we think of it; The tree is the real thing.“
-Abraham Lincoln
(hlm.3)
Integritas Itu
Hanya Bisa Dibuang,
Tapi Tidak Bisa Diambil
Semua Keputusan Ada Dasarnya
Setiap keputusan selalu ada dasar hukumnya. Ada tujuannya.
Salah satu cara saya, misalnya dengan melibatkan pakar untuk berdiskusi terkait satu topik. Contohnya, Kota Tua Jakarta. Saya undang para ahli yang yang paham tata kota, sejarah, dan juga seni, termasuk para professor. Ada tiga atau empat ahli. Mereka saling beradu argumen, seolah-olah sedang mengadu ilmu.
(hlm.4)
Yang terpenting kepuusan atau kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan.
Banyak bus Metromini yang saya kandangkan karena sopir ugal-ugalan, kondisi kendaraan yang sangat tidak layak, hingga banyaknya masalah di manajemen mereka.
(hlm.6)
Bersih, Transparan, Profesional
Saya yakin, saya adalah anggota dewan pertama yang melaporkan aktivitas kerja milai dari rapat pembahasan di Komisi II, hingga melakukan pelaporan saat mendapatkan kesempatan kunjungan kerja (kanker). Saya berusaha secepat mungkin melaporkan apa yang sedang saya kerjakan melalui website (blog) pribadi saya www.ahok.org. Apa tujuannya? Agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh wakilnya di parlemen. Laporan saya itu bukan hanya soal pekerjaan, tapu juga gaji dan honor yang saya terima.
Mengunggah kegiatan Pemprov DKI Jakarta, termasuk kegiatan rapat pimpinan, merupakan bagian dari upaya mendukung keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, saya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pada Media Berbagi Video agar kegiatan ini bisa terus dilakukan.
(hlm.7)
Capek kita kalua menyampaikan satu pertanyaan hanya untuk menutupi sesuatu atau pencitraan saja! Suatu saat kita akan lupa. Akhirnya kita nggak konsisten.
Yang perlu diatur tentu waktunya karena tidak mungkin saya menerima warga sepanjang hari. Oleh itu, pengaduan warga saya tetapkan pagi hari, saat saya sampai di balai kota.
(hlm.8)
Makanya saya akan marah jika staf pengaduan menggantung satu masalah. Semua harus jelas. Semua harus dijawab.
(hlm.9)
Menaikkan Tunjangan PNS
Alasan saya menaikkan TKD adalah tingginya tingkat korupsi PNS DKI Jakarta yang berakibat pada buruknya kinerja mereka.
Sebelumnya, ada anggaran Rp2,3 triliun hanya untuk honor-honor kegiatan.
(hlm.10)
Awalnya kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat anggaran belanja pegawai menjadi melambung tinggi. Karena mengalihkan honor yang awalnya “tersembunyi” di anggaran kegiatan (Belanja Langsung) menjadi anggaran di Belanja Pegawai. Namun setelah diimpelementasikan ternyata hal yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi. Bahkan hitung-hitungannya andaipun semua PNS DKI Jakarta bekerja maksimal sehingga mendapatkan TKD 100 persen, anggaran belanja pegawai totalnya “hanya” sebesar 24 persen APBD.
Penilaian kinerja seorang PNS berdasarkan laporan kerja harian PNS bersangkutan. Laporan ini berisi tugas atau pekerjaan yang dilakukan per hari dan catatan kemajuan tugas-tugas pekerjaan mereka.
(hlm.11)
Saya tidak ingin keberadaannya hanya dimanfaatkan oleh mantan pejabar Pemprov DKI Jakarta.
(hlm.16)
Dengan menggunakan e-BKU, tidak ada lagi penumpukan tagihan dari kontraktor karena keuangan di DKI Jakarta dikelola layaknya sistem perbankan yang setiap harinya dilakukan tutup buku.
Saya bukan antipenghargaan, tapi dalam bekerja bukan itu tujuannya.
(hlm.17)
Menjadi seorang pemimpin atau pejabar otomatis menjadi panutan. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, selain berpegang pada sumpah jabatan, taat konstitusi, bersih, transparan, dan profesional; juga ada prinsip sederhana yang saya jalani, yaitu jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus.
(hlm.22)
Kutu Loncat
Kenapa saat itu saya masuk Golkar? Karena sebagian warga di Bangka-Belitung meminta saya masuk ke DPR RI. Dengan peraturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), secara logis saya harus mendaftar ke partai yang memiliki peluang besar lolos ambang batas parlemen.
(hlm.23)
Kenapa harus ke eksekutif? Karena orang-orang idealis harus menguasai eksekutif (demi mengamankan anggaran dengan benar). Legislatif, baik itu DPRD II, DPRD I dan DPR RI dijadikan batu loncatan untuk menunjukkan integritas.
(hlm.25)
Belum Terealisasi
Permasalahan muncul karena belum adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membawahinya. Nantinya, BLUD inilah yang akan mengelola sistem ERP.
Kendala berikutnya adalah soal besaran tarif. Saya menginginkan besaran tarif ERP bisa naik turun kapan saja.
(hlm.26)
Permasalahan lain adalah penentuan teknologi yang akan digunakan. Apakah menggunakan Dedicated Short Range Communication (DCRC) seperti yang diterapkan Singapura atau menggunakan sistem navigasi satelit (Global Satelite System) yang diterapkan di negara-negara Eropa, seperti Jerman, Slovakia, Hungaria, Belgia, Rusia, dan Swiss.
Kebijakan pembatasan kendaraan menggunakan plat nomor ganjil-genap hanya solusi sementara. Solusi utamanya adalah penerapan ERP.
(hlm.31)
Pendapat
“Ahok Bisa Memposisikan Diri Sebagai Gubernur dan Kawan“
Salah satunya adalah kecerdasan beliau dalam membangun Jakarta tanpa melulu menggunakan APBD.
(hlm.32)
Saya sampaikan kepada mereka bagaimana cerdasnya Pak Ahok membangun Jakarta dengan memanfaatkan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau dari memanfaatkan dana kompensasi atas Koefisien Luas Bangunan (KLB) saat membangun Simpang Susun Semanggi. Bahkan pembangunan menggunakan KLB masih ada sisanya.
Tujuan sebenarnya adalah untuk menata kembali. Ahok mungkin mengecewakan 500 orang, tetapi ada 12 juta orang yang sangat terbantu oleh kebijakannya.
(hlm.37)
Pemerintahan
Kinerja OK, Tunjangan Maksimal
Penilaian kinerja menggunakan Key Performance Indicator (KPI) dan menjadi dasar jumlah TKD yang diterima setiap PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
(hlm.38)
Untuk staf terendah atau gaji minimal saja besarnya kurang lebih Rp 12 juta.
Sejak Mei 2016, perhitungan TKD seorang PNS menggunakan rumus:
(Prestasi Kerja x Nilai Jabatan x Nilai Poin) – (Kewajiban + potongan yang sah).
(hlm.39)
Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Lelang jabatan adalah salah satu bentuk impelementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
(hlm.40)
Mewawancarai calon Camat dan Lurah dalam proses Lelang Jabatan.
(hlm.41)
Usai kami membuka Lelang Jabatan, ternyata yang mendaftarkan diri lebih dari seribu PNS!
Proses Lelang Jabatan selanjutnya kami lakukan untuk 117 posisi Kepala Sekolah SMA, 63 jabatan Kepala SMK Negeri serta 44 posissi Kepala Puskesmas.
(hlm.42)
Di Jakarta persoalan guru honorer bisa dibilang telah selesai. Dasarnya, ya kembali lagi ke UU ASN. Guru honorer sudah difasilitasi dengan status sebagai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan di dalam UU ASN, yang disebut aparatur sipil itu selain PNS juga P3K ini.
(hlm.43)
Sinergi Bersama Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya
Contohnya di tahun 2016, Pemprov DKI telah menyetujui pemberian Dana Hibah 2016 sebanyak 400 miliar rupiah kepada Kota Tanggerang yang merupakan salah satu dari total lima kota penyangga Jakarta.
(hlm.44)
Kenapa kami mengelola Bantargebang secara mandiri? Karena biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah. Selisih biaya bisa mencapai 70 persen jika dibandingkan dengan pengelolaan yang diserahkan ke swasta, seperti beberapa waktu lalu.
Oleh karenanya, PD Dharma Jaya membuat breeding sapi di NTT. Maksudnya adalah membuat peternakan sapi dari mulai bibit, sehingga pasokan sapi tidak akan habis begitu saja.
(hlm.46)
Di luar kerja sama yang terkait pada pemenuhan kebutuhan daging sapi, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kerja sama di bidang perikanan dengan Provinsi Sumatera Barat.
(hlm.53)
Kerja Sama Ekonomi
Bukti lain transaksi nontunai adalah tidak dibolehkannya penarikannya KJP secara tunai.
(hlm.60)
Qlue Tempat Masyarakat Mengadu
Pelapor tinggal melampirkan foto yang langsung dikirim via Qlue, yang sudah terintegrasi dengan Jakarta Smart City.
(hlm.62)
Humas dan Informasi yang Efektif dan Efisien
Staf Beritajakarta.com, baik jurnalis maupun bagian IT bekerja berdasarkan kontrak waktu tertentu, sehingga evaluasi lebih gampang dilakukan. Gaji mereka juga disesuaikan dengan standar yang berlaku, tidak ada lagi sistem gaji dengan amplop, semua harus melalui transfer bank, sehingga memiliki rekening di Bank DKI menjadi sebuah kewajiban.
(hlm.78)
Berbagi Pengalaman dengan Anak Magang
Mengapa notulis? Jika seseorang bisa menulis inti rapat dengan baik, tentu dia mulai paham cara kerja dan cara berpikir saya dalam membahas suatu masalah.
(hlm.84)
“Pak Ahok itu Egaliter dan Rasional“
Soal lelang jabatan, yang begitu gencar di era Pak Jokowi-Ahok memang sudah diatur dalam UU ASN, dan seorang gubernur memiliki hak prerogatif.
(hlm.86)
Yang menjabat Ketua Dewan Pendidikan adalah purnawirawan jenderal bintang tiga polisi. Bintangnya lebih banyak dari Kapolda Metro Jaya, sehingga kita bisa lebih gampang koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mendukung program khusus, mengawal anak-anak sekolah yang terkait dengan kekerasan.
(hlm.88)
“Ahok Menerapkan UU ASN dengan Standar yang Jelas“
Selain itu, warga yang bukan berasal dari birokrasi dapat mengikuti seleksi tersebut, jika memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.
(hlm.129)
PEREKONOMIAN
BUMD
Apa alasan saya mengganti direktur sebelumnya? Karena sangat lambat soal pengadaan bus.
(hlm.133)
Bus Transjakarta Senyaman Mercy
Kami membeli bus dengan merek terkenal bukan untuk gaya-gayaan. Bagi saya itu simpel. Kita lihat aja di Singapura, Jepang, atau Eropa, bus merek apa yang mereka gunakan? Kita ikuti saja. Nggak perlu pakai riset atau kunjungan kerja segala. Mereka (negara-negara tersebut) sudah melakukan riset, kita tinggal ikuti saja dan sesuaikan dengan kondisi Jakarta. Pokoknya kita nggak main lagi sama bus yang mereknya ‘Ahok’
(hlm.132)
Pertumbuhan jumlah penumpang bisa menunjukkan sebuah perusahaan transportasi berjalan bagus atau tidak. Pada tahun 2015, jumlah penumpang TransJakarta 102 juta orang atau 8,5 juta penumpang rata-rata per bulannya. Seiring pembenahan manajemen dan dengan masuknya direksi baru, ditambah tagline baru “Berani Berubah” , berdasarkan laporan pada bulan Mei 2016, jumlah penumpang sudah menembus 10 juta orang. Pada bulan Oktober 2016 menjadi istimewa karena jumlah penumpangnya tembus di angka 12,3 juta orang.
(hlm.141)
Kapasitas fasilitas yang dimiliki PD Dharma Jaya.
(hlm.143)
Pasar Jaya Pusat Ekonomi Rakyat
Sejak didirikan tahun 1966, Pasar Jaya telah mengelola 153 pasar.
Seperti BUMD lainnya, di masa awal kepemimpinan kami di DKI Jakarta, mayoritas manajemen Pasar Jaya diisi oleh mantan pejabat (pensiunan) DKI Jakarta.
(hlm.151)
Produk PT Food Station Tjipinang Jaya
Jasa Perdagangan: PT Food Station Tjipinang Jaya memiliki 104 Unit gudang dengan luas keseluruhan 36.693 m2. Gudang-gudang ini mampu menyimpan beras ataupun komoditi lainnya sebanak lebih dari 200 ribu ton. Fasilitas ini menjadi sarana yang disewakan kepapda para pedagang atau penyalur beras dan komoditi lainnya.
Jasa Pertokoan: Pusat penjualan produk PT Food Station Tjipinang Jaya terletak di Pasar Induk beras Cipinang dengan luas 16 hektar. Pasar ini merupakan pusat perdagangan dengan 738 toko yang mampu menampung lebih dari 25 ribu ton. Pasar Induk Beras Cipinang mampu melakukan perputaran beras hingga 6.000 ton per hari dengan omzet kurang lebih Rp50-55 miliar.
(hlm.154)
Menata Lalu Lintas dan Parkir.
Berbeda dengan Jakarta, Jakarta itu ibaratnya kampung besar. Jadi, kampung yang ada lebih dulu baru dibangun infrastrukturnya.
(hlm.155)
Hasil evaluasi dengan tigas indikator tersebut menunjukkan hasil positif. Pertama, waktu tempuh kendaraan: Sebelum uji coba, waktu tempuh kendaraan tercatat 18 menit. Saat uji coba tercatat 14,6 menit, dan ketika pelaksanaan 14,3 menit.
(hlm.156)
Indikator kedua: Kecepatan kendaraan
(hlm.157)
Parkir Meter Elektronik
Sebelumnya, satu personil juru parkir di area Sabang Jakarta Pusat hanya menyetor sebesar Rp.500 ribu per hari. Dengan menggunakan parkir meter, pendapatan per hari melonjak jauh. Bisa mencapai Rp10 juta per hari.
(hlm.158)
Uji KIR Jujur dan Cepat
Sebelumnya, satu tempat pengajuan KIR milik Dinas Perhubungan menerima pendaftaran 32.400 kendaraan kendaraan setiap harinya.
(hlm.161)
Menata Kawasan Monumen Nasional (Monas)
Kawasan Monas juga disebut sebagai white Area. Artinya, di kawasan sekitar Monas tidak boleh ada reklame, sponsor, ataupun spanduk bersifat komersial. Selain Keppres Nomor 25 Tahun 1995 dan Peraturan Presiden soal kawasan Monas, juga terdapat SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional). Landasan hukum tertulis itu diperluas lagi ke dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelanggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.
(hlm.168)
Pelestarian Budaya Betawi Secara Nyata
Ormas Betawi dan budaya Betawi sesuatu yang sama sekali berbeda.
(hlm.174)
Bagi Hasil Tak Lazim
Bantuan langsung diberikan kepada perorangan atau pelaku usaha. Apa alasannya? Karena bantuan melalui koperasi atau kelompok selama ini tidak berjalan dengan maksimal.
(hlm.178)
Nongkrong Kreatif di Jakarta Creative Hub
Saya ingat dulu ketika muda saat merintis menjadi pengusaha, banyak masalah dan kendala yang harus dihadapi. Kita punya ide namun nggak punya kantor atau tempat untuk memasarkannya. Jakarta Creative Hub menjadi Co-working space atau kantor bersama bagi anak muda ber-KTP Jakarta.
(hlm.182)
Pengaturan Media Luar Ruang Baliho dan Billboard
Persoalan-persoalan tersebut di atas menjadi dasar saya memutuskan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Reklame, termasuk di dalamnya adalah menghilangkan billboard konvensional dan menggantinya dengan media LED. Selain semua billboard harus diubah menggunakan LED, pengelola gedung-gedung di Jakarta yang mengfusikan bagian dari bangunan gedung sebagai tempat pemasangan iklan harus dari bangunan gedung sebagai tempat pemasangan iklan harus menyerahkan 30 persen tayangan kepada Pemprov DKI untuk iklan sosial dan layanan masyarakat.
(hlm.188)
“Visi dan Langkah-Langkah Pak Ahok Jelas”
Saat itu, saya ingin mengurus perpanjangan izin domisili dan UUG Izin (Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie/HO) perusahaan. Sekretaris saya menginformasikan bahwa saya harus membayar sebesar Rp750 ribu sesuai dengan bukti yang tertera. Namun, Oknum pegawai Pemprov DKI saat itu menuntut pembayaran sebesar Rp3 juta dan selain pemungutan biaya UUG yang tidak sesuai, pengurusan domisili perusahaan pun dipungut biaya.
(hlm.189)
“Lu nggak idiot, kan? Kalau nggak idiot, ya nggak apa-apa.” Saya menjawab: “Ya nggaklah Pak, saya kan pengusaha.”
(hlm.192)
Akhirnya, saat itu dilakukan BOT ‘(Built Operation Transfer) dengan daerah lain, Dharma Jaya bisa menjual daging chill (segar) seharga Rp102 ribu, sedangkan di pasaran harganya mencapai Rp115 ribu. Dharma Jaya juga mulai menjual daging secara online. Dharma Jaya saat ini menghasilkan penjualan langsung Rp150 juta/ hari dibandingkan dengan penjualan hari pertama Rp30 juta/ hari.
1. BOT: pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu kesepatan tersebut.
(hlm.206)
Anggaran dan Keuangan
Melalui penelusuran kami, terdapat sekitar Rp12,1 triliun anggaran yang disisipkan oleh pihak oknum DPRD ke dalam RAPBD yang telah disetujui tersebut.
Oleh karena itulah kemudian ada dua versi RAPBD. Versi RAPBD asli yang telah melalui proses persetujuan di Rapat Paripurna DPRD dan versi yang telah disusupi oleh mata anggaran ilegal tersebut. Anggaran dalam versi kedua inilah yang sering disebut-sebut sebagai “Anggaran Siluman”.
(hlm.216)
Dampak penerapan kebijakan nontunai di Pemprov DKI Jakarta terhadap efisiensi anggaran belanja secara umum
(hlm.321)
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada tahun 2016, saya mengeluarkan kebijakan mengenai Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan yang bernilai di bawah satu miliar melalui diterbitkannya Pergub Nomor 259 Tahun 2015 yang diperuntukkan bagi Rumah, Rusunami, dan Rusunawa yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan satu miliar rupiah dan luas di bawah 100 meter persegi.
Diberlakukannya kebijakan ini atas dasar asas keadilan, yang bertujuan untuk membantu warga DKI Jakarta dari kalangan menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang menempati rumah yang diwariskan oleh orang tuanya.
Perkembangan yang pesar di suatu kawasan terkadang menyebabkan para pensiunan ataupun warga yang menempati rumah warisan orang tuanya harus menanggung PBB yang tinggi akibat peningkatan harga tanah. Mereka ini hanya terkena dampak dari pesatnya pembangunan di sekitar tempat tinggalnya.
(hlm.223)
“Penyusunan Anggaran Diawali Mapping Program Prioritas”
DKI Jakarta tidak mengenal pagu anggaran, kami menerapkan sistem pagu yang floating. Penganggaran tergantung dari kegiatan yang diprioritaskan ketika itu dan ternyata hal ini sangat sejalan dengan pemerintah pusat, tidak lagi Money Follow Function tetapi Money Follow Priority Program.
(hlm.224)
Ada mapping program prioritas itu, sehingga waktu itu kita fokus mengejar bagaimana menyediakan perumahan rakyat yang layak, bagaimana menyediakan perumahan rakyat yang layak, bagaimana menyediakan ruang publik terbuka ramah anak, bagaimana menyediakan tempat-tempat interaksi masyarakat untuk berkreasi yang sangat terasa karena itu dikedepankan pada dua-tigas tahun teakhir. Pengangguran ini mempunyai dua segi yaitu teknokratis dan politis. Dari segi teknokratis, sejak awal kami tidak mengacu atau menganut paham pagu, tetapi kami memotret program prioritas. Ketika program prioritas itu sudah terpotret dan ter-mapping, baru kemudian program itu kita anggarkan. Kemudian dari segi politis, Pak Ahok meminta kami berproses dengan baik dan benar sehingga tidak boleh ada lagi pokir-pokir (pokok-pokok pikiran) yang masuk dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar.
(hlm.226)
Menerapkan Sistem Baru
Sehingga, RKPD Jakarta ini strukturnya identik dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan KUA PPAS, dan itu adalah yang pertama di Indonesia. Di daerah lain belum ada yang berani menggunakannya, umumnya mereka masih menggunakan pagu.
(hlm.233)
PEMBANGUNAN
Normalisasi Sungai dan Waduk
Karena memiliki sertifikat yang sah, para pemilik ruko tersebut tetap berhak mendapatkan ganti rugi, Sesuai Harga Jual Obyek Pajak (NJOP).
Ini juga yang saya sampaikan ke warga Bukit Duri yang memenangkan normalisasi. Dari 400-an bidang tanah, hanya 13 bidang yang dilengkapi surat kepemilikan lahan atau sertifikat. Jika memang suratnya sah, ya kami pasti akan diberikan ganti rugi.
Kenapa kami tidak mencoba menggunakan cara lain? Saat Pilkada 2017 lalu, saya dikritik soal kebijakan normalisasi sungai. Salah satu calon gubernur saat ini berbicara soal drainase vertikal. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan tersebut merupakan yang baru?yang dimaskud drainase vertikal itu adalah biopori dan sumur resapan.
Kami tidak pernah mencoba membangun titik-titik biopori di Jakarta. Tahun 2014 kami membangun 272 unit sumur resapan, serta 667.573 unit lubang biopori. Tahun 2015 kami kembali membuat 1.243 titik sumur resapan, dan tahun 2016 dibangun lagi 225 titik sumur resapan. Bagaimana? Ternyata tidak cocok untuk Jakarta, karena tidak semua wilayah di Jakarta dapat digunakan untuk menjadi jalur rembesan limpasan permukaan.
Tekstur lapisan tanah di Jakarta tidak semuanya mampu menyerap udara dengan debit yang besar. Biopori lebih tepat digunakan pada model tanah yang memiliki tekstur reservoir atau ground water (waduk air tanah). Jika tanah di Jakarta ini memiliki banyak bahan endapan vulkanik, baru cocok dengan metode biopori, karena dalam pembuatan vertikal drainase itu, kita mesti tahu lokasi dan pada tingkat informasi tentang tanah yang mengandung endapan vulkanik. Prinsip tersebut ada dalam data geologi.
(hlm.234)
Mau tidak mau, ya kembali lagi normalisasi hanya satu-satunya cara yang tidak bisa dilepaskan untuk banjir, yaitu dengan memulihkan kedalaman dan lebar sungai serta waduk sehingga bisa menampung udara secara optimal.
Ada 13 sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cakung, Cipinang, Jati Kramat, Buaran, Mookervart, Grogol, Kali Baru, Kali Baru Timur, dan Krukut.
(hlm.235)
Apakah normalisasi sungai dan waduk tadi berhasil mengatasi banjir?
Walaupun baru 40 persen, namun sangat berdampak terhadap banjir yang biasa melanda Jakarta. Sebelum proyek normalisasi Ciliwung dimulai, banjir di sana bisa setinggi atap rumah. Setelah normalisasi berjalan, walaupun masih ada banjir di beberapa titik sepanjang Ciliwung, namun tidak sampai setinggi lutut orang dewasa. Titik banjir dalam empat tahun terakhir berkurang secara signifikan.
Perubahan paling terasa terjadi di kawasan Kampung Pulo, dari kawasan yang sebelumnya selalu banjir menjadi kawasan bebas banjir.
(hlm.236)
Dulu, lebar Sungai Ciliwung hanya sekitar 10 meter dan dangkal. Setelah normalisasi dimulai, lebar sungai menjadi 20 hingga 30 meter, walapun mulai lebar Sungai Ciliwung adalah 40-50 meter untuk mengurangi volume banjir. Jika program normalisasi tuntas, Sungai Ciliwung bisa menampung udara dengan kapasitas 500 hingga 600 meter kubik.
Hasil nyata program normalisasi dapat dilihat juga di Waduk Pluit. Sebelumnya, waduk itu dangkal dan penuh permukiman kumuh, namun setelah dilakukan normalisasi dengan mengeruk dan menata kembali, sekarang volume tampungan banjir di sana meningkat dan mengurangi banjir di kawasan Pluit.
Secara keseluruhan sebelum program normalisasi berjalan, ada kurang lebih 2.200 titik banjir. Dan setelah pemulihan normalisasi dilakukan, tahun 2016 berkurang menjadi 400 titik banjir dan di bulan Februari 2017 tinggal 80 titik.
Jika dilihat dari sisi jumlah kelurahan yang mengeluarkan banjir, maka jumlah tersebut akan terlihat pada tahun 2013, jumlah kelurahan yang mengeluarkan banjir adalah 139 kelurahan, sedangkan pada tahun 2016 diambil 108 kelurahan.
Selain normalisasi sungai dan waduk, coba lain guna mendukung banjir adalah pembangunan sodetan (terowongan) yang menghubungkan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Nantinya proyek sodetan yang mula dikerjakan Februari 2015 itu bisa mengurangi debit udara di Sungai Ciliwung.
(hlm.238)
Antisipasi jangka panjang penanggulangan banjir adalah pengembangan penampung air seperti situ, waduk, dan embung. Upaya pengembangan ini kami lakukan hingga wilayah di luar Jakarta, seperti pembebasan lahan untuk waduk di Cimanggis Depok seluas 24.364 m2.
Letak geografis Jakarta berada di bawah permukaan laut, sehingga diperlukan tanggul sebagai penahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Setidaknya ada 40 persen wilayah di Jakarta yang ketinggiannya berada di bawah permukaan laut. Yang terparah ada di kawasan Muara Baru dan Cilincing, yang mencapai 4,1 meter di bawah ketinggian permukaan laut.
Hingga pada akhir pemerintahan saya, tanggul utara telah dibangun sepanjang 3.683 meter.
(hlm.239)
Upaya lain untuk mencegah banjir selain membangun sheetpile sepanjang 35.444 m dan normalisasi sungai sepanjang 30.679 m, juga memaksimalkan kinerja 20 ribu Pasukan Biru di bawah koordinasi Dinas Sumber Daya Air dan 15 ribu Pasukan Oranye.
Hunian yang Manusiawi
Masalah yang muncul adalah soal status tanah. Tidak ada lagi tanah negara yang bisa digunakan untuk mendirikan Kampung Deret.
(hlm.246)
Pengawasan Warga Rusun
Warga atau penghuni nakal yang dimaksud adalah warga yang berusaha memindahtangankan unit yang ditempati, baik itu disewakan atau dijual kepada pihak lain.
Fakta inilah yang membuat saya harus mencari akal juga agar tidak dikerjai oleh mereka. Caranya adaah setiap warga rusun harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan domisilinnya masing-masing. Artinya, warga rusun Marunda harus memiliki KTP Marunda bukan lagi KTP sebelumnya.
(hlm.249)
Ikon Baru Jakarta
Pembangunan dilakukan melalui dana Koefisien Lantai Pembangunan (KLB)
Banyak pengamat atau politisi bilang saya menabrak aturan soal pembiayaan Simpang Susun Semanggi, ada payung hukum terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur ini. Payung hukum tersebut berupa peraturan Menteri Dalam Negeri, kontribusi tambahan gedung, tidak boleh dalam bentuk uang. Di sisi lain pengusaha untung, maka saya bilang bagilah keuntungan itu, namun tidak dalam bentuk uang melainkan infrastruktur, nilainya ditentukan oleh penilai setelah itu dicatat masuk APBD.
(hlm.250)
Setelah dilakukan penghitungan, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi adalah Rp579 miliar. Namun, kontraktor PT Wijaya Karya yang membangun Simpang Susun Semanggi hanya menghabiskan biaya Rp 365 miliar.
Luar biasa, kan? Ternyata masih ada sisa, lalu untuk apa sisa dana KLB ini? Sisa dari KLB itu digunakan untuk melebarkan trotoar di Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin.
(hlm.258)
Merapikan Ruang Bawah Tanah
Setidaknya hingga jabatan saya berakhir telah dibangun sepanjang 50 kilometer boks utilitas, contohnya seperti yang dibangun sepanjang jalan Rasuna Said.
(hlm.259)
Menata, Mengawasi, dan Menertibkan Bangunan
Saya tidak gentar, saya disebut melanggar HAM, kami telah melakukan sosialisasi jauh sebelum melakukan penggurusuran, kami telah menawarkan warga setempat untuk pindah ke rumah susun, dan ini dianggap melanggar HAM?
(hlm.261)
Pengelolaan Lingkungan Hidup
– Pengendalian Sampah
Bayangkan, masa perusahaan pengelola sampah tidak membangun Insinerator atau mesin penghancur limbah sampah?! Seharusnya dari dulu mereka membangun ini dengan sistem terkontrol dan harus terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Belum lagi sampah yang sering menumpuk di Jakarta atau mobil truk pengangkut sampah yang bermasalah. Inilah alasan kenapa kami harus mengelola sampah sendiri, atau swakelola di Bantargebang.
(hlm.362)
Saya sempat menargetkan pembangunan ITF Pertama di Sunter awal 2017 ini, andai soal ITF ini lancar maka akan dibangun dengan kapasitas pengelolaan sampah cukup besar tersebut bisa menghasilkan energi listrik dengan kapasitas sebesar 40 megawatt (MW).
(hlm.263)
– Mengelola Limbah
Masalahnya di mana? Wewenang pembenahan 13 utama yang melintasi Jakarta adalah pemerintah pusat, yang saya butuhkan waktu itu adalah surat dari pusat untuk menyerahkan wewenang termasuk pengelolaan 13 sungai itu ke DKI Jakarta.
(hlm.268)
– Hebatnya Pasukan Oranye
PPSU tidak hanya bekerja soal kebersihan saja, seperti namanya PPSU memiliki banyak tugas lain, mulai dari menyapu, membersihkan selokan, hingga menambal jalan berlubang atau memperbaiki lampu penerngan yang rusak atau mati.
Prinsipnya semua pekerjaan dilakukan oleh PPSU yang berhubungan kelurahannya masing-masing.
(hlm.269)
Di luar itu, semua PPSU juga bagian dari pemberdayaan masyarakat, karena yang menjadi anggora PPSU adalah warga yang tinggal di kelurahan tersebut.
Selain PPSU, terkait kebersihan Jakarta juga terdapat peran Pekerja Harian Lepas (PHL) dari Dinas Kebersihan (sekarang digabung dengan BPLHD menjadi Dinas Lingkungan Hidup) yang berkolaborasi dengan PPSU membersihkan jalan dan mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah.
(hlm.275)
[ PENDAPAT ]
Pekerjaan Umum
Sayangnya tim Pasukan Oranye di sekitar situ, setelah era Ahok kurang bekerja sama lagi untuk melakukan pembersihan di jalan jadi, sehingga hasil kerja pemerintahan Basuki & Djarot menjadi tidak terawat, padahal, karena jalanan itulah saya jadi lebih cepat menuju terminal Kampung Rambutan, tanpa sakit sakit ketika naik motor akibat jalan rusak. Tetap terima kasih jakarta dengan kinerja yang sigap.
(hlm.283)
Kesejahteraan Rakyat
Sosial
Kenapa saya enggan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai? Karena rawan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran, serta cenderung menguntungkan sekelompok orang saja.
(hlm.287)
Pintar dan Sehat Bersama KJP
Syarat murid penerima KJP adalah:
Tidak merokok dan/atau mengonsumsi narkoba.
Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai.
Menggunakan angkutan umum.
Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah.
Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah.
Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah.
Daya pemanfaatan internet rendah.
Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.
(hlm.293)
Jaminan kesehatan
Seaktu menjabat bupati, saya menjadikan kabupaten Belitung Timur menjadi Kabupaten pertama yang menjamin kesehatan warganya.
(hlm.299)
RSUD Pasar Minggu
Usai Pak Jokowi dan saya dilantik, salah satu yang harus segera dilakukan adalah membangun RSUD di wilayah Jakarta Selatan karena dari semua wilayah kota di DKI Jakarta, hanya Jakarta Selatan yang belum memiliki RSUD.
(hlm.304)
Mental dan Spriritual
Ada ribuan muazin dan marbot DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta untuk meningkatkan hibah bagi Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta agar makin banyak muazin dan marbot yang berangkat ke tanah suci.
(hlm.306)
Terkait pembangunan masjid di balai kota, pernah ada pertanyaan dari beberapa teman termasuk pertanyaan dari beberapa PNS soal kemungkinan pembangunan rumah ibadah lainnya di balai kota agar dibanding adil. Saya jawab: Pembangunan masjid di lingkungan balai kota karena pegawai atau PNS yang beragama Islam melakukan ibadah salat lima waktu juga salat Jumat di hari kerja. Dari sebab itu, pembangunan masjid adalah keharusan. Saya akan bangun gereja di balai kota jika kalian pegawai atau PNS Nasrani mau masuk kerja di hari Minggu.
Ini yang disebut keadilan. Bukan mengenai apa yang dibangun untuk harus jua dilakukan untuk golongan lain. Adil yang saya maksud ada dalam tatanan kebutuhan dan kelayakan.
(hlm.310)
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Di Indonesia tercatat delapan ribu wanita meninggal karena kanker serviks.
(hlm.315)
RPTRA
Mewujudkan Jakarta sebagai kota layak anak saya anggap penting karena 33 persen penduduk Jakarta adalah anak-anak.
(hlm.316)
Dengan penyuluhan yang berhubungan dengan kesehatan maka akan memunculkan kesadaram untuk hidup sehat. Berdasarkan data, 85% BPJS digunakan untuk penyakit yang disebabkan kesalahan pola hidup, seperti penyakit diabetes atau jantung.
“Salah satu cara saya, misalnya dengan melibatkan pakar untuk berdiskusi terkait satu topik. Contohnya, Kota Tua Jakarta. Saya undang para ahli yang yang paham tata kota, sejarah, dan juga seni, termasuk para professor. Ada tiga atau empat ahli. Mereka saling beradu argumen, seolah-olah sedang mengadu ilmu.”
