Seluk Beluk Perekonomian Indonesia

Berikut ini adalah kutipan-kutipan yang saya kumpulkan dari buku “Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia” karangan Bustanul Arifin.

Tanpa harus membacanya semua, Anda mendapatkan hal-hal yang menurut saya menarik dan terpenting.

Saya membaca buku-buku yang saya kutip ini dalam kurun waktu 11 – 12 tahun. Ada 3100 buku di perpustakaan saya. Membaca kutipan-kutipan ini menghemat waktu Anda 10x lipat.

Selamat membaca.

Chandra Natadipurba

===

Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia

Dr. Bustanul Arifin

Cetakan Pertama, Mei 2004

Penerbit Buku Kompas

Kata Pengantar

(Halaman IX)

Masyarakat dengan mudah menyimpulkan bahwa buruknya kinerja sektor pertanian lebih banyak di sebabkan peminggiran struktural karena kesalahan kebijakan yang lebih banyak berpihak pada sektor industri dan jasa.

(Halaman X)

Dan alur pembahasan dalam buku ini cukup jelas dan lugas. Penelusuran lanjutan masih dapat dilakukan dengan mengkaji lebih dalam atas sumber-sumber asli yang dirujuk dalam buku ini, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

BAB I PENDAHULUAN

Refleksi Ekonomi Pertanian

(Halaman 1)

Periode jatuh bangun tersebut sebenarnya amat berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan ekonomi secara umum.

Pada era 1970-an Indonesia cukup berhasil membangun fondasi atau basis pertumbuhan ekonomi yang baik setelah pembangunan pertanian terintegrasi cukup baik ke dalam kebijakan ekonomi makro. Hasil besar yang secara nyata dirasakan langsung oleh masyarakat banyak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri (swasembada)  pada pertengahan 1980-an.

Pada waktu itu ekonomi nasional tumbuh tinggi, bahkan lebih dari 7 persen per tahun, karena kuatnya basis pertanian dan sumber daya alam.

(Halaman 2)

Sektor pertanian mengalami fase dekonstruktif dan tumbuh rendah sekitar 3,4 persen karena proteksi besar-besaran pada sektor industri, apalagi berlangsung melalui proses konglomerasi yang merapuhkan fondasi ekonomi.

Ketangguhan sektor ini yang sempat di banggakan pada saat puncak krisis moneter akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama karena pembangunan pertanian dan proses transformasi ekonomi tidak dapat hanya disandarkan pada kenaikan harga-harga (inflasi) semata.

Karena rendahnya investasi, kapasitas dan aktivitas produksi yang mampu memperluas kesempatan kerja.

Upaya rekonstruksi sektor pertanian harus dilakukan melalui integrasi kembali sektor pertanian ke dalam kebijakan ekonomi makro dan perbaikan di tingkat mikro usaha tani dan agribisnis. Rangkaian analisis ekonomi yang dituangkan dalam buku ini amat relevan bagi para analis dan pengambilan kebijakan serta bagi pembaca dari berbagai kalangan dalam perspektif merealisasikan wacana terpenting pascakrisis ekonomi menjadi aktivitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Perjalanan Panjang Sektor Pertanian

(Halaman 3)

Dalam sejarah modern Indonesia, pertumbuhan sektor pertanian sebenarnya mencatat suatu kinerja yang tidak terlalu buruk. Sektor pertanian tumbuh sekitar 3.73 persen rata-rata per tahun pada periode 1968-2001 (Arifin, 2003), suatu angka pertumbuhan yang tidak terlalu rendah. Peran subsektor pangan dan tanaman perkebunan cukup dominan dalam struktur pertumbuhan sektor pertanian tersebut sepanjang lebih dari tiga dasawarsa tersebut. Demikian pula subsektor peternakan dan perikanan juga berkontribusi amat penting dan cukup potensial dalam pembangunan fondasi sektor pertanian di Indonesia.  Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam melakukan transformasi struktur perekonomian juga merupakan refleksi dari prioritas dan strategi yang dipilih, walaupun sering melalaikan basis penting sektor pertanian dalam setting kebijakan ekonomi makro umumnya.

Hayami dan Ruttan (1985) telah mengembangkan suatu ukuran produktivitas pertanian yang cukup baik dengan lebih menekankan pada outcome tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat. Produktivitas lahan dihitung dengan cara membandingkan tingkat produksi dengan luas lahan (arable land),  sedangkan produktivitas tenaga kerja dihitung dengan membandingkan produksi dengan jumlah tenaga kerja.

(Halaman 4)

Pembangunan pertanian yang berbasiskan perubahan teknologi pertanian seharusnya membawa lonjakan hasil produksi sedemikian tinggi yang mampu meng-offset laju pertambahan tenaga kerja pertanian karena tingginya pertumbuhan penduduk. Pendalaman lebih jauh dari ukuran sederhana produktivitas ini akhirnya menghasilkan teori induced innovation terkait dengan ukuran harga relatif dan kandungan sumber daya yang berguna untuk analisis ekonomi kuantitatif tingkat kelanjutan.

Pada tahap awal atau fase konsolidasi 1967-1978 sektor pertanian hanya tumbuh 3,4 persen, kemudian melonjak sangat tinggi dan mencapai 5,7 persen pada periode 1978-1986, kemudian kembali melambat 3,4 persen pada fase dekonstruksi 1986-1997 dan terus melambat 1,6 persen sampai periode krisis ekonomi (Tabel 1). Fase dekonstruksi merupakan titik belok yang cukup kritis, terutama karena perlambatan pada  subsektor pertanian secara keseluruhan. Performa baik yang dicapai subsektor perkebunan dan peternakan nyaris tidak membawa dampak berarti karena daya beli yang terus menurun.

(Halaman 5)

Bahkan ketergantungan terhadap komponen pakan ternak impor yang cukup besar menjadi salah satu pemicu kontraksi hampir 2 persen subsektor peternakan pada masa krisis ekonomi

Tabel 1.1 Perjalanan ekonomi Pertanian (persen/tahun)

Uraian	Konsolidasi 1967-78	Tumbuh tinggi 1978-86	Dekonstruksi 1986-97	Krisis Ekonomi  1997-01
PDB Pertanian	3.39	5.72	3.38	1.57
Tanaman Pangan	3.58	4.96	1.90	1.62
Tanaman Perkebunan	4.53	5.85	6.23	1.29
Peternakan	2.02	6.99	5.78	-1.92
Perikanan	3.44	5.15	5.36	5.45
Produksi Pertanian	3.57	6.76	3.99	-0.47
Produktivitas Lahan	2.08	4.13	1.83	-1.45
Produktivitas Tenaga Kerja	2.32	5.57	2.03	-0.47

Fase Konsolidasi: 1967-1978

Pada fase konsolidasi 1967-1978 ini, sektor pertanian tumbuh sekitar 3,39 persen, lebih banyak disebabkan kinerja subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang tumbuh 3,58 dan 4,53 persen masing-masing. Produksi beras sendiri pada tahun 1970-an mencapai lebih dari 2 juta ton, dan produktivitasnya telah mencapai 2,5 ton per hektar, atau sekitar dua kali lipat kinerja tahun 1963. Tiga kebijakan penting yang perlu dicatat adalah (1) Intensifikasi, (2)  Ekstensifikasi, dan (3) Diversifikasi yang secara spektakuler didukung oleh mampu meningkatkan produksi dan produktivitas sektor  pertanian.

(Halaman 6)

Dalam konteks usaha tani, intensifikasi sering pula di terjemahkan penggunaan teknik biologi dan kimia (pupuk, benih unggul, pestisida, dan herbisida) dan teknologi mekanis (traktorisasi dan kombinasi manajemen air irigasi dan drainase). Ekstensifikasi adalah perluasan area yang mengkonvensi hutan tidak produktif  menjadi areal persawahan dan pertanian lain. Diversifikasi adalah penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, usaha tani terpadu peternakan dan perikanan yang telah menjadi andalan masyarakat pedesaan umumnya.

Perhatian besar yang ditunjukan pemerintah untuk menggenjot pembangunan sarana atau infrastruktur vital seperti sarana irigasi, jalan dan industri pendukung seperti semen, pupuk dan lain-lain menjadi salah satu fondasi kokoh untuk mencapai fase tumbuh tinggi nantinya. Institusi ekonomi seperti konsolidasi kelompok tani hamparan, koperasi unit desa (KUD) dan koperasi pertanian lainnya.

Peranan kredit pertanian —walaupun bersubsidi— keterjangkauan akses finansial sampai tingkat pelosok pedesaan adalah reformasi spektakuler bidang ekonomi yang tidak tertandingi di negara berkembang manapun.

Fase Tumbuh Tinggi: 1978-1986

Fase yang penting bagi ekonomi pertanian Indonesia karena bertabur kisah sukses. Sektor pertanian tumbuh lebih dari 5,7 persen, karena strategi pembangunan ekonomi memang berbasis pertanian.

(Halaman 7)

Hal lebih penting lagi adalah bahwa revolusi teknologi pangan pada saat itu juga menjadi salah satu indikasi tingkat pemerataan di tingkat pedesaan (bahkan perkotaan). Daerah produksi padi seakan amat identik dengan kesejahteraan pedesaan, seperti yang dialami daerah Pantai Utara Jawa dan sebagian besar Jawa, Lampung, Solok di Sumatera Barat, Maros di Sulawesi Selatan, dan sebagainya.

Sistem linier dan komando pada saat itu terlihat begitu efektif untuk menjalankan administrasi pemerintahan sampai ke tingkat pedesaan. Misalnya, kebijakan harga dasar gabah dan manajemen operasi pasar untuk menjaga  stabilitas harga pangan di dalam negeri berjalan cukup efektif karena persyaratan detail implementasi kebijakan mulai dari kesiapan pergudangan, armada transportasi, dukungan kredit perbankan sampai pada timing pengumuman harga dasar baru, antisipasi perubahan harga beras di pasar dunia, dan lain-lain juga diperhatikan secara seksama.

(Halaman 8)

Berbagai norma dan kelembagaan di pedesaan juga mengalami perubahan, misalnya pada sistem penyakapan dan bagi hasil, cara panen dan pembagian upah buruh sektor pertanian, yang sering kali tidak mampu diikuti secara baik oleh petani kecil dan buruh tani.

Ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju karena benih bersertifikat kualitas tinggi berasal dari perusahaan multinasional yang nota bene berasal dari negara maju. 

Fase Dekontruksi: 1986-1997

Sektor pertanian mengalami fase pengacuhan (ignorance) oleh para perumus kebijakan dan bahkan oleh para ekonom sendiri.

Melupakan prasyarat pemihakan dan kerja keras yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Indikasi fase buruk sektor pertanian sebenarnya telah muncul pada awal 1990-an ketika kebijakan teknokratik pembangunan ekonomi mengarah pada strategi industrialisasi footloose secara besar-besaran.

(Halaman 9)

Mungkin saja, proteksi yang diberikan kepada sektor industri—tepatnya kepada beberapa pelaku tertentu saja—tidak disadari  penuh oleh para perumus kebijakan waktu itu bahwa tindakan demikian amat tidak merugikan sektor pertanian.

Generalisasi beberapa studi empiris yang menyimpulkan bahwa rantai tata niaga komoditas pertanian terlalu panjang – sehingga harus diperpendek – telah menjadi salah satu penyebab ambruknya tingkat kesejahteraan petani dan melencengnya pembangunan pertanian di Indonesia. Efisiensi pemasaran tidak hanya di tentukan oleh tingkat balas jasa yang fair sesuai dengan jasa yang dikeluarkan oleh sekian pelaku pemasaran yang terlibat.

(Halaman 10)

Fase Krisis: 1997-2001

Ketika sektor pertanian harus menanggung dampak krisis ekonomi untuk menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan, daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat. Benar, pada periode 1998-2000 sektor pertanian sempat menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, itu pun karena limpahan lonjakan nilai tukar dollar AS yang dinikmati komoditas ekspor sektor pertanian terutama perkebunan dan perikanan.

(Halaman 11)

Tidak perlu di sebut lagi, betapa pada musim kemarau petani harus menderita paling parah karena infrastruktur penting seperti bendungan dan saluran irigasi lalai diurus, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Kualitas jalan rusak parah dan mengganggu sistem distribusi komoditas strategis, sehingga meningkatkan biaya transportasi secara signifikan.

Fase Transisi dan Desentralisasi: 2001-sekarang

Fase transisi politik dan periode desentralisasi ekonomi saat ini memang tidak terlalu jelas bagi segenap pelaku ekonomi di Indonesia. Paket kebijakan desentralisasi ekonomi (dan politik) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah masih menjadi teka-teki besar bagi pertanian Indonesia.

(Halaman 12)

Apabila terdapat dialog antara pusat dan daerah (dalam arti sebenarnya, bukan sekadar basa-basi) hal itu pun tidak lebih dari sekadar tindakan ad-hoc penyelesaian masalah sesaat alias “pemadaman kebakaran” di tingkat permukaan tanpa menyentuh esensi akar masalah yang sebenarnya.

Otonomi daerah perlu diterjemahkan sebagai suatu kewenangan di daerah untuk lebih leluasa melakukan kombinasi strategi pemanfaatan suatu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang ada di satu daerah otonom, khususnya dalam kerangka pembangunan pertanian dan sektor eknomi lain

(Halaman 13)

1. Sistematika Argumentasi

Penurunan pangsa sektor pertanian dalam ekonomi,

Ketidakterjangkauan stabilitas harga pangan,

(Halaman 14)

Prospek sistem agribisnis dan agroindustri di Indonesia.

Rekontruksi dan reposisi kebijakan pertanian perlu diterjemahkan sebagai pembenahan aransemen kelembagaan, yang harus dirumuskan, di-exercise, direkontruksi secara terus-menerus demi tercapainya integrasi sektor pertanian ke dalam ekonomi makro dan terciptanya tingkat efisiensi di pada kesejahteraan petani dan masyarkat Indonesia secara umum.

BAB II PERTANIAN SEBAGAI BASIS EKONOMI

(Halaman 17)

Permasalahan yang paling krusial adalah bahwa pasar dan politik sama-sama meminggirkan (under-value) sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumberdaya alam (resources-based). Kebijakan ekonomi dan politik sering tidak bersahabat dengan sektor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan,  menguasai hajat hidup sebagian besar penduduknya, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katup pengaman krisis ekonomi Indonesia.

(Halaman 18)

2.2 Basis Argumen: Paradoks Pembangunan

Dalam paradigma ekonomi pembangunan, diketahui secara luas bahwa terdapat paradoks pembangunan (development paradox) yang sangat mengganggu. Negara-negara maju, yang mengandalkan industri yang berteknologi tinggi, yang memiliki tingkat penghasilan per kapita sangat besar umumnya memproteksi petaninya, yang nota bene hanya sedikit jumlahnya. Sedangkan negara-negara miskin, berbasis pertanian justru tidak ramah terhadap petaninya sendiri, walaupun sang petani merupakan mayoritas dan kontributor utama terhadap sistem politik, ekonomi dan perjalanan demokrasi negara.

(Halaman 19)

Mazhab-mazhab ekonomi politik baru umumnya menggunakan model-model perburuan rente (rent-seeking), pilihan rasional (rational choice), dan biaya transaksi (transaction costs) untuk menjelaskan abuse dan pemelintiran kebijakan atau intervensi pemerintah ke dalam sektor pertanian.

Diskriminasi politik terhadap sektor pertanian itu telah membuat “nilai domestik” sektor pertanian jatuh dibawah nilai pasar yang sebenarnya, terutama apabila dihubungkan dengan world market yang nota bene masih sering dijadikan acuan.

(Halaman 20)

(1). Kesejahteraan petani dan masyarakat, (2) Ketahanan pangan dan efisiensi pertanian, (3) Proses dan strategi industrialisasi, serta (4) Kerangka perdagangan internasional (Lihat Arifin, 2000).

2.3 Pasar “Undervalue” Sektor Pertanian

Pertama, kenyataan bahwa kontribusi atau pangsa (share) sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara mengalami penurunan. Di negara-negara miskin, data Bank Dunia menunjukkan bahwa pangsa sektor pertanian terhadap PDB menurun sekitar 60 persen pada tahun 1965 menjadi sekitar 28 persen pada tahun 2000. Demikian pula di kelompok negara-negara middle-income, persentase di atas menurun dari 22 persen menjadi 16 persen atau di negara maju, angka penurunannya tercatat dari 5 persen menjadi 2 persen untuk periode yang 1965-2000.

Sekitar 50 persen pada tahun 1960-an, 20,2 persen pada tahun 1988, turun menjadi 17,2 persen pada tahun 1996, dan hanya 15 persen pada tahun 2000.

Sebenarnya, fakta  penurunan pangsa itu merupakan fenomena alamiah biasa. Makin berkembangnya suatu negara, maka akan makin kecil kontribusi sektor pertanian atau sektor tradisional dalam PDB.

(Halaman 21)

Penjelasan tentang proses penurunan kontribusi ini dapat dirunut balik jauh pada Hukum Engle, yang mengatakan bahwa jika pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap bahan-bahan makanan yang nota bene diproduksi sektor pertanian akan makin menurun. Dalam istilah ekonomi, elastisitas permintaan terhadap makanan lebih kecil dari satu atau tidak anjal (inelastic), sehingga peningkatan permintaan terhadap bahan makanan tidaklah sebesar permintaan terhadap barang-barang hasil sektor industri dan jasa.

(Halaman 22)

Sektor pertanian menjadi tidak penting.

Kedua, penurunan harga riil (real price) komoditas pertanian, terutama apabila dibandingkan dengan harga komoditas sektor industri dan jasa. Studi yang dilakukan oleh Timmer (1996) menunjukkan bahwa harga riil beras pada tahun 1950-an tercatat di atas 500 dollar AS per ton, dan menurun sampai di bawah 160 dollar AS per ton pada tahun 1990-an. Demikian pula harga gandum dunia menunjukkan trend penurunan yang hampir serupa, terutama setelah krisis pangan dunia pada tahun 1970-an.

Investasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian menjadi tidak atraktif. Untuk kasus sarana irigasi saja misalnya, investasi baru dapat dikatakan feasible apabila harga riil padi sekitar 300 dollar AS per ton. Apabila harga padi anjlok sampai 150 dollar AS per ton, yang jelas sekali dapat mempengaruhi kelayakan ekonomis (dan sosial) investasi baru, sangatlah beralasan apabila perumus kebijakan tidak mengalokasikan dana besar untuk sektor pertanian.

(Halaman 23)

Ketiga, gejala pelebaran spread harga dunia dan domestik komoditas pertanian atau  harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen, yang sangat berhubungan dengan struktur pasar sangat tidak simetris.

Hal ini tentu saja dapat berakibat sangat buruk bagi negara-negara produsen, yang sebagian berada di negara-negara berkembang, terdapat disinsentif serius bagi individual petani produsen untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya, dan sebagainya. Namun, harga di tingkat konsumen di negara-negara industri cenderung meningkat. Dalam istilah ekonomi, elastisitas transmisi harga komoditas pertanian ini sangat kecil, sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen tidak dapat dinikmati oleh petani produsen.

Perbedaan (spread) harga di tingkat konsumen dan harga di tingkat produsen atau harga di negara-negara industri ini cenderung makin lama makin melebar.

Misalnya, dalam 25 tahun terakhir, harga kopi di pasar dunia turun 18 persen per tahun, tetapi harga di tingkat konsumen Amerika Serikat justru naik sampai 240 persen.

2.4 Politik “Undervalue” Sektor Pertanian

Peminggiran yang dilakukan oleh politisi dan perumus kebijakan (representasi dari politik) terhadap sektor pertanian sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari argumen paradoks pembangunan di atas. Pada intinya, undervalue terhadap sektor pertanian lebih banyak disebabkan kalkulasi ekonomi rasional (dan personal) para politisi terhadap manfaat politis atau konsesi yang mereka peroleh apabila terlalu berpihak pada sektor dengan basis sumber daya alam itu.

Beberapa bias kebijakan karena keputusan politik yang sangat tidak menguntungkan sektor pertanian itu dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Pertama, bias perkotaan (urban bias) yang sangat umum menjangkiti para politisi yang kebanyakan memang tinggal di perkotaan.

(Halaman 25)

Kejadian kronis setiap musim panen mengenai anjloknya harga gabah petani adalah akibat dari ketidakampuhan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang memang lebih dipengaruhi oleh bias perkotaan di atas.

Subsidi senilai hampir Rp 10 Triliun pada tahun anggaran lalu ternyata lebih banyak (hampir 70 persen) dinikmati konsumen yang nota bene tinggal di perkotaan. Benar bahwa pemerintah belakangan telah mempertajam sasaran operasi pasar khusus, misalnya melaksanakan program beras untuk rakyat miskin (raskin) agar dapat dinikmati oleh kaum miskin di perkotaan dan di pedesaan.

Kedua, bias kebijakan industrialisasi dan ekonomi makro yang jelas tidak dapat dipisahkan dari derajat pemahaman ekonomi para politisi dan mind-set dari pemimpin nasional. Kebijakan industrialisasi— walaupun harus melakukan proteksi industri— jelas amat diskriminatif terhadap sektor pertanian. Beberapa instrumen kebijakan seperti pajak impor, nilai tukar rendah, dan bahkan kuota tertentu untuk melindungi industri bayi— seperti kasus industri otomotif, petrokimia, tekstil, dan lain-lain – telah mengakibatkan konsumen domestik, termasuk petani harus membayar harga beli produk-produk itu lebih mahal dari harga sebenarnya di tingkat internasional.

(Halaman 26)

Menurut istilah ekonomi, sektor industri yang di proteksi seperti itu justru tidak terpengaruh oleh perubahan atau apresiasi nilai tukar sehingga seluruh beban ekonomi politik karena apresiasi itu harus ditanggung sektor pertanian.

BLBI – telah mengorbankan sektor pertanian.

Ketiga, pemikiran mengenai ekonomi dualistik yag di operasionalisasikan di Indonesia melalui pola inti plasma, juga dibangun dengan karakter dikotomis: modern versus tradisional yang ternyata sangat merugikan sektor pertanian tradisional.

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ternyata mempersubur fenomena kegagalan pasar (market failure) yang ditunjukkan oleh struktur pasar yang sangat tidak sehat.

(Halaman 27)

Kekuatan dan privilege perusahaan inti sebenarnya atas bantuan dan fasilitas tertentu yang diberikan birokrasi pemerintahan. Menariknya, pola inti-plasma ini sangat digemari oleh birokrasi, politisi, dan tentunya perusahaan swasta, karena disamping secara ekonomis feasible, menguntungkan, dan mudah dilaksanakan, juga secara politis justifiable karena seakan-akan telah mengembangkan pola kemitraan yang baik.

Harga rendah Rp 300 – Rp 400/kg yang diterima petani plasma untuk tandan buah segar (TBS) jelas tidak berdiri sendiri, tetapi berakibat dengan struktur monopsonis industri ini. Sementara itu, di tengah-tengah harga CPO di pasar dunia yang anjlok, pemerintah masih menerapkan pajak ekspor 10 persen, walaupun telah ada tekad untuk menghapuskannya belakangan ini. Sedangkan tebu dan gula domestik jelas-jelas tidak mampu bersaing dengan gula dunia karena strategi tebu rakyat intensifikasi (TRI) dan tebu rakyat bebas yang tidak lepas dari perburuan rente ekonomi oleh pelaku industri.

2.5 Penutup: Agenda Pemihakan Mendesak

Tidak ada jalan lain kecuali harus menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dan posisi kunci dalam strategi pembangunan ekonominya.

(Halaman 28)

Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik, yang dapat berdampak pada konfidensi investor asing dan aliran modal.

Minimal menempatkan sektor pertanian pada posisi netral –sebagai mana yang lebih disukai oleh mazhab ekonomi neoklasik– akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Bukti empiris menunjukkan bahwa tak satupun negara berkembang yang melakukan koreksi terhadap undervalue sektor pertanian, tidak mampu pulih dan tumbuh ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Cara melakukan re-kategorisasi sektor-sektor yang sangat berhubungan dengan agribisnis. Prior dan Holt (1998) memperlakukan sektor agribisnis tidak sebagai penyedia bahan pangan dan agroindustri semata, tetapi memasukkan komponen manufaktur dan seluruh sektor jasa yang berhubungan dengan agribisnis.

(Halaman 29)

Bahkan, di Amerika Serikat saja yang sangat terkenal sebagai negara industri terbesar dengan rekategorisasi seperti itu, pangsa atau kontribusi agribisnis dalam perekonomian tercatat 14 persen. Hal ini disebabkan karena pangsa sektor manufaktur dan jasa di bidang agribisnis itu sendiri ternyata sangat besar yakni 91  persen. Sementara, untuk Indonesia, pangsa sektor pertanian saja dalam perekonomian yang tercatat hanya sekitar 20 persen, melonjak menjadi 53 persen apabila seluruh aktivitas sektor manufaktur dan jasa dimasukkan ke dalam perhitungan (tabel 2.2)

Negara	Pangsa Terhadap PDB			Pangsa Manufaktur & Jasa dalam Agribisnis
	Sektor Pertanian	Manufaktur dan Jasa dlm Pertanian (persen)	Seluruh Agribisnis
Filipina	21	50	71	70
Indonesia	20	33	53	63
Amerika Serikat	1	13	14	91

(Halaman 30)

Terakhir, dengan tetap berlandaskan pada semangat desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus merangsang dunia usaha swasta untuk menggarap dan memanfaatkan inisiatif di tingkat daerah atau tingkat lokal untuk mengembangkan agribisnis, sektor pertanian secara umum dan basis sumber daya alam lain.

(Halaman 31)

BAB III KETAHANAN PANGAN DALAM PETA PERUBAHAN PERDAGANGAN DUNIA

3.1 Pendahuluan

Konsep ketahanan pangan (food security) lebih luas dibandingkan dengan konsep swasembada pangan, yang hanya berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut.

(Halaman 32)

Saat ini volume beras yang diperdagangkan di tingkat internasional telah makin besar atau sekitar 23 juta ton, tidak setipis 16 juta ton seperti selama ini, karena beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat telah mulai masuk ke pasar beras.

(Halaman 33)

3.2 Tonggak Ketahanan Pangan

Sebagaimana disebutkan, tonggak ketahanan pangan adalah ketersediaan atau kecukupan pangan dan aksesibilitas bahan pangan oleh anggota masyarakat.

Penyediaan pangan tentunya dapat ditempuh melalui: (1). Produksi sendiri, dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumberdaya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal; dan (2) impor dari negara lain, dengan menjaga perolehan devisa yang memadai dari sektor perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan luar negeri.

Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO) menetapkan beberapa kriteria tentang ancaman ketahanan pangan suatu negara. Kriteria itu antara lain: (1) tingginya proporsi penduduk yang kekurangan pangan; (2) tingginya proporsi kekurangan energi/protein dari rata-rata kebutuhan energi/protein yang disyaratkan (food gap); (3) besarnya indeks Gini dari food gap konsumsi energi/protein; dan (4) besarnya koefisien variasi konsumsi/energi.

(Halaman 34)

Proporsi penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi kalori kurang dari 2,150 kilo kalori (kkal) mencapai 56 persen; proporsi penduduk dengan konsumsi protein kurang dari 45 gram mencapai 38 persen; indeks Gini food gap konsumsi energi dan protein tercatat 0,36 dan 0,39; koefisien variasi konsumsi energi dan protein mencapai 28 dan 34 persen.

Basis dari konsep ketahanan tingkat nasional ini adalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, terutama tingkat pedesaan.

Misalnya dalam kasus beras, yang merupakan komoditas utama dan terpenting dalam konteks ketahanan pangan di Indonesia. Dengan status tingkat produksi  dan sebaran musim panen yang demikian lebar serta laju konsumsi domestik yang senantiasa meningkat, Indonesia seakan memiliki kewajiban untuk melakukan manajemen impor beras dan bahan pangan lain sebaik-baiknya.

(Halaman 35)

3.4 Perdagangan dan Distribusi Beras

Teori ekonomi mengajarkan tiga faktor penting yang perlu terus diperhatikan dalam  suatu sistem perdagangan dunia impor.

Pertama, tingkat fluktuasi produksi domestik akan menyebabkan pula fluktuasi tingkat harga pasar domestik.

Kedua, instabilitas harga dii pasar dunia akan menjelma menjadi instabilitas harga di tingkat domestik.

(Halaman 36)

Ketiga, nilai tukar rupiah juga berpengaruh pada harga dunia (ekivalen dalam rupiah) yang pasti akan berpengaruh pada harga beras di pasar domestik

Dalam hal perdagangan dan distribusi pangan, Indonesia masih menggunakan instrumen kebijakan lama dengan tarif bea masuk sebesar Rp 430 per kilogram, sebagai operasionalisasi dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun2001 tentang Kebijakan Perberasan untuk menunjang ketahanan pangan tingkat nasional.

Namun, perkiraan bahwa setengah dari total volume impor beras yang masuk akal adalah beras  selundupan tampaknya tidaklah terlalu berlebihan (Arifin, dkk. 2002)

(Halaman 37)

Pengalaman Indonesia dalam mengawal tarif impor beras Rp 430 per kilogram dalam tiga tahun terakhir seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa betapa fragile-nya suatu kebijakan publik hanya mengedepankan banyak kepentingan tertentu.

3.5 Asimetri di Tingkat Pasar Dunia

Cukup jauh dari tingkat simetris, sebagaimana disyaratkan dalam teori perdagangan internasional.

Bahwa nilai proteksi yang diberikan kepada petani disana mencapai 29 miliar dollar pada tahun 2000 atau 15 kali lipat dari total nilai beras yang di perdagangkan di pasar global. Dengan level proteksi efektif di negara maju yang mencapai 500 persen ini, tentu saja negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu berpikir ekstra keras untuk melakukan reformulasi kebijakan pangan, seperti beras dan bahan pangan strategis lainnya.

(Halaman 38)

Misalnya, di Uni Eropa (UE) telah mengalokasikan total subsidi rata-rata 40 miliar dollar AS per tahun kepada petaninya dalam rangka pemihakan besar kepada sektor pertanian.

UE sangat ketat dalam menerapkan proteksi terhadap komoditas pertanian, terutama yang telah diolah menjadi bernilai tambah tinggi seperti: gula, daging, buah, dan sayuran. Ekspor biji coklat mungkin lebih mudah menembus pasar Eropa, dibandingkan ekspor coklat olahan, yang tentu saja amat sulit karena akan mengancam industri permen coklat disana yang telah lama merajai dunia.

Demikian pula sejak tahun 2002, Amerika Serikat (AS) memberikan subsidi sebesar 19 miliar dollar AS per tahun kepada petaninya, atau sekitar dua kali dari dana yang dicadangkan untuk bantuan internasional (foreign aid), yang tentu saja sering menjadi bulan-bulanan dan topik alot dalam setiap perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Komponen subsidi besar-besaran dalam undang-undang pertanian (farm bill) AS tersebut direncanakan dalam waktu 10 tahun mendatang. Dalam hal beras, misalnya, AS telah mencadangkan sekitar 100 ribu dollar AS subsidi per petani yang diberikan kepada siapa pun yang mau mengganti tanamannya dengan padi. Negara bagian di pantai barat seperti California dan Washington; dan negara bagian di tenggara (Southeast) seperti Lousiana, South dan North Carolina memang sedang antusias mengembangkan agribisnis padi sawah. Target besar untuk menjadi produsen nomor dua beras dunia, dapat menjadi kenyataan, terutama ketika perundingan dan persaingan tingkat dunia dengan negara-negara Eropa Barat dalam hal gandum sering mengalami kendala besar, walaupun kadang terlalu politis.

(Halaman 39)

Sebagian besar dari beras dunia masih disuplai oleh negara-negara Asia seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, China, India, dan lain-lain,  yang juga sekaligus  berfungsi sebagai konsumen beras terbesar.

Subsidi besar-besaran sekitar 3,9 miliar dollar AS yang diberikan kepada petani kapas di AS telah berkontribusi terhadap kelebihan keseimbangan penawaran (oversupply), yang tentu saja menyebabkan anjloknya harga kapas dunia. Negara produsen kapas, yang kebetulan berada pada belahan negara berkembang seperti Chad dan Mali di Afrika Barat dan Brasil di Amerika Selatan pasti amat terpukul.

Apalagi kecenderungan negara-negara maju untuk melakukan hubungan bilateral perdangan bebas atau dikenal dengan sebutan Free Trade Agrement (FTA) dengan negara-negara tertentu. Amerika Serikat telah memiliki FTA dengan Singapura, Chile, Turki, Maroko, dan lain-lain.

(Halaman 40)

Masa depan WTO, yang memang berbasis anggota dan agak lebih demokratis dibandingkan lembaga internasional lain yang berbasis “saham” seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan lain-lain.

Salah satu kesepakatan dalam ASEAN-BIS Terseebut adalah percepatan liberalisasi sektor pertanian dan periwisata.

(Halaman 41)

3.6 Penutup: Langkah ke depan

Pertama, melakukan integrasi pembangunan ketahanan pangan ke dalam kebijakan ekonomi makro Indonesia.

Kedua, merumuskan kebijakan alternatif apabila strategi kemandirian pangan atau modifikasi dari swasembada pangan tersebut menemui hambatan.

(1) akses terhadap sarana/prasarana publik yang meliputi: jalan, sekolah, saluran irigasi; (2) kelembagaan pasar yang meliputi: pasar pupuk, kredit, tenaga kerja dan pasar output; (3) penyebaran informasi pertanian; (4) struktur kepemilikan lahan serta sumber daya penting lainnya seperti sumur pompa dan traktor tangan; serta (5) karakteristik fisik seperti jenis, iklim dan struktur sosial yang mendukungnya.

(Halaman 42)

Ketiga, perhatian yang terlalu besar terhadap sisi produksi dapat menjadi bumerang, sebab isu ketahanan pangan nasional juga menyangkut aspek aksesibilitas masyarakat, yang tentunya sangat berhubungan dengan aspek distribusi dan konsumsi.

Keempat, gejala perubahan peta perdagangan dunia sebagaimana kaidah-kaidah globalisasi perlu diperlakukan sebagai ajang perpacuan peningkatan potensi dan pemanfaatan peluang yang ada. Lebih tepatnya, skema liberalisasi perlu dipandang sebagai arena kompetisi tingkat ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, dan kemampuan diplomasi tingkat internasional.

(Halaman 43)

BAB IV ANCAMAN KEBERDAULATAN PANGAN: KEHARUSAN REPOSISI STRATEGI

Apabila impor bahan pangan terlalu besar dan menimbulkan ketergantungan yang akut, maka secara ekonomi dan politik, tingkat ketahanan pangan Indonesia juga akan melemah.

(Halaman 44)

Tingkat antisipasi masyarakat, persepsi positif untuk meningkatkan konsumsi, serta kematangan psikologis massa telah menjadi semacam filter khusus bahwa dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan tidaklah begitu membahayakan.

Taruhan yang harus dibayar bangsa ini karena meminggirkan sektor pertanian adalah tingkat keberdaulatan pangan Indonesia yang akan tergadaikan. Konsep keberdaulatan pangan (food reliance) sebenarnya lebih penting dan lebih strategis dari konsep swasembada pangan (self sufficiency) dan bahkan  ketahanan pangan (food security) yang lebih bersifat ke dalam.

Bentuk paling menakutkan dari buruknya keberdaulatan pangan adalah keterjebakan pangan (food trap).

Peliknya persoalan mikro keputusan tingkat petani untuk merespons musim kering atau melakukan penyesuaian musim tanam rendeng, menjadikan seluruh skenario pembangunan pertanian Indonesia diliputi ketidakpastian.

(Halaman 45)

Grand-scenario negara-negara besar dalam menguasai pasar beras di Indonesia yang memang amat potensial tersebut.

4.2 Stagnansi Produksi Pangan

Sektor pertanian memang mengalami kontraksi tingkat pertumbuhan di bawah 3,4 persen per tahun, amat kontras dengan periode sebelumnya yang mengalami pertumbuhan produksi hampir 6 persen per tahun (Arifin, 2003).

Subsektor tanaman pangan hanya tumbuh 1,90 persen per tahun, suatu rekor terburuk sepanjang sejarah modern pertanian Indonesia.

Pembangunan pertanian akan bergulir sendirinya dan melupakan prasyarat pemihakan dan kerja keras yang terjadi pada periode sebelumnya.

Di tingkat dunia, kecenderungan yang sama juga terjadi. Pada periode 1990-1995, produktivitas hanya naik sebesar 3 persen atau sekitar 0,5 persen per tahun, yang jauh lebih kecil dari laju pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai 1,6 persen per tahun (Arifin, 2001).

(Halaman 46)

Apabila tidak terjadi lagi, penemuan teknologi baru di bidang pertanian— semisal benih, pupuk dan pestisida— keberlanjutan produksi pangan dunia jelas akan terancam, dan perangkap argumen yang dikemukakan Thomas Malthus akan berulang kembali.

Sumber-sumber pertumbuhan tersebut sudah telalu jenuh (exhausted).

Tabel 4.1 Luas Panen, Produksi, Produktivitas, dan Impor Beras, 1990-2003

Tahun	Luas Panen (000 ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi Gabah (000 ton)	Produksi Berasa) (000 ton)	Impor Beras b) (000 ton)
1990	10,502	4.30	45,179	39,366	29
1991	10,282	4.35	44,689	29,048	178
1992	11,103	4.34	48,240	31,356	634
1993	11,013	4.38	48,181	31,318	0
1994	10,734	4.35	46,641	30,137	876
1995	11,439	4.35	49,744	32,334	3,014
1996	11,569	4.41	51,101	33,215	1,090
1997	11,141	4.43	49,377	32,095	406
1998	11,613	4.17	48,472	30,537	5,765
1999	11,963	4.25	50,866	31,118	4,183
2000	11,793	4.40	51,898	32,345	1,513
2001	11,415	4.39	50,181	31,283	1,400
2002	11,521	4.47	51,379	32,369	3,100
2003	11,453	4.53	51,849	32,697	2,000

(Halaman 47)

Pertumbuhan produksi telah mencapai pada peningkatan yang semakin menurun (diminishing return).

Taruhlah angka ramalan (Aram III) BPS Oktober 2003 ada benarnya (Tabel 4.1) bahwa produksi padi tahun 2003 mencapai 51,90 juta ton gabah kering giling (GKG).

Namun, orang awam pun tahu bahwa manajemen produksi padi menghendaki keteraturan sistem jaringan irigasi, primer, sekunder, dan tersier di tingkat petani, dan faktor-faktor penting lainnya.

(Halaman 48)

Anggaran rehabilitasi atau operation and maintenance (O&M).

O&M jaringan irigasi karena selama ini memang merupakan “proyek pusat”, sekadar tidak menyebut bahwa pekerjaan tersebut “tidak menarik’ bagi dan memerlukan pemahaman dan konsentrasi tinggi.

4.3 Neraca Bahan Pangan Utama

Berdasarkan data neraca bahan pangan FAO 2003, rasio produksi domsetik terhadap konsumsi bahan pangan Indonesia semua berada di bawah 100 persen, kecuali ikan.

(Halaman 49)

Tabel 4.2 Pertumbuhan Produksi dan Konsumsi Pangan Utama 1970-2001 (Persen)

Pangan Utama	Pertumbuhan Produksi per tahun	Pertumbuhan konsumsi per tahun	Rata-rata pangsa produksi terhadap konsumsi domestik
Kedelai	1.65	4.55	76.20
Gula	1.35	2.53	84.67
Susu	5.02	4.29	43.66
Ikan	4.51	4.34	100.75

Laju produk beras Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir sebenarnya masih lebih tinggi dibanding laju konsumsinya.

Tingkat konsumsi beras per kapita telah menurun sampai 116 kilogram per tahun.

Aktivitas impor ini mampu menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat.

(Halaman 50)

Hanya 180 dollar AS per ton adalah insentif tersendiri dan menjadi arena spekulasi dagang yang menggiurkan.

Selama tiga dasawarsa terakhir, produksi jagung domestik tumbuh cukup lambat (3,9 persen) dibandingkan dengan kebutuhan domestiknya (4,6 Persen), sehingga impor pun tidak dapat terhindarkan.

Menjadikan Indonesia perlu mengimpor jagung sekitar 1 juta ton per tahun terutama dalam beberapa tahun terakhir.

Kedelai memang bukan merupakan tanaman khas Indonesia karena lebih sesuai di daerah sub-tropis. Secara agronomis pun, kendala iklim dan serangan hama dan penyakit tanaman kedelai di Indonesia cukup sukar untuk dapat ditanggulangi oleh petani. Mengapa bangsa Indonesia amat gemar mengonsumsi kedelai, dalam bentuk tahu, tempe, kecap, dan sebagainya.

(Halaman 51)

Kedelai dapat menjadi ancaman keberdaulatan pangan Indonesia karena produsen kedelai utama dunia adalah Amerika Serika (AS) yang dengan tingkat hegemoninya.

Tingkat konsumsi gula domestik oleh rumah tangga dan industri makanan mencapai 3,7 juta ton, sementara produksi domestik hanya berkisar 2,4 juta ton. Kecenderungan konsumsi gula yang meningkat akhir-akhir ini, dan perbedaan produksi dan konsumsi di atas menjadikan Indonesia akan selalu tergantung pada gula impor lebih dari 1,3 juta ton per tahun.

Marjin keuntungan yang dapat diraup juga amat besar, antara Rp 1.000 – Rp 2.500 per kilogram, yang pasti amat menggiurkan bagi siapa pun.

Laju peningkatan konsumsi daging sapi yang sedikit lebih cepat dibandingkan laju produksi dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, menjadikan Indonesia harus memenuhinya dari daging impor.

(Halaman 52)

4.4 Keraguan dalam “Positioning” Kebijakan

Untuk segera mengambil posisi (posiioning) tentang kebijakan pangan murah atau pangan mahal.

Kebijakan pangan murah umumnya datang dari para ekonom mainstream yang memperoleh dukungan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internetasional (IMF), dengan alasan untuk membantu kaum miskin termasuk petani yang memang tercatat sebagai net consumer pada waktu tertentu. Tetap dengan argumen lama bahwa hanya dengan kebijakan pangan mahallah petani Indonesia akan terbantu keluar dari jebakan kemiskinan yang selama ini dideritanya.

(Halaman 53)

Instrumen kebijakan baru harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering giling (GKG) yang sudah dinaikkan 15 persen menjadi Rp 1.725 per kilogram atau terhadap kebijakan proteksi bea masuk impor beras yang konon akan dinaikkan dari Rp 430 per kilogram menjadi Rp 720 per kilogram.

Kapasitas institusi di dalam negeri untuk sekadar menjalankan instrumen kebijakan yang sebenarnya “sederhana” tersebut tidak mampu efektif, sekadar tidak menyebutkan telah terjadi penyimpangan atau fenomena perburuan rente (rent-seeking) lainnya.

(Halaman 54)

4.5 Agenda Jangka Pendek dan Menengah

Pertama, negara memang wajib turun tangan, segera mengerjakan sesuatu, karena fenomena beras impor di daerah sentra produksi adalah bukti dari ketidakbekerjaan pasar (missing market) dalam sistem produksi dan perdagangan beras di Indonesia.

Kedua, segera lakukan penyelidikan dan audit khusus terhadap beras impor yang telah beredar di daerah sentra produksi, terutama di daerah-daerah rawan penyelundupan, dari Dunia, Belawan, Kuala Tungkal, dan sebagainya untuk sentra produksi di Sumatera, sampai ke Tanjung Priok, Tanjung Perak, Cirebon, dan sebagainya untuk sentra produksi di Jawa. 

(Halaman 55)

Ketiga, lebih berjangka menengah dan panjang atau tertuju bagi para analis ekonomi peneliti kebijakan.

“Keterbukaan dan liberalisasi perdagangan”, argumen besar tentang keramahan pasar (market-friendly) perlu dikunyah, dicerna, dan diterjemahkan secara lebih hati-hati, tidak ditelan mentah-mentah yang hanya menghasilkan kenaifan pasar (market naive).

BAB V KESENJANGAN ANTARA TEORI DAN REALITAS DISTRIBUSI PANGAN

(Halaman 56)

5.1 Pendahuluan 

Landasan teori dan kebijakan yang diambil masih menggunakan pola dan sistem nilai lama yang sudah usang.

(Halaman 57)

Bab ini menganalisis kesenjangan (gap) antara teori dan realitas distribusi pangan sebagai landasan untuk menyempurnakan kebijakan distribusi pangan dan aspek pertanian secara umum.

5.2 Landasan Teori Kebijakan Distribusi

Bayangkan, permasalahan yang terus berulang setiap tahun, bahkan dua kali atau lebih dalam setahun, tidak mampu diredam dengan instrumen kebijakan yang ada. Harga eceran beras jauh melambung tinggi umumnya terjadi pada musim tanam seperti Desember-Januari, musim kering dan paceklik pada bulan Juni-Agustus, dan hari-hari besar nasional seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.

Kemudian karena pangan adalah kebutuhan pokok asasi yang paling mendasar bagi setiap bangsa, negara wajib merasa bertanggung jawab untuk menyediakan pangan yang cukup sehat, aman bagi dan terjangkau oleh segenap warga negara.

(Halaman 58)

Instrumen kebijakan pangan yang dikenal dan dijalankan pemerintah dalam sejarah Indonesia modern adalah kebijakan harga dasar gabah (kini berganti nama “harga pembelian pemerintah”) dan kebijakan perlindungan konsumen melalui operasi pasar (kini berubah menjadi “beras untuk orang miskin”).

Negara melalui instansi yang ditunjuk melakukan pembelian gabah dari petani – dengan syarat yang ditentukan tentang kara air, tingkat kotor, butir hijau, butir hampa, dan sebagainya – sekaligus juga untuk mengisi stok pangan nasional dan stok penyangga (buffer stock) apabila sewaktu-waktu diperlukan. Artinya, negara melakukan pengadaan pangan pokok untuk kesejahteraan seluruh warganya.

(Halaman 59)

Instrumen kebijakan operasi pasar (dengan basis teori harga atap) dimaksudkan untuk melindungi konsumen, terutama karena melambungnya harga eceran beras pada saat stok rumah tangga dan stok nasional menipis.

Karena, medan daya jangkau sektor swasta amat terbatas yang tidak akan mampu meraih seluruh pelosok Tanah Air, negaralah yang mengambil alih-alih tugas-tuga yang amat strategis tersebut, bahkan dari hulu, tengah sampai hilir.

Kondisi ideal itulah yang menjadi pemahaman pokok yang dikuasai oleh mahasiswa ekonomi pertanian, ekonomi dan studi pembangunan, dan lain-lain.  Sebenarnya, tidak ada yang aneh dari instrumen tersebut baik secara akademik dan secara praktis. Secara akademik, landasan teori keseimbangan pasar dari instrumen kebijakan “standar” tersebut memang cukup kuat, bahwa fungsi negara amat dibutuhkan apabila pasar tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dinamika keseimbangan umum, sifat permintaan beras sebagai kebutuhan pokok yang inelastis, karakter supply-response komoditas pertanian yang agak lambat, dan sebagainya. Secara praktis, instrumen kebijakan harga dasar (pengadaan gabah) dan harga atap (operasi pasar beras) bahkan sering dijadikan sumber kebanggaan para politisi dan perumus kebijakan, terutama ketika dunia internasional pun mengakui prestasi Indonesia mencapai swasembada pangan pada pertengahan 1980-an.

(Halaman 60)

5.3 Keruntuhan Pilar Kebijakan Pangan

Sistem komando yang amat linier dalam menjalankan administrasi kebijakan pangan tentu saja telah amat jarang ditemukan – sekalipun di satu sisi masyarakat mengakui tingkat kerapian dalam delivery system yang diterapkan.

Kemudahan pembiayaan sampai pada tingkat Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang pernah dimiliki Bulog juga telah dihapuskan. Apabila Bulog juga tidak diperkenankan lagi melakukan intervensi pada komoditas strategis lain seperti terigu, minyak goreng, gula, bawang putih, kedelai, dan lain-lain.

Indonesia memang “lengah” melakukan rekonstruksi kebijakan pangan. Sekadar refresh balik, pukulan kepada sektor pertanian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: pada tahun 1992-1993 terjadi musim kemarau dan kekeringan hebat di mana-mana. Beberapa daerah menderita gagal panen dan bahkan  mengalami rawan pangan yang cukup merisaukan. Tahun 1995-1996 serangan hama wereng dan belalang di beberapa sentra produksi juga mengganggu kelancaran pasokan produksi padi dan bahan pangan lain. Kejadian yang paling parah adalah pada tahun 1997-1998 ketika empasan badai kering El-Nino bersamaan waktunya dengan krisis moneter yang menjelma menjadi krisis ekonomi multidimensional.

(Halaman 61)

Gagal panen dan rawan pangan terjadi di mana-mana, sehingga Indonesia mencatat rekor impor beras 5,8 juta ton, suatu angka tertinggi yang pernah terjadi pada zaman Indonesia Modern.

Baru pada akhir tahun 2001, Indonesia memiliki kebijakan beras yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Impres) Nomor 9 Tahun 2001 yang diberlakukan per 1 Januari 2002. Kebijakan tersebut merupakan hasil perjalanan panjang Tim Pengkajian Kebijakan Perbesaran Nasional yang dibentuk pemerintah dan beranggotakan beberapa pakar yang sangat kompeten di bidang ini.

Seluruh 15 instansi yang di sebut didalamnya, dari Menko Perekonomian sampai gubernur/bupati dan wali kota. Tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa kesenjangan antara teori dan realitas terletak pada aspek rinci (detail) dari perjalanan kebijakan tersebut. Perumus kebijakan dan aparat birokrasi (dan masyarakat yang peduli) masih harus menjabarkannya secara lebih baik agar dapat secara inheren sesuai dengan pekerjaan rutin mereka sehari-hari.

(Halaman 62)

5.4 Peta Distribusi Pangan di Indonesia

Tidak banyak mengungkap keterlibatan pemerintah dan masyarakat daerah dalam manajemen stok bahan pangan.

Analisis pemasaran dan marjin tata niaga beras yang kadang mengarah pada kesimpulan perlunya campur tangan pemerintah dan Koperasi Unit Desa (KUD) karena struktur pasar beras tidak efisien, tidak  bersaing sempurna, dan sebagainya.

Cenderung statis dan belum mampu menjawab persoalan-persoalan otonomi daerah dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarkat.

Penulis pernah membuat peta daerah surplus dan daerah minus (di tingkat provinsi), yang sekaligus menunjukkan betapa distribusi pangan ini sangat strategis (Arifin, 2001b). Daerah surplus beras bahkan amat identik dengan kemakmuran karena dampak ganda (multiplier effect) terhadap sektor nonpertanian yang lain yang demikian besar. Oleh karena itu, kebijakan harga dan kebijakan distribusi perlu tepat dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Apabila harga ditetapkan terlalu mahal, maka dapat saja berarti bahwa petani dari daerah defisit padi telah mensubsidi petani di daerah surplus. Demikian pula sebaliknya, harga beras yang terlalu murah menjadi disinsetif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

(Halaman 63)

Tabel 5.1 Daerah Surplus dan Defisit Beras, 1995-1999

No.	Daerah Surplus	Jumlah (ton)	Daerah Defisit	Jumlah (ton)	Surplus/Defisit
1	Sumatera				877.0
	DI Aceh	231,4	Riau	-222,0
	Sumatera Utara	284,3	Jambi	-11,1
	Sumatera Barat	386,8	Bengkulu	-11,5
	Sumatera Selatan	39,9
	Lampung	179,3
2	Jawa				2.467,5
	Jawa Barat	431,7	DKI Jakarta	-833,9
	Jawa Tengah	1.483,1
	DI Yogyakarta	81,9
	Jawa Timur	1.305,7
3	Bali Nusa Tenggara				140,2
	Bali	89,0	NTT	-137,9
	NTB	189,2
4	Kalimantan				214,7
	Kalimantan Selatan	304,3	Kalteng	-29,8
			Kaltim	-58,5
			Kalbar	1,3
5	Sulawesi				926,4
	Sulawesi Tengah	57,1		-120,1
	Sulawesi Selatan	1.025,0		-35,6
6	Maluku dan Irian				-254,5
			Maluku	-145,0
			Irian Jaya	-109,4

(Halaman 64)

Arifin, dkk (2001) juga melakukan studi pemetaan perdagangan beras di Indonesia, dengan melakukan observasi lapangan di tiga sentra produksi beras di Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung, serta pendalaman analisis di pusat-pusat pasar di daerah tersebut dan di DKI Jakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar atau 90 persen dari total volume produksi beras di Indonesia digunakan untuk konsumsi sendiri. Dari pangsa kecil yang di perdagangkan itu, masih terdapat dua pola utama sistem pengadaan beras dalam negeri: pola swasta dan pola pemerintah.

Estimasi 90:10 pola swasta dan pemerintah mungkin dapat menjadi referensi bagi studi distribusi beras di Indonesia.

Volume perdagangan yang sangat bervariasi menurut waktu dan musim juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pola swasta dilakukan dengan cara berikut: (i) petani melakukan stok sendiri, konon mencapai 80 persen dari total produksinya, (ii) petani menyalurkan berasnya melalui penggilingan padi dan atau pedagang lain untuk di akses oleh konsumen atau disalurkan ke pusat-pusat pasar.

Bulog membeli beras petani melalui KUD dan pedagang dengan syarat-syarat khusus (kadar air 14 persen, kadar sosoh 5 persen, kadar patah 3 persen, dan sebagainya), lalu di simpang di gundang Dolog/Sub-Dolog, kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin melalui program operasi pasar khusus (OPK), yang mulai efektif sejak 1988. Bulog tidak lagi melakukan intervensi ke pasar umum dan alokasi kepada pegawai negeri sipil (PNS).

Gambar 5.1

Saluran Distribusi Beras di Indonesia

(Halaman 66)

5.5 Upaya Membendung Arus Impor

Pemerintah akhirnya secara terang-terangan mengenakan pajak impor atau bea masuk cukup tinggi bagi komoditas pangan dan pertanian penting.

Organisasi perdagangan (WTO) yang beranggotakan 144 negara tersebut, memberikan toleransi proteksi tariff bindings, bahkan sampai 100 persen bagi komoditas pertanian (raw products) di negara-negara berkembang. Di balik itu, negara anggota WTO juga sepakan akan mengurangi tarif bea masuk tersebut secara bertahap sampai 2020 nanti.

(Halaman 67)

Kebijakan protektif untuk produk pertanian justru tidak dinikmati langsung oleh petani atau pelaku utama sektor pertanian, tetapi oleh para petualang dan pemburu rente yang sering menempel pada pusat-pusat kekuasaan, dengan mengatasnamakan petani.

Pengenaan tarif bea masuk merupakan upaya pemerintah “mengambil bagian konsumen untuk di transfer kepada produsen”. Petani akan merespons bea masuk itu, apabila elastisitas suplai beras positif, ceteris paribus. Produksi komoditas yang memperoleh perlindungan tarif akan meningkat, sedangkan tingkat konsumsi cenderung berkurang.

Untuk komoditas pokok seperti beras, dampak pengenaan tarif terhadap peningkatan harga beras di tingkat petani masih tergantung pada jumlah stok beras di dalam negeri, tidak hanya yang berada dalam kontrol pemerintah, tetapi juga stok yang dimiliki oleh swasta.

(Halaman 68)

Implementasi tarif bea masuk impor beras sebesar Rp 430/kg (atau setara 30 persen harga konsumen) selama tahun 2000-2001 justru amat tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada petani padi, karena buruknya kapasitas kelembagaan di tingkat lapangan. Bahkan, terdapat kecenderungan under-reposting sampai 50 persen tentang volume impor beras yang sebenarnya dengan impor beras yang dilaporkan.

Pertama, buruknya  administrasi tentang identitas importir, sehingga beberapa importir tidak resmi amat leluasa beroperasi; kedua, adanya kartel perdagangan yang mengarah kepada mafia impor beras, bahkan satu-dua orang importir “menguasai” sekian banyak daftar importir yang tersebar di beberapa tempat; ketiga, kuatnya indikasi penyelundupan impor beras, terutama ke beberapa daerah “terbuka” seperti di Batam dan Dumai, karena terdapat disparitas harga yang amat besar (harga beras domestik yang berasa dari daerah sentra produksi di sekitarnya sangat tinggi, sedangkan harga beras impor dari Thailand dan Vietnam terkesan amat murah).

(Halaman 69)

5.6 Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan

Pertama, di sektor hulu dan paling strategis, integrasi seluruh kebijakan bidang pertanian (dan basis sumberdaya alam lain) dengan kebijakan ekonomi makro dan pemilihan ekonomi secara umum.

Kedua, di tengah dan aspek distribusi, terapi kejut (shock therapy) bagi pelanggar aturan, insentif bagi investasi dan manajemen stok oleh swasta, sekaligus menerapkan restitusi pendapatan bagi para pedagang dan Bulog yang sebenarnya telah mengambil margin keuntungan yang paling besar dari perdagangan dan distribusi beras.

(Halaman 70)

Perburuan rente dalam “permainan beras” terbukti difasilitasi oleh para aparat birokrasi.

Ketiga, di hilir dan aspek konsumsi, sempurnakan data base yang sudah ada tentang kaum miskin dan kelompok rawan pangan lain. 

(Halaman 71)

BAB 6 PERTANIAN ERA TRANSISI: INKONSISTENSI KEBIJAKAN

6.1 Pendahuluan

Karakter kebijakan pertanian dan pangan pada masa transisi ditunjukkan oleh inkonsistensi kebijakan, yang dapat menjadi kendala serius dalam merumuskan kebijakan yang lebih koheren untuk kesejahteraan rakyat.

(Halaman 72)

Kebijakan publik adalah suatu keputusan politik kolektif yang dirumuskan melalui proses yang demokratis, mempertimbangkan beberapa dimensi kepentingan.

6.2 Hakikat Kebijakan Masa Transisi

Siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, masyarakat akan melakukan pressure standar untuk memperkuat basis pertanian dan sumber daya alam lain untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

(Halaman 73)

Ketika Bank Dunia melakukan protes keras atas rencana pembatasan impor beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), lalu direspons para analis dan pejabat publik yang tidak kalah kerasnya, hal itu juga merupakan suatu indikasi absennya suatu kebijakan publik yang berwibawa dan tepat sasaran (appropriate). Demikian pulan etika Departemen Pertanian “berang” terhadap angka estimasi penurunan produksi padi dan “bangga” terhadap estimasi peningkatan produksi padi yang disampaikan oleh Badan Pusta Statistik (BPS), maka indikasi inkonsistensi kebijakan semakin mengemuka.

6.3 Sumber Inkonsistensi Kebijakan

Pangan Murah vs Kecukupan Pangan

Kebijakan pangan murah (cheap food policy) selama ini menggunakan instrumen operasi pasar (dan operasi pasar khusus-OPK sejak krisis ekonomi). Argumen utamanya adalah bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1999, sebagian besar (76 persen) rumah tangga adalah konsumen beras (net consumer) dan hanya 24 persen sisanya produsen beras (net producer). Di daerah perkotaan, net consumer beras adalah 96 persen atau hanya 4 persen saja yang merupakan net producer beras. Di daerah pedesaan, net consumer beras sekitar 60 persen atau hanya 40 persen penduduk desa merupakan net producer beras.

Implikasinya adalah setiap kenaikan 10 persen harga beras akan menurunkan daya beli masyarakat perkotaan sebesar 8,6 persen dan masyarakat pedesaan sebesar 1,7 persen atau dapat menciptakan dua juta orang miskin baru (Ikhsan, 2001).

Kebijakan kecukupan pangan (food adequacy) yang dirancang untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat terjangkau dan aman dikonsumsi masyarakat luas, sebagai bagian tak terpisahkan dari ketahanan pangan, khususnya di tingkat mikro.

(Halaman 75)

Dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, kedua paket kebijakan pangan murah dan kecukupan pangan masih belum cukup. Pengentasan kemiskinan perlu bervisi pemberdayaan masyarakat, sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja produktif di pedesaan dan perkotaan.

Struktur usaha tani keluarga, sistem produksi yang tidak efisien, sampai pada aspek distribusi dan tata niaga beras yang sangat tidak berpihak pada petani produsen. Pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan aspek kepemilikan atau penguasaan lahan yang amat marjinal, akses terhadap faktor produksi dan teknologi baru, dan sebagainya.

Harga Dasar vs Perdagangan Internasional

Kebijakan harga dasar tentulah bukan instrumen paling penting yang mutlak.

Kebijakan harga dasar tersebut lebih banyak dinikmati oleh konsumen, terutama di perkotaan, bukan oleh petani padi di pedesaan.

(Halaman 76)

Karena hampir 50 persen harga yang diterima petani jatuh di bawah harga dasar

Tingkat harga beras dunia saat ini sedang anjlok, hanya sekitar 180 dollar AS ton (FOB beras Thailand 25 persen). Secara ekonomis, harga beras impor jauh lebih murah dibandingkan harga produksi beras atau harga efektif di pasar domestik yang tercatat Rp 2.450/kg dan harga pembelian Bulog sebesar Rp 2.310/kg rata-rata untuk kualitas medium.

Apalagi, saat ini volume beras yang diperdagangkan di tingkat internasional telah makin besar atau sekitar 23 juta ton, tidak setipis 16 juta ton seperti selama ini, karena beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat telah mulai masuk ke pasar beras. Mereka menggunakan strategi proteksi ketat, subsidi besar kepada petaninya dan bahkan melakukan dumping harga di pasar internasional.

Nilai proteksi yang diberikan kepada petani di sana mencapai 29 miliar dollar AS pada tahun 2000 atau 15 kali lipat dari total nilai beras yang diperdagangkan di pasar global. Dengan level proteksi efektif di negara  maju yang mencapai 500 persen tersebut, tentu saja negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu berpikir ekstra keras untuk melakukan reformulasi kebijakan harga beras dan bahan pangan strategis lainnya.

Peningkatan Produksi vs Sistem Agribisnis

Gerakan Mandiri Produksi Padi, Kedelai dan Jagung (Gema Palagung) dan sangi-sangi program sejenis, yang masih sentralistik dan ditentukan di Jakarta.

Pasti lebih tertarik untuk mengusahakan lahan dengan komoditas hortikultura, palawija dan tanaman keras, yang memberikan kontribusi penerimaan ekonomis lebih tinggi. Dengan semakin mahalnya harga pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya, perlambatan produksi beras jelas tidak terhindarkan. Akibatnya, pertumbuhan produksi padi pada dekade 1990-an hanya tercatat 0,89 persen atau sekitar separuh dari laju pertumbuhan penduduk.

Buruknya kualitas aktivitas produksi padi adalah menurunnya rendemen beras dalam padi, dari sekitar 70 persen pada tahun 1950-an menjadi sekitar 62 persen pada dekade 1990-an.

(Halaman 78)

Struktur pasar beras sangat jauh dari kondisi persaingan sempurna, karena formasi harga ditentukan di pusat-pusat perdagangan yang sangat jauh dari pusat produksi di pedesaan. Aktor ekonomi yang terlibat dalam ekonomi perberasan ini tidak semuanya berperan sebagai penerima harga (price taker) seperti halnya petani. Kehidupan pedagang beras umumnya jauh lebih sejahtera (well-off) karena mereka dapat mempengaruhi harga, jika tidak dikatakan sebagai penentu harga (price determinator). Pedagang besar dan penggilingan padi dengan modal besar tidak jarang melakukan upaya penimbunan beras pada saat-saat sulit, dan bahkan menentukan jenis merek dagang beras sesuai dengan perkembangan dan kecenderungan pasar.

Pengembangan agribisnis di pedesaan dapat diukur dengan tingkat diversifikasi usaha ke arah penerimaan ekonomis yang lebih baik (upward diversification) seperti pada kasus bergesernya petani padi ke komoditas hortilkultura, buah-buahan, tanaman keras, dan lain-lain.

(Halaman 79)

Sementara itu, lahan-lahan pertanian beririgasi teknis di Kawasan Timur Indonesia masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan lagi produktivitasnya.

Otonomi Daerah vs Kepentingan Nasional

Kebijakan desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 22/1999 dan No. 25/1999, salah satunya dimaksudkan untuk mendekatkan perumus dan pelaksana kebijakan dengan rakyatnya sendiri.

Pembangunan masyarakat yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan dan kapasitasnya.

(Halaman 80)

Mengenai saluran irigasi atau jaringan drainase yang harus melalui beberapa desa, kecamatan, bahkan beberapa kabupaten. Apabila karena atas nama otonomi daerah, pengelolaan infrastruktur publik seperti ini masih terkotak-kotak menurut kepentingan daerah otonom tertentu, maka tujuan besar pembangunan pertanian dan pedesaan secara nasional tidak akan tercapai.

Satuan agro-ekosistem atau zona daerah aliran sungai (watershed). Artinya, tujuan kebijakan tidak perlu terganggu hanya karena struktur insentif ekonomi suatu daerah otonom yang terlalu mementingkan peningkatan pendapat asli daerah (PAD).

Sekian macam bentuk retribusi dan pungutan daerah yang pada hakikatnya mengekang pergerakan (bebas) barang dan jasa antar daerah.

Para pedagang pasti tidak akan rela menanggungnya sendiri.

6.4 Penutup: Agenda Kebijakan Transisional

Pertama, jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk daerah-daerah yang tertimpa bencana alam dan kemanusiaan.

(Halaman 81)

Mekanisme pajak progresif bagi para pedagang beras yang terlalu eksesif mengambil keuntungan abnormal.

Dukungan data base yang dapat diakses oleh lembaga publik dan swasta yang memerlukannya.

Kedua, lebih serius dan firm melaksanakan agenda perlindungan terhadap petani, baik melalui implementasi kebijakan harga perlindungan petani (HPP) maupun diplomasi dalam perdagangan internasional. Pertama, pemerintah transisi sekarang ini perlu segera menetapkan mekanisme penentuan HPP tersebut, jika perlu melibatkan unsur independen seperti lembaga penelitian non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Basis keputusan rasional dan obyektif tentu saja perlu dikedepankan, bukan lagi memanfaatkan kekuatan asimetis aparat birokrasi dan pedagang dan tengkulak yang cenderung masih dilandasi kepentingan rent seeking, yang amat jauh dari prinsip-prinsip keadilan.

Kemudian, apabila Bulog akan diberikan tugas tambahan sebagai suatu badan usaha perdagangan atau state trading enterprises (STE), misi besar sebagai buyer of the last resort juga perlu dipikirkan lagi.

(Halaman 82)

Ketiga, integrasi pengembangan agribisnis dengan peningkatan produksi di hulu, atau dalam bahasan ekonomi adalah kombinasi antara strategi keunggulan kompetitif dengan keunggulan komparatif.

Saluran irigasi, jalan produksi dan jalan desa, air bersih, listrik dan telekomunikasi untuk mendukung seluruh sub-sistem agribisnis di pedesaan dan di perkotaan.

Keempat, dialog terbuka (open dialog) – dalam arti yang lebih mendalam dengan kerangka tahapan evolusioner yang jelas – antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

(Halaman 83)

Seperti inefisiensi dan tidak termanfaatkannya kapasitas institusional yang menghasilkan biaya sosial-politik yang juga tidak sedikit.

(Halaman 87)

BAB 7 AKHIR KEBIJAKAN STABILISASI HARGA

7.1 Pendahuluan

Perubahan harga dasar gabah yang berganti nama menjadi harga pembelian pemerintah beserta basis argumen ekonomi dari kebijakan harga dasar.

Rekomendasi kebijakan ke depan untuk tidak berlalu mengedepankan pertimbangan politis kepentingan jangka pendek jika ingin meningkatkan kesejahteraan petani.

(Halaman 88)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2003 ini pun terdapat beberapa hal sangat penting hilang (missing) seperti kebijakan penunjang dan sistem pendukung (supporting systems) yang sangat diperlukan, misalnya kebijakan pembiayaan dan kebijakan perdagangan internasional yang dapat menjaga price parity antara harga beras luar negeri dan beras dalam negeri.

7.2 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah

Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya mengeluarkan Inpres No. 9/2003 tentang harga dasar beras, atau tepatnya kebijakan referensi harga pembelian pemerintah (HPP) kepada petani.

Dinaikan dari Rp 1.500 per kilogram menjadi Rp 1.725 per kilogram untuk gabah kering giling (GKG) dan HPP untuk beras naik dari Rp 2.470 per kilogram menjadi  Rp 2.750 per kilogram.

(Halaman 89)

Akan tetapi, ketika media massa memberitahukan kejatuhan harga gabah di beberapa tempat di Indonesia, konon sampai di bawah Rp 1000 per kilogram untuk GP, tidak hanya para peneliti, kaum awam pun juga bertanya-tanya seberapa efektif kebijakan harga dasar itu mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan harga dasar lebih banyak dinikmati oleh konsumen dan pedagang, ekspektasi masyarakat yang begitu,  membuat pemerintah tetap mengambil langkah kebijakan standar tersebut, dengan hanya meningkatkan secara berkala referensi harga yang digunakan untuk gabah dan untuk beras.

(Halaman 90)

Prinsipnya pun sama, yaitu untuk menyerap kelebihan penawaran gabah (dan beras) pada musim panen, sekaligus untuk mengisi stok penyangga atau stok pangan nasional.

Setiap musim panen dan suplai berlimpah, harga cenderung mendapat tekanan ke bawah, untuk selanjutnya pelaku meresponnya dengan menambah permintaan atau mengurangi suplai atau keduanya.  Anjloknya harga gabah tersebut adalah mekanisme normal saja untuk mengakomodasi cost of storage (biaya penyimpanan, penjemuran, penggilingan, dan biaya pengolahan) dalam proses produksi beras.

Semakin buruk kualitas gabah petani (kadar air, tingkat patahan, dan kotoran), semakin besar pula cost of storage tersebut dan semakin rendahlah harganya.

Pedagang pengumpul, tengkulak, pedagang, penggilingan padi, distributor, grosir, pengecer dan bahkan kepada Bulog, yang baru saja resmi berganti nama menjadi Perum Bulog.

7.3 Beberapa Bukti Empiris

Negara nyaris tidak dapat berbuat banyak terhadap fenomena yang terus berulang dari waktu ke waktu dengan pola yang sebenarnya dapat diketahui sebelumnya.

(Halaman 91)

Anjloknya harga gabah di tingkat petani sampai Rp 900 per kilogram untuk harga gabah kering panen (GKP). Bahkan di Jawa Tengah beberapa petani secara aktraktif telah membakar gabahnya di depan kantor pemerintahan di daerah, sebagai protes atas buruknya pelayanan pemerintah dalam menyerap gabah petani. Dengan tidak menutup kemungkinan terdapat penyimpangan dalam implementasi kebijakan baru inpres No. 9/2003 tersebut, faktor teknis kualitas gabah petani karena terlambatnya musim tanam tahun lalu karena bencana kekeringan yang cukup hebat.

(Halaman 92)

Tabel 7.1 Harga Bulanan Gabah di Tingkat Petani dan Harga Beras Dunia

Bulan	Harga Gabah Petani (Rp/Kg)	Harga Beras Dunia (US$/ton)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	Harga Beras Dunia (Rp/Kg)
Januari	1,252	185.3	8,876	1,645

Harga beras dunia FOB relatif konstan dengan rata-rata 181 dollar AS per ton (Januari-November 2003), dengan perkecualian terjadi pada bulan Januari yang mencapai 185/ton dollar Amerika Serikat (AS) (Data diambil dari publikasi Bank Dunia, Desember 2003).

(Halaman 93)

Sementara harga eceran beras rata-rata di pasar domestik dengan kualitas setara 25 persen broken itu dapat mendekati Rp 3.000 per kilogram.

Tidak dimungkiri bahwa tingkat kesejahteraan petani Indonesia justru lebih banyak tergantung pada disparitas harga gabah di tingkat petani dengan harga eceran beras di tingkat konsumen. Semakin besar perbedaan harga tersebut, maka semakin besar pula potensi penurunan kesejahteraan petani, karena sebagian besar marjin pemasaran beras hanya dinikmati oleh pedagang.

Pada periode 1980-an, pergerakan harga gabah di tingkat pertani dan harga beras di tingkat konsumen masih cukup harmonis.

(Halaman 94)

Eceran Beras Konsumen

Memasuki dekade 1990-an, harga gabah petani dan harga beras konsumen cenderung terpencar semakin besar, yang tentu saja semakin mempersulit desain kebijakan sektor pangan.

Biaya pengolahan atau penggilingan gabah menjadi beras melonjak secara signifikan seiring dengan hebatnya krisis ekonomi dan laju inflasi yang tinggi. Namun, ketika laju inflasi telah menurun sampai di bawah 10 persen dan disparitas harga masih bergeming sekitar Rp 800 – Rp 1.000 per kilogram, maka persoalan manajemen distribusi beras menjadi begitu penting dalam perdebatan tentang tingkat kesejahteraan petani.

(Halaman 95)

7.4 Efektivitas Instrumen Stabilitas Harga

Instrumen kebijakan stabilitas harga dikatakan efektif apabila mampu menjadi salah satu pengaman dari anjloknya harga gabah, terutama pada musim panen.

Kebijakan tarif impor, kebijakan kredit ketahanan pangan, dan lain-lain juga tidak secara inheren mampu berjalan dengan baik. Demikian pula, keragu-raguan Indonesia untuk meninggalkan liberalisasi perdagangan beras yang pernah diterapkan pada tahun 1998-1999 menjadi amat signifikan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi beras lainnya.

Tahun 2000, kebijakan harga dasar gabah boleh dikatakan tidak efektif sama sekali, karena hampir 50 persen harga yang diterima petani jatuh di bawah harga dasar, suatu rekor baru yang tidak pernah terjadi sejak Orde Baru.

(Halaman 96)

Tabel 7.2 Efektivitas Pengamanan Harga Gabah

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Harga Dasar Gabah Rp/Kg	525	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.725
Harga Gabah di Bawah Referensi (%)	0,8	3,8	8,3	48,3	17,13	9,61	50,30
Jumlah Observasi	6.297	6.811	6.683	5.455	4.914	4.851	6.367
Harga Dunia FOB (US$/ton)	281,0	276,0	216,2	173,6	152,7	171,8	180,0

Sumber: Diolah dari Tim Monitoring Harga oleh BPS, sampai Desember 2003

Prasyarat utama seperti tegaknya institusi dan dukungan sistem administrasi begitu lemah dan mudah menjelma menjadi perburuan rente (rent-seeking) biasa.

Ekonomi perberasan di Indonesia semakin terkait dengan perdagangan dunia.

(Halaman 97)

Tahun 2000, volume impor beras “hanya” tercatat 1,5 juta ton, suatu penurunan signifikan dibandingkan volume impor tahun 1998 (rekor tertinggi) 5,8 juta ton.

“banjir beras impor”, tidak hanya dari jalur resmi, tetapi juga jalur penyelundupan.

7.4 Penutup: Jalan Panjang Reposisi

Yakni melakukan pengadaan beras, membeli gabah petani sesuai dengan HPP, dan ketentuan lain yang berlaku.

Pembelian gabah ini adalah untuk menyebar cost of storage dalam proses produksi beras agar tidak semata-mata ditanggung petani dengan harga gabah yang anjlok. Namun, disebar kepada pelaku lain, paling tidak para pedagang, penggiling dan Bulog.

(Halaman 98)

Benar, bahwa kualitas gabah petani panen kali ini memang buruk sehingga diperlukan suatu “upaya ekstra” untuk mampu menyerap sebanyak mungkin gabah yang ada.

Cukuplah sejarah pahit perjalanan kebijakan tata niaga suatu komoditas, yang hanya menimbulkan distorsi ekonomi dan membuka besar peluang perburuan rente dengan modus baru yang lebih canggih.

(Halaman 99)

BAB 8 INTERAKSI PARSIAL NEGARA DAN PASAR DALAM TRANSFORMASI “PARASTATAL”

8.1 Pendahuluan

Selama beberapa dekade, Indonesia dan beberapa negara berkembang lain telah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga atap (dual pricing policies) untuk komoditas pertanian, terutama makanan pokok.

Sebuah lembaga parastatal umumnya didirikan, yang membantu melakukan pengadaan dan pembelian produk petani pada saat musim panen dan melakukan operasi pasar pada masa-masa sulit. Walaupun dengan biaya operasi dan tingkat efisiensi yang demikian tinggi, lembaga parastatal tersebut masih eksis di banyak negara Asia.

(Halaman 100)

Perlindungan harga bagi petani produsen dan konsumen miskin perkotaan karena besarnya disparitas harga antarmusim dan antarspatial, yang juga disebabkan oleh buruknya infrastruktur publik seperti jalan, aliran informasi, dan sarana atau prasarana pasar lainnya.

Perubahan mendasar tentang lembaga parastatal tersebut, tepatnya  sejak dekade 1980-an. Pada waktu itu, instrumen harga atap (ceiling price) telah mulai ditinggalkan dan lebih mengkhususkan pada instrumen operasi pasar. Karena tingkat implementasi yang tidak memuaskan dan sering salah sasaran, operasi pasar dipertajam menjadi operasi pasar khusus (OPK). Persoalan utama seperti efektivitas dan efisiensi tetap muncul berulang-ulang setiap tahun, maka OPK dipertajam menjadi operasi pasar murni (OPM), dan terakhir, instrumen kebijakan itu diganti lagi menjadi Program Beras untuk Orang Miskin (Raskin).

Setelah kebijakan harga dasar gabah (floor price) semakin tidak efektif, karena tingkat harga yang berlaku di tingkat petani jauh di bawah harga dasar, instrumen kebijakan tersebut diubah menjadi harga pembelian pemerintah (procurement price) yang agak lebih fleksibel. Proses transformasi lembaga parastatal juga diperkuat dengan perubahan status Bulog, yang semula lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan boleh bermotif mencari keuntungan (Pendalaman Analisis disajikan di Bab 11).

(Halaman 101)

Namun, sepanjang proses transformasi itu, interaksi antara negara dan pasar— keduanya sebagai basis atau penggerak sistem ketahanan pangan dan kebijakan pangan— ternyata berlangsung secara parsial. Karakter perburuan rente, pastilah masih sering dijumpai dalam interaksi parsial semacam itu.

8.2 Fungsi Strategis Beras Dalam Ekonomi

Di Indonesia, beras memberikan peran hingga sekitar 45 persen dari total doof-intake, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut relatif merata di seluruh Indonesia, maksudnya secara nutrisi, ekonomi, sosial, dan budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi ini sebenarnya merupakan hasil rekayasa kultural, sosial dan politik, bahwa kebijakan pangan Indonesia harus menempatkan kebijakan peberasan (rice policy) sebagai salah satu pilar utamanya.

Ekonomi arus tengah (mainstram economist) menolak keras campur tangan pemerintah dalam stabilitas harga beberapa bahan pangan, terutama dalam rentang jangka panjang. Joseph Stiglitz, Martin Ravallion, dan beberapa ekonom Bank Dunia pernah secara tegas mengatakan bahwa manfaat yang dapat dipetik dari tindakan upaya stabilisasi harga umumnya sangat kecil, bahkan negatif.

(Halaman 102)

Kym Anderson, Yujiro Hayami, John Nash, dan Alberto Valdes juga pernah mesinyalir bahwa biaya transaksi (tracnsaction cost) yang ditimbulkan oleh upaya intervensi pemerintah tersebut ternyata sangat besar. Mereka menyebut korupsi kronis yang senantiasa menyertai strategi stabilisasi harga bahan pangan di kebanyakan Dunia Ketiga adalah salah satu bentuk biaya transaksi yang harus ditanggung masyarakat luas. Bahkan, beberapa kelompok kepentingan (vested interest) yang selalu melingkupi proses perumusan kebijakan intervensi tersebut justru memanfaatkannya bukan untuk tujuan implementasi stabilisasi harga semata, melainkan untuk kepentingannya sendiri.

Misalnya, Peter Timmer dari Harvard University menolak tegas simplifikasi dan kesalahan persepsi para ekonom arus tengah di atas, terutama tentang betapa pentingnya arti stabilitas harga bahan pangan pada bangsa-bangsa Asia. Scott Perason, Erik Monke, Steve Tabor, dan beberapa ekonom lokal yang menekuni bidang ekonomi pangan ini juga sangat yakin bahwa stabilisasi harga bahan pangan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dari perspektif makro.

(Halaman 103)

Bagi petani, sistem tersebut berarti: (a) pemerintah menetapkan harga dasar, (b) pemerintah menyediakan KUT dan sarana produksi lainnya, (c) pemerintah membeli hasil produksi petani sesuai mutu yang ditentukan, dan (d) pemerintah juga “melindungi” petani dari serbuan beras impor melalui pengaturan dan monopoli impor oleh Bulog, serta (e) Bulog melakukan manajemen stok untuk menjembatani perbedaan pola produksi dan konsumsi (Tim KKP HA-IPB, 2000).

Karena lingkungan internal dan eksternal kebijakan yang berubah cukup cepat. Beberapa prakondisi memang masih dijumpai, misalnya: pemerintah masih menetapkan harga dasar gabah, mengeluarkan kebijakan kartu kredit usaha tani (KUT) tidak terlalu bagus, walaupun kinerjanya yang tidak baik karena terkontaminasi kepentingan politik jangka pendek.

Bulog tidak lagi memiliki hak monopoli impor beras.

(Halaman 104)

8.3 Parsialisme dan Pragmatisme Kebijakan

Kasus penyelundupan beras impor secara besar-besaran telah menghancurkan sendi-sendi kebijakan pangan secara signifikan. Sebagaimana biasa, pihak pemerintah tegas-tegas membantah atau minimal akan meneliti kebenaran berita-berita itu.

(Halaman 105)

Seberapa siapkah bangsa Indonesia untuk mematok harga petani jauh di atas tingkat harga internasional agar petani lebih sejahtera dan mempunyai insentif untuk berproduksi dan meningkatkan produktivitas? Sekadar perbandingan harga beras tingkat petani di Jepang mencapai 4-6 kali lipat di atas harga rata-rata dunia, sedangkan harga di Korea dan Malaysia berkisar sekitar dua kali lipat dari harga beras dunia. Selama ini, berbagai kebijakan pemerintah cenderung amat bias kepada konsumen perkotaan, sesuatu yang sering dipertanyakan masyarakat luas, mengingat kondisi atau status agraris dengan berjuta petani dan keluarganya terlibat di dalamnya.

Di tingkat teori, tarif atau bea masuk cenderung meningkatkan harga beras di tingkat produsen atau petani dalam negeri, karena mengurangi surplus konsumen, menambah surplus produsen, dan meningkatkan penerimaan pemerintah.

(Halaman 106)

Artinya, pengenaan tarif bea masuk beras merupakan upaya pemerintah untuk mengambil bagian konsumen dan di transfer ke produsen. Petani akan merespons bea masuk itu, apabila elastisitas suplai beras positif, ceteris paribus. Pada waktu nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat di atas Rp 10.500, pemerintahan Orde Baru tetap melindungi konsumen dengan menjual beras 60 persen lebih rendah ketimbang harga paritas.

Para konsumen telah meraup surplus atau keuntungan setara dengan Rp 37 triliun (73 persen) dinikmati oleh konsumen tingkat menengah ke atas dan hanya Rp 10 triliun yang dinikmati konsumen miskin.  Sementara itu, keuntungan petani padi yang seharusnya bisa diarih, sebesar Rp 21 triliun, lenyap. Selama pemerintahan reformasi, keuntungan petani padi yang paling produktif pun, misalnya petani di Karawang, telah merosot sekitar 27 persen dan sebagian petani, mulai enggan merawat tanamannya, apalagi menggunakan teknologi baru.

(Halaman 107)

8.4 Manajemen Produksi dan Distribusi

Akibatnya, pergeseran pola konsumsi dari beras domestik yang nota bene berkualitas cukup tinggi, ke beras impor kualitas medium yang sedikit lebih rendah, pasti tidak terlepas dari penurunan daya beli konsumen.

Performa sistem produksi yang sukar di prediksi, gejala alih fungsi lahan subur/irigasi yang pernah diprediksi mencapai 1 juta hektar per tahun, dan gangguan iklim dan cuaca seperti gejala El Nino dan La Nina yang cukup mengganas dua tahun terakhir.

Pada tahun genting karena tragedi kemanusiaan kerusuhan massal dan kekeringan hebat tersebut, Indonesia melalui Bulog dan beberapa rekanan importir yang telah ditunjuk secara tidak transparan, telah mengimpor beras dengan jumlah 5,8 juta ton.

Akibatnya, stok beras nasional sangat berlimpah dan menimbulkan masalah tersendiri. Bulan Desember 1998, stok beras masih tercatat 2,1 juta ton walaupun sekian macam program OPK dalam kerangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk keluarga miskin dan miskin sekali telah dilaksanakan.

(Halaman 108)

Tahun 1999 jumlah impor beras menurun hanya sekitar 4,2 juta ton karena performa produksi telah lebih baik di bandingkan tahun sebelumnya. Angka impor terus menurun sampai hanya 1,4 juta ton pada tahun 2001, sebelumnya akhirnya meningkat lebih 3 juta ton pada tahun 2002. Angka resmi impor beras pada tahun 2003  juga diperkirakan berkisar 2 juta ton karena performa produksi tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 8.1

Kinerja Produktivitas Beras, 1960-2001

Kinerja produksi padi merupakan hasil dari kebijakan sandi produksi Gema Palagung (Gerakan Mandiri Produksi Padi, Kedelai, dan Jagung). Tidak ada yang salah dari spekulasi di atas karena studi rinci tentang determinan produksi padi di Indonesia pun amat beragam.

(Halaman 109)

Dua pola utama sistem pengadaan beras dalam negeri; pola swasta dan pola pemerintah.

Pada masa stabilitas harga sampai akhir 1990-an pola pengadaan beras melalui pemerintah sering kali berakhir dengan “perumitan yang disengaja”, karena negara telah bersentuhan atau berinteraksi dengan pasar tanpa aransemen kelembagaan yang tegas dan transparan. Pedagang skala besar yang memperoleh surat perintah logistik ini lalu mengoper berasnya kepada pedagang skala menengah sampai pengecer di hampir setiap sudut pasar, yang tentunya bekerja dengan fee khusus.

Fee itulah yang merupakan awal dari begitu dominannya aktivitas perburuan rente dalam peta perdagangan beras, baik di pasar domestik maupun internasional, yang menjadi pemicu utama distorsi ekonomi perberasan di Indonesia. Saat ini, secara resmi beberapa jenis fee seperti di atas memang tidak dikenal lagi. Namun, secara aktual, sukar sekali masyarakat (dan pemerintah sendiri) untuk melakukan monitoring dan pengawalan yang ketat dan transparan terhadap manajemen distribusi pangan.

(Halaman 110)

Pengadaan beras yang berasal dari impor juga diperumit dari tidak transparannya proses tender dan penunjukan importir.

Meningkatkan perangkat dan aransemen kelembagaan termasuk pengawasan dan pengakuan hukum yang sangat berhubungan dengan kebijakan itu.

(Halaman 111)

8.5 Penutup: Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah harus memikirkan satu mekanisme kebijakan pengadaan dan perdagangan beras yang lebih adil dan terbuka dan self-adjusted (menyesuaikan sendiri) dengan variabel eksternal lain. Hal yang harus dicatat adalah bahwa Indonesia tidak akan pernah mampu memberlakukan bea masuk impor beras terus-menerus dalam waktu lama. Pada saat produksi dalam negeri anjlok karena hal-hal yang sukar dihindari, impor beras justru sangat diperlukan, pemerintah seharusnya memberi kemudahan bagi importir dan distributor.

(Halaman 112)

Pemerintah juga tetap perlu melaksanakan kebijakan targeted subsidy di daerah-daerah rawan pangan, sehingga dampak eskalasi harga eceran beras tidak terlalu memberatkan konsumen, yang sebagian besar nota bene juga petani beras berpendapatan rendah.

Sangat baiknya jaringan kerja dalam pengadaan dan distribusi beras, mandat dari rakyat untuk melakukan stabilisasi harga bahan pangan haruslah didukung oleh kebijakan lain yang cocok terhadap mandat tersebut. Penyelenggaraan proses tender misalnya, harus sehat dan melibatkan perusahaan yang cukup kompeten dalam impor beras, dan hendaknya ditopang oleh mekanisme kerja yang sehat dan tidak mengulangi kesalahan lama.

(Halaman 113)

BAB 9 KEMELUT KELANGKAAN PUPUK: PRIMITIFNYA KELEMBAGAAN

9.1 Pendahuluan

Pupuk dan padi adalah dua simbol dan metafor proses produksi pertanian atau sering digambarkan sebagai hubungan fungsional input dan output dalam sektor pertanian. Petani Indonesia telah mengenal pupuk organik (pupuk kandang dan pupuk daun) jauh sebelum Revolusi Hijau yang hampir identik dengan pupuk anorganik dan bahan kimia lain seperti pestisida dan herbisida. Pada periode awal kelahiran program Bisnis (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) di tahun 1960-an, pupuk adalah elemen tidak terpisahkan dari perubahan teknologi dan perbaikan sistem budidaya usaha tani padi dan biji-bijian lain.

(Halaman 114)

Perbaikan secara massal teknik budidaya padi yang baik dan benar. Program itu kompatibel dengan fenomena Revolusi Hijau yang terjadi di belahan bumi lain, berupa penemuan varietas unggul baru, penggunaan pupuk dan pestisida, sehingga sering dinamakan perubahan teknologi biologi-kimiawi. Pemerintah Indonesia kemudian menterjemahkannya menjadi program Panca Usaha dan belakangan ditambahi menjadi Sapta Usaha. Lima mantra ajaib atau Panca Usaha tersebut adalah: (1) penggunaan benih unggul, (2) penggunaan pupuk dan pemupukan yang tepat, (3) pengaturan jarak tanaman, (4) pengelolaan air irigasi dan drainase, dan (5) penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Pemasaran dan pembiayaan.

Harga pupuk (urea) ditetapkan sedikit lebih rendah dari harga dasar gabah melalui mekanisme sederhana, namun efektif “rumus tani” perbandingan harga gabah dan harga pupuk.

Harga pupuk juga tidak pernah lebih tinggi dari harga pupuk sampai 1990-an. Namun, ketika subsidi harga pupuk semakin jauh dari sasaran dan hanya dinikmati oleh usaha besar perkebunan, maka pencabutan subsidi adalah langkah logis. Persoalan menjadi semakin pelik ketika harga pupuk di tingkat dunia masih lebih tinggi di banding harga di tingkat domestik.

(Halaman 115)

Ekspor pupuk secara legal dan ilegal pun meningkat pesat karena tingkat rente yang dapat dikumpulkan juga tidak sedikit.

Kemelut kelangkaan pupuk – pasca pencabutan subsidi – yang cenderung berulang setiap waktu, terutama apabila harga internasional pupuk meningkat. Dengan kasus klasik yang amat mengganggu ketahanan  pangan dan rasa keadilan masyarakat, pemerintah diharapkan mengambil langkah yang radikal dalam bidang distribusi input pertanian yang paling strategis tersebut.

9.2 Penyebab Kelangkaan Pupuk

Kelangkaan pupuk yang menimpa beberapa daerah sentra produksi padi di Jawa sejak tahun 2002 dapat berimplikasi serius pada ketahanan pangan nasional.

Pupuk menghilang dari pasaran dan dari sentra-sentra produksi padi karena pola distribusi yang amat buruk, terjadi semacam oligopoli sistem pemasaran dan skema ekspor tidak dapat “dikontrol” sepenuhnya oleh sistem kelembagaan yang ada.

Pencabutan subsidi pupuk tersebut karena dilajukan pada saat krisis moneter sedang mencapai puncaknya, suku bunga dan laju inflasi jauh melambung tinggi di luar batas kewajaran dan bencana kekeringan El-Nino sedang mengganas di seluruh pelosok negeri.

(Halaman 116)

9.3 Pupuk dan Produksi Pangan

Hingga saat ini, pupuk anorganik, terutama yang berbahan baku Nitrogen (urea) dan Phosphat (SP-36/TSP), merupakan salah satu pra-syarat penting dalam intensifikasi proses produksi pertanian.

(Halaman 117)

Secara nasional, produksi padi pada tahun 2001 dan 2002 berturut-turut mencapai 50,1 juta ton dan 51,4 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 29 juta ton dan 30 juta ton beras setelah dikurangi susut dan kebutuhan benih.

Tabel 9.1 Kebutuhan Beras Indonesia, 1990-2001 (juta ton)

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga	Permintaan Antara	Pemakaian Lainnya	Jumlah Kebutuhan
1990	20.89	1.77	0.05	22.71
1991	21. 12	2.21	0.31	23.64
1992	21.33	2.69	0.60	24.62
1993	21.58	3. 11	0.85	25.54
1994	21.52	3.51	1.11	26.14
1995	21.46	4.26	1.59	27.31
1996	21.39	4.54	1.77	27.70
1997	21.43	4.86	1.96	28.25
1998	21.47	5.19	2.17	28.83
1999	21.51	5.52	2.38	29.4
2000	21.59	5.82	2.56	29.97
2001	21.62	6.00	2.67	30.29

(Halaman 118)

Misanya, kebutuhan urea yang telah mencapai 4,5 juta ton diperkirakan masih akan tumbuh sebesar 3 persen per tahun, terutama karena permintaan dari sektor pertanian (FertEcon, 2000).

Benar; bahwa total produksi urea yang mencapai 6,2 juta ton telah melebihi tingkat kebutuhan di dalam negeri tersebut, sehingga alokasi distribusi pupuk untuk pasar ekspor seakan memperoleh justrifikasi. Namun, industri pupuk nasional juga amat paham bahwa pemenuhan kebutuhan pupuk di pasar domestik amat spesifik menurut lokasi (location specific) dan memerlukan waktu pengiriman (time delivery) yang tepat dan akurat.

Saat ini pola distribusi dan penjualan pupuk dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) sebagai suatu holding company dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pupuk tanah air. Kapasitas produksi 12 pabrik pupuk pada enam BUMN Pupuk di Indonesia mencapai 6,95 juta ton dengan pangsa terbesar masih berada di tangan PT Pusri dan PT Pupuk Kaltim, yang masing-masing tercatat 2,26 juta tin (4 pabrik) d 2,41 juta ton (4 pabrik). Selain pupuk urea, pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik juga memproduksi SP-36, ZA, dan pupuk majemuk untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk pada masa mendatang.

(Halaman 119)

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Pupuk Kujang merencanakan peningkatan kapasitas produksi sampai 1,2 juta ton dari sekitar 600 ribu ton masing-masing saat ini. Di samping itu, sebesar 630 ribu ton pupuk dapat diproduksi oleh perusahaan patungan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) yang berada di daerah konflik Aceh. Pola produksi pupuk di dalam negeri rasanya tidaklah banyak mengalami permasalahan berarti, walaupun beberapa gangguan sistem produksi di beberapa pabrik pernah di klaim sebagai penyebab kelangkaan pupuk.

Tabel 9.2 Kapasitas Produk Pupuk Urea di Indonesia

Produsen Pupuk	Jumlah Pabrik	Kapasitas Produksi (ton/th)
PT Pupuk Kaltim	4	2.410.000
PT Pupuk Sriwidjaja	4	2.262.000
PT Pupuk Iskandar Muda	1	600.000
PT Pupuk Kujang	1	587.000
PT Petrokimia Gresik	1	462.000
PT ASEAN Aceh Fertilizer	1	630.000
Jumlah	12	6.951.000

Harga gas bumi yang digunakan sebagai bahan baku pupuk terlalu mahal, karena dapat kenaikan dari 1,0 dollar A menjadi 1,8 dollar AS per MMBTU. Sebenarnya harga gas sebesar itu telah menurun dibandingkan 1,5 dollar AS – 2,0 dollar AS per MMBTU pada saat subsidi pupuk petani dihapuskan per Desember 1998, walaupun konon lebih tinggi dibanding 0,7 dollar AS harga gas bumi yang dibayar industri pupuk negara lain.

(Halaman 120)

Sistem produksi pupuk di dalam negeri memang menghadapi beberapa kendala, namun permasalahan sistem distribusi dan pemasaran pupuk saat ini lebih penting untuk segera dipecahkan secara tuntas.

Pola distribusi pupuk dari Lini I (Pabrik-Pelabuhan) ke Lini II (Pelabuhan-UPP) dan Lini III (Distributor Kabupaten) dilaksanakan oleh PT Pusri.

PT Pusri bermitra dengan penyalur yang terdiri dari koperasi, BUMN dan swasta lainnya. PT Pusri juga melakukan penjualan kepada penyalur di Lini II/UPP dan Lini III/kabupate.

Dalam kondisi tertentu, PT Pusri dapat menjual langsung ke pengecer kelompok tani.

Kinerja dan keragaman pasar (market performance) komoditas pupuk di beberapa tempat bersifat monopoli/oligopoli karena privilise para distributor dan penyalur dalam menentukan harga sehingga harga yang harus  dibayar petani jauh lebih tinggi dari harga pabrik.

9.4 Penutup: Perubahan Kebijakan

Tidak membentuk holding company BUMN produsen pupuk, karena akan mengarah pada perilaku monopoli/oligopoli.

(Halaman 121)

Menuju otonomi sistem distribusi dan pemasaran pupuk. Langkah awalnya bisa dimulai dari pemisahan Divisi Pemasaran PT Pusri menjadi suatu institusi yang otonom, yang tentu saja harus diikuti oleh seperangkat pembenahan yang akuntabilitas yang memadai. Gagasan untuk memangkas rantai tata niaga pupuk dan menggantikannya dengan suatu badan pemasaran (marketing board) mungkin tidak feasible saat ini.

Tetapi ditentukan oleh sistem balas jasa yang memadai pada seluruh aktor yang terlibat di dalamnya.

Teori ekonomi mengajarkan bahwa sistem kompetisi yang sehat akan menghasilkan suatu sistem ekonomi yang sehat pula.

(Halaman 122)

Negara yang teratur menyelenggarakan sistem kompetisi yang baik, pasti menghasilkan kualitas tim nasional yang baik pula. Artinya, apabila prinsip-prinsip dalam teori persaingan itu jauh dari kenyataan hidup, hanya ada dua kemungkinan: basis teori ekonominya yang salah atau perangkat kelembagaan yang ada tidak  mampu mengikuti dinamika hidup masyarakat yang berubah sedemikian cepat.

(Halaman 123)

BAB 10 TRADISI BENCANA KEKERINGAN: AKUMULASI KELALAIAN KOMITMEN

10.1 Pendahuluan

Akumulasi kelalaian komitmen untuk memberikan early warning system (sistem peringatan dini) dengan langkah antisipasi yang lebih bermutu.

(Halaman 124)

Di satu sisi, Pemerintah sibuk membantah— minimal menganggap sepele— bahwa kekeringan tidak terlalu membahayakan produksi pangan karena sekian macam program dan proyek pompanisasi, sumur pantek, embung penampung air, dan lain-lain telah dilaksanakan oleh pemerintah.

(Halaman 125)

10.2 Kekeringan dan Produksi Pangan

Tahun 2002 bencana kekeringan yang melanda Indonesia telah merusak areal persawahan sampai 350 ribu hektar dan membuat gabah hampa (puso) hampir 42 ribu hektar. Tahun 2003, berdasarkan data yang dapat dipantau menunjukkan bahwa kekeringan juga menyebabkan rusaknya areal panen sampai 450 ribu hektar dan puso dapat mencapai lebih 100 ribu hektar.

Karena kekeringan yang parah dapat menurunkan produksi gabah lebih dari satu juta ton.

Efek perubahan suhu permukaan laut secara anomali (panas disebut El Nino dan dingin disebut La Nina) dan tekanan ketinggian laut (Osilasi Selatan) di daerah pasifik tidak akan separah seperti pada tahun 1997/1998 yang lalu.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa sistem dan jaringan penyuluhan pertanian yang pernah amat rapi beberapa tahun lalu, dan menjadi salah satu kontributor utama pada keberhasilan kebijakan pangan, kini nyaris mati total karena hal-hal yang tidak prinsip, seperti pertentangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah derah.

(Halaman 126)

“menggunakan data klimatologi El Nino/Osilasi Selatan untuk prediksi produksi dan perencanaan kebijakan pangan Indonesia” yang dilakukan Rosamond Naylor, Water Falcon dan kawan-kawan (2002) dari Stanford University (USA) perlu dijadikan rujukan. Mereka menggunakan indeks ENSO (El Nino Southern Oscillation Index) yang tidak terlalu ekstrem, yang dikenal dengan Nino 3.4 SSTA (Sea-surface temperature anomally atau anomali suhu permukaan laut) dengan rentan minus sampai plus 4 derajat Celcius. Perubahan iiklim yang demikian ekstrem tersebut amat berpengaruh terhadap masa tanam (dan pola tanam) bahan pangan. Kekeringan atau curah hujan rendah pada bulan September-Desember akan memperlambat masa tanam, menurunkan areal panen pada Januari-April, dan tentu saja mempengaruhi produksi pangan, terutama padi.

Tabel 10.1 Areal Tanam Padi di Jawa Pada Masa El Nino dan La Nina (ribu hektar)

Tahun	September	Oktober	November	Kumulatif
Masa El-Nino
1982	65	55	232	352
1994	67	83	510	660
1997	68	81	338	487
Masa La-Nina
1992	114	558	1050	1722
1996	98	458	1070	1626
1998	233	523	1065	1821

(Halaman 127)

Studi itu menemukan bahwa musim kemarau atau anomali iklim pada El Nino tersebut dapat mengurangi produksi padi sampai 4,8 juta ton gabah atau setara 3 juta ton beras. Tim peneliti dari Universitas Stanford tersebut sampai pada kesimpulan bahwa setiap satu derajat Celcius kenaikan suhu anomali itu kan menyebabkan penurunan produksi gabah di Indonesia sampai 1,4 juta ton. Namun, untuk jagung, jelas tentang dampak kekeringan terhadap produksi jagung. Mungkin karena karakter jagung yang relatif lebih tahan terhadap perubahan iklim— bahkan menjadi komoditas substitusi padi pada musim kering— pola tanam yang tidak seragam, mayoritas jagung yang lebih banyak di tanam di Jawa Timur, sehingga agregasi cukup sulit dilakukan.

Penulis pernah melakukan estimasi dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan 1997/1998 yang kebetulan bersamaan dengan punca krisis ekonomi (Arifin, 2000).

Dengan fokus lokasi di Sumatera dan Kalimantan, hasil studi menyimpulkan bahwa ledakan pengangguran yang terjadi bersamaan dengan gejala pemiskinan masyarakat karena hilangnya aset-aset produktif yang di milikinya dikhawatirkan dapat menimbulkan suasana sosiologis dan psikologis yang tidak kondusif pada sistem perekonomian rakyat secara keseluruhan. Tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa multiplier effects dari fenomena kekeringan (El Nino) turut berkontribusi pada beberapa peristiwa “social unrest” yang telah mengganggu stabilitas sosial-politik negara yang tengah tertimpa kesulitan multidimensi ini.

10.3 Dimensi Kebijakan dari Kekeringan

Angka Ramalan (Aram) produksi padi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi gabah Indonesia tahun 2003 diperkirakan akan mencapai 52 juta ton lebih. Lalu, setelah dilakukan penyesuaian terhadap dampak iklim, Aram III per Oktober 2003 produksi padi turun hanya sampai 51.9 ton.

Persoalannya kini terletak pada “kelapangan dada” para perumus kebijakan di negeri ini untuk mau belajar, mendengar, dan menggunakan hasil penelitian tersebut— yang kadang memang terlalu akademik— untuk melakukan antisipasi bencana kekeringan bagi agenda pemulihan ekonomi dan perencanaan pembangunan secara umum.

(Halaman 129)

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, terjadi bias perkotaan (urban bias) dan pemihakan (proteksi) besar-besaran terhadap sektor industri manufaktur sejak akhir 1980-an— apalagi dengan skema konglomerasi— telah menjadi bencana bagi sektor pertanian secara keseluruhan.

Hampir semua orang tahu bahwa pertanian hampir identik dengan manajemen air. Oleh karena itu, manajemen sistem irigasi, pengelolaan air dan rehabilitasi sumber-sumber air secara berkelanjutan menjadi kata kunci untuk menanggulangi, minimal untuk mengurangi dampak kekeringan yang lebih hebat.

(Halaman 130)

ketidakmampuan tanah-tanah di Indonesia untuk menahan air atau curah hujan tahunan yang sebenarnya relatif besar, yaitu 2.700 mm per tahun.

Jika perlu menjadi agenda khusus pemimpin tertinggi negeri ini.

Tahun 2003 ditandai oleh terlambatnya musim hujan dan terlalu cepatnya musim kemarau dari jadwal yang seharusnya.

(Halaman 131)

10.4 Penutup: Langkah Antisipasi

Penyiapan dan pemberian bantuan darurat bahan pangan dan air minum/air bersih harus menjadi prioritas pemerintah, tanpa harus menunggu komando dan perdebatan tentang definisi bencana kekeringan itu sendiri.

(Halaman 133)

BAB 11 PANGAN DAN FORMAT PERUM BULOG: UJIAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI

11.1 Pendahuluan

Setelah dianggap “berjaya” sebagai lembaga negara untuk stabilisasi harga pangan, —tetapi gagal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen miskin— Badan Urusan Logistik (Bulog) telah diubah dari status lembaga pemerintah nondepartemen (LNDP) menjadi Perusahaan Umum (Perum), terhitung Januari 2003.  Berorientasi mencari keuntungan,

(Halaman 135)

11.2 Monopoli Cikal-Bakal Korupsi

Masih segar dalam ingatan masyarakat, bahwa Bulog yang cukup “disegani” pada masa lalu ternyata menjadi sumber inefisiensi sampai mencapai Rp 6,7 Triliun sebagaimana dilaporkan hasil audit lembaga terkemuka Arthur Andersen (Lihat Arifin dan Rachbini, 2001).

Distorsi tersebut membuat harga eceran bahan pangan yang ditangani Bulog, menjadi amat sangat mahal, terutama dibandingkan dengan harga di tingkat petani produsen.

(Halaman 136)

Lisensi impor gandum yang diberikan kepada PT Bogasari untuk diolah menjadi tepung terigu telah menjelma menjadi suatu keterpusatan kekuatan ekonomi, apalagi sangat terkait dengan fenomena konglomerasi penguasaan aset ekonomi dan sumber daya produktif.

Bekerjasama dengan pabrik dan asosiasi industri gula, Bulog pernah menguasai jaringan impor dan distribusi gula di dalam negeri dengan proteksi yang berlebihan. Akibatnya, harga eceran gula di dalam negeri dua-tiga kali lebih mahal dibandingkan harga gula internasional.

Bulog yang seharusnya lebih memfokuskan diri pada komoditas akhir minyak goreng, ternyata telah “keliru” melakukan stok penyangga pada minyak sawit mentah (CPO) dan mengalokasikannya kepada pabrik minyak goreng yang ditunjuk.

(Halaman 137)

Dengan memberikan batasan hanya mengendalikan beras, bukan beberapa komoditas strategis seperti pada masa Orde Baru.

Sumber inspirasi praktik-praktik korupsi di Indonesia. Pertama, pola manipulasi dan penyuapan hampir terjadi di setiap lini birokrasi yang tidak segan-segan menyalahgunakan wewenangnya untuk “memungut” dan minta komisi 15 persen – 20 persen dari nilai kontrak.

Kedua, pola semacam “mafia” dan faksionalisme sedikit lebih rapi, umumnya melibatkan kasus tanah dan properti, serta dan tidak jarang melibatkan intimidasi dan kekerasan.

(Halaman 138)

Ketiga, pola kolusi dan nepotisme, umum ditafsirkan sebagai upaya kelompok elite yang menjual akses politiknya, menyediakan akses ekonomi kepada keluarganya, serta untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Pengimpor beras terdiri dari para konglomerat kelas kakap seperti kelompok Salim dan para putra-putri (keluarga) mantan Presiden Soeharto.

Keempat, pola korupsi terorganisir dan sistemik yang merupakan puncak tertinggi dari industri korupsi yang diderita Indonesia.

Skandal Buloggate (Rp 35 Miliar) bahkan menyeret Presiden Abdurrahman Wahid, Buloggate 2 (Rp 40 Miliar) melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung, dan Sukhoigate melibatkan jajaran beberapa Kabinet Gotong Royong yang berakhir “happy-ending” kompromistis di DPR.

Korupsi yang terbangun dari monopoli, ditambah diskrepansi, dikurangi transparansi (K=M+D-T).

(Halaman 139)

11.3 Ekspansi Bisnis Pangan di Bulog

Bulog masih menjadi jangkat utama program beras untuk orang miskin (Raskin), bekerja sama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia, sampai tingkat kabupaten dan kota.

Untuk itu, Perum Bulog umumnya melakukan pengadaan beras sekitar 2 juta ton atau setara 8 – 9  persen dari produksi beras domestik.

(Halaman 140)

Perum Bulog secara mengejutkan telah membuat rencana bisnis (business plan) yang amat besar mirip sebuah konglomerat, yang cenderung mengerjakan apa saja. Dalam jangka pendek Bulog berencana masuk ke bisnis hulu bidang pangan skala besar seperti pada skala besar (rice estate), penggilingan padi, pabrik karung. Bisnis hilir pangan menjadi incaran Perum Bulog adalah retail, dan jaringan waralabanya, transportasi, toko gudang rabat dan super store, unit penanggulangan hama, bisnis gudang penyimpanan untuk beras, gula, dan lain-lain. Dalam jangka menengah-panjang, untuk bisnis hulu, Perum Bulog akan mengembangkan rice estate di atas menjadi food estate, pabrik CPO, pakan ternak, gandum dan pangan lain serta penggilingan padi modern berskala besar. Di hilir, Bulog akan masuk ke bisnis perdagangan seperti jaringan ekspor-impor, hyper market dan super market, pusat informasi logistik, hotel dan properti, pompa bensin dan distributor minyak dan gas, cargo forwarding, untuk domestik dan luar negeri, sampai pada bisnis pendidikan dan konsultan.

(Halaman 141)

Perum Bulog sendiri menghadapi persoalan besar mengubah kultur perusahaan (corporate culture), dari yang terbiasa amat paternalistik menjadi berorientasi bisnis yang rasional sesuai tuntutan kaidah-kaidah manajemen modern. Sebagaimana diketahui Bulog masih amat gemar untuk berlindung di balik kata-kata “penugasan pemerintah” untuk suatu keputusan besar bisnis dan politik yang mengundang kontroversi publik.

Bulog konon diminta untuk memberi dana talangan uang muka jet tempur Sukhoi, agar diimbal-belikan dengan produk pertanian Indonesia seperti CPO, karet, dan lain-lain.

Untuk itu Bulog harus mengajukan pinjaman komersial kepada Bank Bukopin. Jumlah pinjaman di atas menjadi kontroversi karena  modal awal kumulatif Bank Bukopin tercatat hanya Rp 270 Miliar.

Pengadaan pesawat tempur itu tidak melalui persetujuan DPR.

(Halaman 142)

Gambar 11.1 Rencana Induk Pengembangan Bulog

(Halaman 143)

Tingkat petani sampai tingkat industri pangan seperti Indofood, jaringan supermarket seperti Matahari, Hero, Carrefour, Giant, Pertamina, Shell, BP (migas), Sudarpo (cargo forwarding), Hotel Inna, Sahid, dan sebagainya.

11.4 Tantangan Baru Kebijakan Tingkat Makro

(1) pemulihan ekonomi dan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) pengentasan kemiskinan dengan basis ekonomi pedesaan, dan (3) stabilitas sistem pangan nasional yang menjadi tumpuan ketahanan pangan.

(Halaman 144)

Persoalannya adalah sektor pertanian Indonesia (dan di negara manapun di dunia) sukar sekali untuk dapat tumbuh dan berkembang tanpa subsidi dan keputusan politik atau pemihakan dari pemerintah.

(Halaman 145)

11.4 Penutup: Arah Kebijakan

Pertama, pemerintah dan unsur independen harus melakukan peninjauan ulang atas sistem perberasan secara mendasar: apakah format kebijakan perberasan masih akan mempertahankan sistem yang sentralistik dan mengandalkan birokrasi pemerintah atau memberi keleluasaan kepada sektor swasta.

Kedua, pemerintah harus mampu mengantisipasi terhadap gejala atau dampak ketidakefektifan dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP), bahwa harga di tingkat petani jangan sampai jatuh terlalu jauh dari harga referensi.

(Halaman 146)

Ketiga, segera merumuskan suatu kebijakan pangan yang menyeluruh serta menjadi acuan dan kepentingan semua pihak, yang meliputi kejelasan keterkaitan antara kebijakan harga dasar dalam HPP, kebijakan tarif, konversi lahan, pembangunan infrastruktur, sistem perbankan, riset, dan lain-lain.

Keempat, semangat otonomi daerah harus dijadikan modal utama untuk segera melakukan desentralisasi manajemen stok beras.

(Halaman 147)

Kelima, pembelaan dan perlindungan bagi petani (terhadap persaingan dengan pasar global) melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produk dan distribusi.

(Halaman 151)

BAB 12 STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: SUATU KENISCAYAAN

12.1 Pendahuluan

Agribisnis sebagai sebuah sistem dan budaya baru mengelola basis sumber daya alam telah dikenal di Indonesia sejak akhir 1970-an.

12.2 Esensi Sistem Agribisnis

Agribisnis mencakup subsistem sarana produksi atau bahan baku di hulu, proses produksi biologis di tingkat bisnis atau usaha tani, aktivitas transformasi berbagai fungsi bentuk (pengolahan), waktu (penyimpanan atau pengawetan), dan tempat (pergudangan) di tengah, serta pemasaran dan perdagangan di hilir, dan subsistem pendukung lain seperti jasa, permodalan, perbankan, dan sebagainya.

(Halaman 153)

Gambar 12.1 Keterkaitan Antarsubsistem dalam Sistem Agribisnis

(Halaman 154)

Sistem agribisnis memang mengedepankan suatu sistem budaya, organisasi dan manajemen yang amat rasional, dirancang untuk memperoleh nilai tambah (komersial) yang dapat disebar dan dinikmati oleh seluruh pelaku ekonomi secara fair, dari petani produsen, pedagang, dan konsumen dari segenap lapisan masyarakat.

Kasus kontroversial tentang impor paha ayam asal Amerika Serikat atau pencegahan penyakit sapi gila adalah contoh kecil betapa langkah mikro di tingkat manajemen amat memerlukan dukungan kebijakan di tingkat makro yang lebih rasional dan serius.

(1) menarik dan mendorong sektor pertanian, (2) menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel, (3) menciptakan nilai tambah, (4) meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja, (5) memperbaiki pembagian pendapatan.

Faktor strategik keandalan tatanan agribisnis dan agroindustri adalah: (1) lingkungan strategik, (2) tingkat permintaan, (3) sumber daya dan (4) ilmu dan teknologi.

“pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan, pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani.

(Halaman 155)

Berdaya saing adalah bahwa bahan pangan harus memenuhi kaidah-kaidah efisiensi, sehingga usaha agribisnis pangan mampu meningkatkan pendapatan petani/peternak/nelayan produsen, yang sekaligus juga terjangkau oleh konsumen.

12.3 Karakter Komoditas Agribisnis

Namun karakteristik yang terbentuk karena kegagalan pasar (market failures) seharusnya dapat dipecahkan dengan intervensi kebijakan dan perbaikan aransemen kelembagaan yang menjunjung tinggi mekanisme pasar dan aturan main, norma, dan sistem nilai yang lebih adil dan beradab.

(Halaman 156)

Peratma, bersifat musiman. Komoditas agribisnis dihasilkan melalui proses biologis yang sangat tergantung kepada iklim dan alam.

Kedua, mudah rusak. Komoditas agribisnis umumnya dihasilkan dalam bentuk segar yang siap untuk dikonsumsi dan/atau diolah lebih lanjut.

Akibatnya, nilai ekonomi komoditas agribisnis cepat anjlok, bahkan tidak berharga sama sekali, dan menjadi sumber kerugian terbesar bagi produsen (petani).

Ketiga, makan tempat atau amba. Komoditas agribisnis umumnya bermassa besar dan makan tempat alias amba, walaupun mungkin bobotnya ringan.

(Halaman 157)

Dalam subsistem agribisnis, aktivitas transportasi dan penyimpanan bahkan dapat menjadi amat krusial dalam menentukan tingkat kesejahteraan seluruh pelaku agribisnis.

Keempat, amat beragam. Volume dan mutu komoditas agribisnis (di subsistem produksi) amat beragam antarwaktu dan antarderah atau antarsentra produksi.

Harga komoditas agribisnis sukar di tingkat petani (farm gate) juga menjadi beragam, sehingga tingkat keuntungan dan kesejahteraan petani produsen pasti beragam.

Kelima, transmisi harga rendah. Komoditas agribisnis memiliki elastisitas transmisi harga yang rendah dan kadang searah. Kenaikan harga komoditas agribisnis di tingkat konsumen tidak serta-merta dapat meningkatkan harga di tingkat petani produsen. Namun sebaliknya, penurunan harga di tingkat konsumen umumnya lebih cepat ditransmisikan kepada harga tingkat petani produsen.

(Halaman 158)

Marjin harga antara tingkat konsumen dan tingkat produsen— yang biasanya terdiri dari biaya dan keuntungan pemasaran— umumnya dinikmati atau tersebut pada pelaku pemasaran yang bukan petani.

Keenam, struktur pasar monopsonis. Komoditas agribisnis umumnya harus menghadapi struktur pasar yang monopsonis dan jauh dari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Petani produsen senantiasa dihadapkan pada kekuatan pembeli, yang terdiri dari pedagang pengumpul dan pedagang besar, yang cukup besar dan membentuk satu kekuatan yang dapat “menentukan” harga beli.

Apakah suatu metode baru dalam membagi risiko (risk sharing) dan membagi keuntungan (profit sharing) akan mampu memperbaiki struktur pasar yang amat monopsionis ini, analisis dan pengkajian yang lebih mendalam dan hati-hati masih harus dilakukan dengan seksama. Kata kuncinya adalah ketersediaan suatu sistem informasi yang simetris dan berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh pelaku agribisnis, terutama petani produsen.

(Halaman 159)

12.4 Pengalaman Empiris Masa Lalu

Generalisasi beberapa studi empiris yang menyimpulkan bahwa rantai  tata niaga komoditas agribisnis terlalu panjang—sehingga harus diperpendek— telah menjadi salah satu penyebab ambruknya tingkat kesejahteraan petani dan melencengnya pembangunan agribisnis dan basis sumber daya alam lain di Indonesia.

Tingkat balas jasa yang fair sesuai dengan jasa yang dikeluarkan oleh sekian pelaku pemasaran yang terlibat.

Betapa petani cengkeh menderita dan seakan tidak punya masa depan karena “diganggu” oleh kebijakan pemasaran atau tata niaga yang dilakukan oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang terbentuk pada masa Presiden Soeharto berkuasa. Pada dekade 1980-1990-an itu, petani cengkeh Indonesia hanya menikmati harga beli cengkeh BPPC tidak lebih dari Rp 2.500 per kilogram. Masyarakat awam pun tahu pasti bahwa BPPC yang amat monopsonis itu akhirnya menjual cengkeh yang telah disortir dan dikeringkan kepada pabrik rokok dan bahkan pasar ekspor dengan harga yang berlipat-lipat.

(Halaman 160)

Kini, setelah rezim berganti dan BPPC telah dibubarkan, petani cengkeh di beberapa sentra produksi seperti di Manado, Maluku, dan Maluku Utara, di Lampung dan provinsi lain di Sumatera telah menikmati harga beli sekitar Rp 80 ribu per kilogram.

Tetapi juga telah menghancurkan seluruh sistem komoditas andalan Kalimantan tersebut. Sejak kehadiran lembaga tata niaga pada periode pemerintahan Presiden Soeharto tersebut, banyak petani jeruk enggan memetik hasil panennya karena biaya produksi dan biaya panen terlalu tinggi untuk mampu ditanggung oleh petani karena harga jual jeruk di tingkat petani amatlah rendah.

Komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil=CPO) telah menjadi ajang spekulasi dan kongkalikong bisnis dengan berdalih badan pemasaran bersama. Akhirnya, masyarakat pun mafhum bahwa praktik usaha menyerupai kartel itu berorientasi hanya untuk memperjuangkan harga CPO murah sebagai bahan baku industri minyak goreng.

(Halaman 161)

Dengan melakukan proteksi pada komoditas CPO sering menimbulkan distorsi ekonomi. Hal ini disebabkan karena struktur pasar minyak goreng amat berbeda dengan struktur pasar CPO dan elastisitas transmisi harga kedua komoditas tersebut amat rendah.

Kejadian menimpa komoditas tebu, kopi, karet, dan lain-lain sebenarnya amat serupa. Bahwa upaya untuk meningkatkan tingkat kebersaingan (competitiveness) produk hilir atau produk turunan dari komoditas perkebunan strategis di atas, kadang harus berakhir dengan penderitaan petani. Tingkat harga petani (farm-gate price) masih saja cukup rendah dan amat jauh dari tingkat harga (acuan) internasional yang berlaku, sehingga produk pertanian Indonesia memang selalu kalah bersaing di pasar dunia. Fungsi nilai tambah (added value) sedikit sekali yang dapat dinikmati oleh petani karena minimnya insentif yang diberikan pemerintah kepada, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sikap kewirausahaan yang dimiliki petani, kelompok dan masyarakatnya. Beberapa studi telah menyimpulkan bahwa buruknya kinerja pemasaran beberapa komoditas perkebunan tersebut amat dipengaruhi oleh macetnya konsep kebijakan dualistik melalui pola inti-plasma yang amat populer tersebut (lihat Arifin, 2000).

Pemikiran dualistik itu berasal dari hipotesis J.H. Boeke (1953) yang melakukan penelitian tentang karakter dualistik perkebunan dan kolonisasi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Hipotesis itu menganjurkan bahwa sektor modern dan sektor tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama apabila dikelola secara baik dan obyektif.

(Halaman 162)

Perusahaan inti yang diharapkan membina petani plasma, justru memanfaatkan power yang dimilikinya untuk menciptakan struktur pasar monopsonis. Inti menjadi penentu harga (Price determinator) untuk produk-produk yang dihasilkan petani plasma, sedangkan para petani plasma hanya menjadi penerima harga (price taker) karena kemampuan tawar yang demikian rendah.

(Halaman 164)

12.5 Penutup: Langkah Ke Depan

Tabel 12.1 Produksi Pertanian Penting (ribu ton)

Tanaman Pangan	1990	1995	1998	2000	2002
Padi	45.179	49.744	49.200	51.898	51.490
Ubi Kayu	15.830	15.441	14.696	16.089	16.913
Gula	2.119	2.077	1.929	2.093	2.078

Sumber: BPS (2003), World Bank (2003).

(Halaman 167)

BAB 13 AGROINDUSTRI GULA: PROBLEMA STRUKTURAL

13.1 Pendahuluan

Sosialisme kental dengan kekerabatan tinggi yang membangun hubungan antara petani dan industri gula menjadi dimensi tersendiri.

Kemelut struktural agroindustri gula, yang umumnya amat berhubungan dengan kondisi lingkungan eksternal sampai ke tingkat global serta belum tuntasnya persoalan struktural di dalam negeri.

13.2 Kinerja Kebijakan Tata Niaga

Bulan April 2003 mencatat suatu fenomena kelangkaan gula, yang tentu saja disertai eskalasi harga yang cukup tinggi.

(Halaman 168)

Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 643/MPP/Kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 yang hanya membolehkan importir terdaftar (IT)— dengan perolehan bahan baku 75 persen dari petani atau bekerja sama dengan petani tebu setempat— untuk melakukan impor gula kristal putih (plantation white sugar) ketika harga gula tingkat petani mencapai di atas Rp 3.100 per kilogram. Dengan syarat yang agak khusus tersebut, maka hanya Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, X, dan XI di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta PT Rajawali Nusantara Indonesia yang mampu memenuhi ketentuan tersebut.

(Halaman 169)

Petani tebu, industri gula, pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan sampai Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang terimbas (dirugikan dan diuntungkan) karena kualitas kebijakan tataniaga gula yang diambil pemerintah amat buruk dan menimbulkan dampak distorsi yang membingungkan.

Industri gula di Jawa yang terdiri dari sebagian besar BUMN, pabrik pengolahan yang relatif sangat tua, beroperasi dengan kinerja yang sangat tidak efisien, bahan baku yang dipasok oleh hasil kultivasi dari lahan kontrakan pabrik serta tebu rakyat dengan menggunakan lahan sawah irigasi. Akan tetapi, di luar Jawa, terutama di Lampung industri gula identik dengan pabrik baru yang dibangun oleh swasta dalam skala besar, dipasok oleh perkebunan tebu yang diusahakan sendiri di atas lahan kering, serta beroperasi dengan kinerja yang relatif efisien berdasarkan standar internasional.

Sedangkan terhadap industri gula di Jawa, kebijakan tarif impor akan tetap dihidupkan pabrik-pabrik tua yang sangat tidak layak untuk di pertahankan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, pemanfaatan lahan sawah bentuk kultivasi tebu di Pulau Jawa akan terus berlangsung di bawah perlindungan rezim perdagangan.

(Halaman 170)

Sekitar 90 persen atau lebih dari petani tebu akan beralih ke tanaman padi.

Trade off antara menanam padi dan menanam tebu di Pulau Jawa Memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat penting dalam skala nasional: konversi lahan persawahan beririgasi dari tebu ke tanaman padi harus dilihat sebagai pergeseran proporsi impor dari impor gula ke impor beras. Sebaliknya konversi lahan dari padi ke tebu harus dilihat sebagai kebijakan mendorong produksi gula domestik sekaligus mendorong porsi impor beras.

13.3 Kinerja Produksi dan Produktivitas

Produksi gula Indonesia terendah terjadi pada tahun 1998, sebagai salah satu dampak dari bencana kekeringan karena pemanasan suhu di Asia Pasifik (El Nino).

(Halaman 171)

Apabila tingkat konsumsi gula domestik oleh rumah tangga dan industri makanan mencapai 3.5 juta ton— dan cenderung meningkat akhir-akhir ini— sementara produksi domestik hanya berkisar 1.8 juta ton, maka Indonesia akan selalu tergantung pada gula impor lebih dari 1.6 juta ton per tahun.

Tabel 13. 1 Produksi dan Produktivitas Gula Indonesia

Tahun	Areal Panen (ha)	Tebu		Kristal		Rendemen (%)
		Ton	Ton/ha	Ton	Ton/ha
1991	386.384	28.167.394	72.9	2.252.666	5.83	8.00
1994	428.836	30.533.123	71.2	2.453.886	5.72	8.04
1941	96.542	12.969.134	134.3	1.576.590	16.33	12.16

Dalam 25 tahun terakhir, produktivitas usaha tani tebu menurun dari 96 ton menjadi 76 ton tebu per hektar. Rendemen atau kandungan gula dalam tebu juga menurun dari 9 persen menjadi 6 persen, pada periode 15 tahun terakhir (tidak termuat dalam tabel di atas, lihat Arifin 2001 untuk rinciannya).

(Halaman 172)

Pola “pembinaan” gaya lama plasma-inti yang menyerupai pola perkebunan inti rakyat (PIR) itu, diatas kertas, mensyaratkan suatu kemitraan antara petani tebu berskala kecil dan perusahaan pabrik gula berskala besar. Perusahaan inti memberikan pelayanan kepada petani plasma, seperti sarana produksi, bantuan teknis dan kredit usaha tani, sementara petani wajib menjual hasil usahanya kepada perusahaan inti atau pabrik gula yang berada di sekitar usaha tani tebu.

Peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis pabrik-pabrik gula, terutama di Jawa.

Efisiensi teknis adalah perbandingan antara produktivitas hablur yang di capai oleh pabrik gula (dalam ton per hektar) dengan produktivitas hablur minimal yang secara teknis dapat dicapai oleh petani dan pabrik gula pada lahan sawah atau lahan kering sebesar 6 ton/ha.

(Halaman 173)

Dengan kriteria seperti di atas, sebanyak 26 pabrik gula di Jawa dan 7 pabrik di luar Jawa tidak efisien secara teknis dan secara ekonomis. Sebaliknya, hanya 10 pabrik di Jawa dan 2 pabrik di luar Jawa yang efisien secara ekonomis, tapi tidak secara teknis; serta 6 pabrik di Jawa dan 3 pabrik di luar Jawa yang efisien secara teknis, tetapi tidak secara ekonomis.

Pabrik gula di luar Jawa tidak secara umum lebih baik daripada pabrik gula di Jawa. Sehingga, apabila terdapat pressure kebijakan untuk segera mengalihkan kegiatan produksi gula ke Luar Jawa, skema, strategi, formulasi, dan analisis kebijakan masih harus dilakukan lebih hati-hati lagi. Apabila aspek mikro yang lebih dominan, pemerintah juga perlu mempelajari kasus bisnis dan manajemen pabrik gula skala besar dengan teknologi modern di Lampung: PT Gunung Madu Plantations (GMP) dan PT Gula Putih Mataram (GPM) yang efisien secara teknis dan ekonomis.

(Halaman 174)

13.4 Distribusi dan Perdagangan Gula

Munculnya kebijakan proteksi dalam distribusi dan perdagangan gula dipicu dari anjloknya harga gula dunia (dan tingkat domestik) pada pertengahan tahun 2002 lalu.

Terutama dari negara-negara produsen besar seperti Brasil, China, India, Thailand, Meksiko, dan lain-lain. Harga gula dunia turun drastis sejak tahun 1997 dan hanya mencapai 15,81 sen dollar AS per kilogram per Mei 2003 (data Bank Dunia per Juni 2003).

(Halaman 175)

Penerimaan ekonomis lebih besar seperti tanaman buah-buahan dan hortikultura.

Namun, karena pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan per akhir September 2002, musim giling tebu telah hampir selesai, maka kenaikan harga gula— dan harga beli pabrik terhadap produksi tebu petani— tidak terlalu banyak dinikmati oleh petani tebu.

Harga rata-rata gula di pasar dunia hanya tercatat 19.04 sen dollar perkilogram atau sekitar Rp 1.600 per kilogram dengan kurs nilai tukar saat ini. Harga gula di pasar domestik Uni Eropa dan di Amerika Serikat memang lebih tinggi dari harga dunia, karena terdapat faktor asuransi dan proteksi yang diterapkan oleh negara tersebut.

(Halaman 176)

Tabel 13.2 Perkembangan Harga Gula Dunia (sen dollar AS/kg)    

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Harga Gula di Uni Eropa	62.72	59.75	59.17	57.47	52.86	54.92	58.55
Harga Gula di Amerika Serikat	48.38	48.64	46.60	40.69	47.04	46.14	47.04
Harga Gula di Pasar Dunia	25.06	19.67	13.81	13.72	19.04	15.18	19.04

Catatan:

• Harga Uni Eropa adalah harga CIF Gula curah dari Afrika, Karibia, dan Pasifik.
• Harga di Amerika Serikat adalah harga gula impor CIF di pasar New York.
• Harga Dunia adalah FOB harian berdasar ISA International Sugar Aggrement.

Peningkatan suplai dan penurunan demand di pasar internasional.

Akibatnya, Brasil yang merupakan produsen gula terbesar di dunia, mata uangnya mengalami depresiasi sehingga ekspornya menjadi lebih kompetitif.

Sementara, negara-negara pengimpor gula seperti Rusia, Korsel, Uni Eropa, dan Indonesia juga tidak terlepas dari krisis ekonomi. Rusia sebagai pengimpor gula terbesar saat ini sedang menderita krisis, sehingga permintaan terhadap impor gula turun sekitar 3,6 persen per tahun.

Gula impor yang masuk Indonesia umumnya memang lebih baik mutunya dan diperdagangkan pada kisaran 20 sen dollar AS per kilogram atau di bawah Rp 2.000 per kilogram dengan kurs saat ini.

(Halaman 177)

Bahkan dengan perbedaan harga yang demikian tinggi, laju penyelundupan gula ke pasar domestik juga tergolong tinggi karena kelemahan inheren geografis dan panjang pantai Indonesia serta buruknya aransemen kelembagaan dan birokrasi di dalam negeri karena koordinasi tingkat lapangan tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Namun, semua orang tahu bahwa memperbaiki sistem produksi dan distribusi yang menderita permasalahan struktural seperti pada agroindustri gula di Indonesia, jelas memerlukan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran yang ekstra tinggi.

(Halaman 178)

13.5 Penutup: Perbaikan Kebijakan

Berita-berita mengenai terlambatnya prosedur administrasi bea cukai, lemahnya pencatatan bongkar muat, tidak efektifnya operasi pasar, dan lain-lain sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan.

Konon sebesar 100 ribu ton sebagai stok nasional saja.

Pengalaman subsidi terhadap tepung terigu, distorsi minyak goreng, bawang putih, dan bungkil keledai masih terlalu segar untuk dilupakan begitu saja. Di sana, publik harus menanggungnya dengan harga eceran yang lebih tinggi, harga beli tingkat petani yang lebih rendah atau dana anggaran negara yang digunakan untuk subsidi yang jauh dari sasaran.

(Halaman 180)

BAB 14 AGROINDUSTRI MINYAK SAWIT: INKONSISTENSI DAN DISTORSI

14.1 Pendahuluan

Secara teoritis, sektor pertanian dikenal sebagai pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja (income and employment multipliers) yang sekaligus mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

(Halaman 181)

Kebijakan agroindustri yang ditempuh pemerintah sering terperangkap ke dalam distorsi pasar yang cukup akut dari hulu sampai hilir. Dominasi sistem perkebunan kelapa sawit dalam skala rakyat tidak mampu secara signifikan mengangkat kesejahteraan petani sawit apabila sistem insentif harga dan balas jasa lain amat lemah. Dominasi segelintir kelompok usaha besar dalam industri minyak sawit mentah dan minyak goreng justru memperbesar peluang distorsi pasar karena kebijakan pemerintah hanya dinikmati oleh beberapa pelaku saja. 

Pertama, pembahasan tentang legasi minyak kelapa sawit Indonesia, yang diperkirakan menjadi mampu menggeser posisi Malaysia setalah tahun 2005. Kemudian, pembahasan diarahkan pada berbagai inkonsistensi dan distorsi tersebut sebelum mengajukan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sektor agroindustri, sebagai bagian integral pemulihan ekonomi.

14.2 Legasi Minyak Kelapa Sawit

Indonesia adalah penghasil minyak sawit mentah (Crude Palm Oil= CPO) kedua terbesar dunia setelah Malaysia.

Produksi CPO diperkirakan mencapai 5.9 juta ton, sementara tingkat konsumsi dalam negeri tidak lebih dari 3.2 juta ton. Artinya, kelebihan produksi sebesar 2.7 juta ton itu pun seharusnya memang untuk pasar ekspor. Dengan laju pertumbuhan produksi dan ekspor yang mencapai dua digit pada lima tahun terakhir, dengan sedikit stagnansi yang dialami Malaysia, beberapa estimasi masih optimistis bahwa Indonesia akan mampu menggeser posisi Malaysia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit dunia pada tahun 2005 kelak.

(Halaman 182)

Kontroversi penjualan kebun kelapa sawit seluas 263 hektar eks milik Grup Salim yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pengelola aset konglomerat bermasalah kepada Kumpulan Guthrie Berhad dari Malaysia menjadikan target peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia sedikit terganggu.

Estimasi produksi pada tahun 2020 sebesar 7 juta ton itu sulit untuk dipenuhi apabila Malaysia justru melakukan ekspansi kebun kelapa sawit (ekstensifikasi) ke Indonesia dengan cara melakukan akuisisi dan pembelian kebun-kebun sawit Indonesia yang sedang mengalami masalah dengan BPPN.

(Halaman 183)

Tabel 14.1 Produksi Minyak Sawit Dunia (000 ton)

Tahun	Nigeria	Indonesia	Malaysia	Lainnya	Total
2000	1.016	7.465	8.751	2.730	19.962

Di sektor hilir, industri pengolahan dengan bahan baku kelapa sawit tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Indonesia hanya mampu mengembangkan industri sederhana seperti pengolahan menjadi olein dan minyak goreng, bukan industri olahan berteknologi tinggi seperti kosmetika, biokimia, dan lain-lain. Di samping itu, industri olein dan minyak goreng yang ada hanya dikuasai oleh satu atau dua perusahaan/konglomerat besar dengan penguasaan pangsa pasar yang sangat besar pula. Langkah pemerintah mengekang ekspor dan mengalokasikannya kepada pasar domestik dengan harga yang murah dapat dilihat sebagai bentuk distorsi ekonomi yang serius karena pemetik manfaat kebanyakan adalah pelaku ekonomi yang berjumlah hanya beberapa orang saja, sementara pelaku ekonomi lain seperti petani dan pekebun dengan jumlah besar justru dirugikan.

(Halaman 184)

Ironisnya lagi, dengan harga tingkat tandan buah segar (TBS) di tingkat petani yang cenderung menurun, maka makin banyak produsen CPO termasuk petani kecil peserta plasma dalam pola perkebunan inti rakyat (PIR) tidak berada dalam posisi diuntungkan oleh kebijakan agroindustri yang amat distortif tersebut.

14.3 Beberapa Inkonsistensi dan Distorsi Kebijakan

(a) Disintegrasi Sistem Pengembangan Industri Hulu

Tindakan yang diharapkan mampu menghasilkan industri minyak kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir ternyata menimbulkan disintegrasi pada subsistem penopang serta subsistem agribisnis yang lain di hulu itu sendiri.

(Halaman 185)

Karena tidak adanya insentif yang baik untuk memproduksi bibit/kecambah kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan bahwa sekitar 60 juta kecambah dibutuhkan industri hulu kelapa sawit nasional.

Misalnya PT Lonsum Plantation dan PT Socfin Indonesia (Socfindo).

(Halaman 186)

Untuk komoditas kelapa sawit misalnya, rata-rata produktivitas lahan selama sepuluh tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang berarti, tercatat hanya 4 ton per hektar, bahkan cukup berfluktuasi. Dari kebun sawit produktif atau tanaman menghasilkan, produktivitas perkebunan negara adalah yang paling tinggi, yaitu 4.4 ton per hektar, disusul perkebunan swasta dengan produktivitas 3.8 ton per hektar, dan terakhir perkebunan rakyat dengan produktivitas sebesar 3.5 ton per hektar.

(b) Distorsi Historis Penetapan Paja Ekspor

Untuk menjaga stabilitas harga produk hilir minyak goreng. Pemerintah seakan lupa bahwa pasar minyak goreng mempunyai struktur yang sangat monopolistik atau oligopolistik. Pergerakan harga eceran minyak goreng tidak ditentukan oleh mekanisme pasar persaingan sempurna, melainkan oleh kekuatan dan penguasaan pangsa pasar dan pangsa distribusi serta faktor psikologis, kepanikan konsumen, khususnya menjelang peristiwa istimewa seperti hari raya dan hajatan politik seperti sidang umum MPR dan pemilihan umum.

Sejak 1 September 1994 pemerintah secara resmi menetapkan pajka ekspor CPO dan produk turunannya melalui SK menteri Keuangan No. 440/KMK.017/1994. Besarnya paja ekspor dapat bervariasi antara 40-60 persen tergantung besarnya perbedaan antara harga dasar CPO yang ditetapkan 435 dollar AS/ton dan harga FBO yang kadang mencapai 610 dollar AS/ton pada waktu itu.

Karena Bulog tidak memiliki pabrik pengolahan minyak goreng. Akhirnya, Bulog sempat melakukan “blunder” dengan mengimpor olein mentah dari Malaysia sampai mencapai 86 ribu ton, dengan harapan dapat diproses secara cepat menjadi minyak goreng.

Pada bulan Januari – Maret 1998, pemerintah bahkan telah menetapkan untuk melarang seluruh ekspor CPO ke luar negeri, suatu keputusan kebijakan yang sangat tidak populer. Penetapan PE CPO pada bulan Juli 1998 menjadi sekitar 60 persen dari tingkat harga internasional – dan bukan sekadar pada harga FOB (free-on-board) biasa seperti pada kebijakan lama – mengundang kritik tajam.

(Halaman 188)

Pembebasan pajak ekspor untuk kelapa dalam satu Coconut Oil (CnO) yang sebelum dikenakan PE sebesar 15 persen dan produk turunannya berupa RBD CnO dikenakan PE 10 Persen.

Tanggal 2 Juli 1999, pemerintah akhirnya menurunkan pajak ekspor (PE) CPO dan produk turunannya dari 30 persen menjadi 10 persen.

Pemerintah beranggapan pajak ekspor akan dapat menghambat ekspor, sehingga ketersediaan CPO dan stabilitas harga eceran minyak goreng di pasar domestik dapat terjaga.

(Halaman 189)

Sekitar 60 persen hingga 65 persen pangsa pasar minyak goreng domestik dikuasai oleh dua kelompok perusahaan besar (Kelompok Salim dan Sinar Mas) yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari perkebunan, pengolahan CPO, industri minyak goreng, hingga ke pemasaran minyak goreng itu sendiri. Dalam suatu pasar seperti ini, akan teramat sulit mengharapkan berbagai macam kebijakan bekerja secara efektif untuk mempengaruhi harga minyak goreng dalam negeri, termasuk kebijakan pajak ekspor.

Pada kesempatan lain, studi Arifin (2000) tentang struktur monopoli pada pasar minyak goreng juga memperkuat kesimpulan di atas, bahwa pasar CPO dan pasar minyak goreng memiliki tingkat integrasi yang lemah sekali (elastisitas transmisi harga sekitar 0.46).

Kebijakan ini telah mentransfer subsidi oleh produsen kelapa sawit dan CPO kepada industri-industri minyak goreng dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan inipun dikhawatirkan menghambat investasi yang berorientasi ekspor.

 (Halaman 190)

Bahkan beberapa produk turunan CPO seperti olein yang diproses lebih lanjut (RBO=refined bleached olein)— terutama kemasan 5 kilogram dan bermerek—, stearin dan minyak inti sawit mentah (CPKO= crude palm kernel oil) semula dibebaskan, justru dikenakan pajak cukup tinggi sampai 20 persen.

(c) Mismanajemen Intervensi Pasar

Pada masa-masa “kejayaan” Bulog, pemerintah juga melakukan intervensi dengan menghimpun stok CPO dari perkebunan swasta dan perkebunan negara yang kemudian diolah menjadi minyak goreng curah, terutama menjelang hari-hari besar.

Stok penyangga CPO yang dihimpun Bulog kemudian diolah menjadi minyak goreng melalui kerja sama pengolahan dengan swasta. Seperti halnya penerapan pajak ekspor, kebijakan stok penyangga CPO oleh Bulog ini dapat dikatakan tidak tepat. Dampak dari harga CPO yang murah ini akan merugikan petani karena sebagian stok dari produsen tersebut diperoleh dari hasil pengolahan tandan buah segar (TBS) milik petani. Dalam kaitannya dengan stok penyangga untuk menstabilkan harga minyak goreng, bukan CPO. Hal ini karena komoditas yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok masyarakat adalah minyak goreng, bukan CPO.

(Halaman 191)

Perusahaan milik negara penghasil CPO menyerahkan sebagian besar transaksinya kepada Kantor Pemasaran Bersama Perusahaan Perkebunan Milik Negara (KPBPTPN), walaupun diberi kesempatan untuk melakukan transaksi sendiri dengan pembeli dalam jumlah yang “terbatas” dan “terkontrol”. Sebagian transaksi ekspor yang dilakukan oleh KPB juga harus melalui suatu agen sebelum sampai kepada importir atau konsumen yang mengolah CPO menjadi berbagai macam produk hilir di luar negeri. Para agen dalam tata niaga ekspor juga berperan sebagai komisioner, misalnya yang dilaukan oleh PT Indoham untuk pasar Eropa dan PT Mindi untuk pasar Asia dan Amerika.

Penentuan harga CPO domestik dimulai dengan “pemberitahuan” dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan BULOG kepada KPB PTP tentang tingkat harga CPO domestik. Berbekal “pemberitahuan” ini, KPB PTP menjual CPO di pasar domestik dengan tingkat harga “pemberitahuan” sebagai acuan. Namun, data mengenai kebijakan harga ini tidak dapat diperoleh diketahui publik secara transparan. Kebijakan harga ini dapat dikatakan bersifat distorsif, dalam arti bersifat bias ke bawah, sehingga perlu dieliminasi.

(d) Struktur Monopoli Pasar Minyak Goreng

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren harga minyak goreng dalam negeri menunjukkan kenaikan yang sangat tajam, dan justru mengikuti tren kenaikan harga minyak di pasaran dunia, walaupun harga CPO dalam negeri telah dibuat tetap.

(Halaman 192)

CCO (crode coconut oil/minyak kelapa mentah) terlihat sangat drastis.

Operasi pasar minyak goreng dilakukan oleh Bulog bekerjasama produsen minyak goreng Bimoli milik Kelompok Salim dengan harga jual Rp 2.100 mungkin efektif pada spot penjualan tertentu, tetapi tidak pada keseimbangan pasar secara keseluruhan.

Fluktuasi harga minyak goreng umumnya terjadi pada bulan Desember dan Januari serta menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya.

Karena kenaikan harga merupakan lonjakan yang permanen dan cenderung tidak turun lagi secara signifikan pada bulan berikutnya. Artinya momentum hari besar nasional tersebut merupakan titik awal dari terbentuknya harga eceran baru yang berlaku di pasar.

(Halaman 193)

Kekuatan rebut tawar (bargaining position) produsen minyak goreng dalam negeri dalam mempengaruhi harga juga tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku industri minyak goreng pada umumnya.

Dalam industri minyak goreng, kecenderungan yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa suatu perusahaan “besar” membentuk beberapa perusahaan produsen minyak goreng, salah satu diantaranya dijadikan perusahaan “besar”.

PT Intiboga Sejahtera yang tergabung dalam Kelompok Salim yang menjadi produsen minyak goreng Bimoli berhasil menggapai produksi sampai 118.890 ton olein atau melebihi 90 persen dari kapasitas terpasangnya. Disamping itu, pada tahun yang sama perusahaan ini menghasilkan stearin sejumlah 32.438 ton, dan margarine sejumlah 9.390 ton. Sementara itu, beberapa perusahaan kecil lainnya seperti PT Hasil Abadi Perdana, produsen minyak goreng merek dagang Vetco Mas, hanya beroperasi 60 persen kapasitas terpasangnya.

Minyak goreng merek Bimoli telah menguasai 75 persen pasar minyak goreng dalam negeri, suatu angka yang menakjubkan dan dapat sangat beralasan untuk disebutkan monopoli. Selain karena preferensi selera konsumen yang telah berhasil direbut dengan baik, produsen minyak goreng Bimoli juga memainkan peranan dalam mekanisme distribusi dari pedagang besar, distributor utama sampai pada pedagang pengecer atau outlet minyak goreng di pasar tradisional di beberapa kota besar.

Perusahaan yang masih tergabung dalam Kelompok Salim ini menunjuk PT Indomarco sebagai distributor utama minyak goreng, dan juga produk-produk lain Kelompok Salim seperti mie instan, kecap, tepung terigu, dan lain-lain.

(Halaman 194)

Di Indonesia, PT Indomarco masih meliputi Pulau Jawa saja dan lagi akan merambah ke daerah-daerah strategis di Indonesia. Di Jawa terdapat enam cabang PT Indomarco dengan daerah jangkau yang telah ditentukan, yaitu cabang: (1) Jakarta, yang melayani pasar daerah Jabotabek (2) Bandung, untuk daerah Jawa Barat lainnya, (3) Semarang, untuk Pantai Utara Jawa, (4) Yogyakarta untuk daerah belahan selatan Jawa, (5) Surabaya untuk daerah Jawa Timur dan Madura, dan (6) Malang untuk daerah selatan Jawa Timur.

(Halaman 195)

14.4 Penutup: Alternatif Kebijakan

Di negara-negara produsen minyak kelapa sawit, industri hilir CPO biasanya juga menghasilkan produk margarine, shortening, oleokimia, dan sabun. Di Indonesia, tingkat diversifikasi komoditas seperti itu nyaris tidak ada karena potensi nilai tambah CPO belum sepenuhnya dimanfaatkan, kecuali minyak goreng. Olekimia,, misalnya, telah menjadi produk olah lanjut CPO yang cukup mampu menambah kontribusi pada penerimaan ekspor Malaysia.

(Halaman 196)

Melainkan, yang lebih penting lagi adalah persaingan ketat antarjenis minyak nabati yang menyebabkan kinerja ekspor CPO menjadi rentan. Karena itu, dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan yang mengarahkan pendalaman industri untuk menciptakan diversifikasi produk-produk hilir. Pemerintah reformasi ini perlu memberikan berbagai kemudahan bagi pengembangan industri-industri hilir.

(Halaman 197)

BAB V AGROINDUSTRI BASIS PERKEBUNAN: DILEMA INTEGRASI HULU-HILIR

15.1 Pendahuluan

Integrasi vertikal itu merupakan salah satu cika bakal-jika tidak dikatakan kontributor utama proses konglomerasi, kapitalisme semu, dan kolusi ekonomi yang telah membawa Indonesia terjebak krisis multidimensional.

(Halaman 199)

15.2 Kinerja Industri Hilir Perkebunan

Sejalan dengan iklim keterbukaan, paket deregulasi tahun 1983 mengubah orientasi industri di Indonesia untuk tidak lagi terpaku pada pasar dalam negeri (inward looking oriented), melainkan lebih banyak beroperasi ekspor dan pasar luar negeri (outward looking oriented). Di tingkat teori, pergeseran strategi ini – serta nuansa outward looking yang lebih berbasis keunggulan komparatif sangat sejalan dengan kecenderungan pergeseran ke arah yang sesuai dengan “keberlimpahan” sumberdaya alam dan tenaga kerja yang dimiliki Indonesia.

(Halaman 200)

Secara alamiah komoditas unggulan ekspor Indonesia pascaderegulasi adalah barang-barang yang padat tenaga kerja dan padat sumberdaya alam, dan kebanyakan merupakan industri hilir perkebunan. Depresiasi rupiah terhadap dollar AS dan mata uang asing lain telah mengakibatkan peningkatan “daya saing” produk-produk ekspor Indonesia.

Kecuali kain tenun, yang merupakan produk hilir dari industri primer perkebunan kapas – yang nota bene tidak banyak terdapat di Indonesia, seluruh industri hilir perkebunan mengalami kontraksi ekspor yang cukup besar. Ekspor industri hilir kelapa sawit turun 88 persen, ekspor mebel menurun 53 persen, kayu lapis menurun 19 persen dan sebagainya. Sementara itu, total ekspor industri manufaktur pada tahun 1997 tumbuh sebesar 9,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 1998 total ekspor menurun sebesar 2,02 persen, sementara total ekspor manufaktur turun menjadi 0,72 persen.

(Halaman 201)

Industri hilir perkebunan yang memiliki angka multiplier pendapatan cukup tinggi di atas rata-rata sebenarnya tidak cukup banyak. Industri itu adalah industri ban, industri tekstil jadi kecuali pakaian, industri perabotan rumah tangga terbuat dari kayu, industri kayu lapis dan sejenisnya.

(Halaman 202)

15.3 Kinerja Industri Primer Perkebunan

Struktur dan perilaku industri secara keseluruhan. Beberapa studi bahkan mensinyalir bahwa pola ekonomi dualistik industri primer perkebunan yang di operasionalisasikan di Indonesia melalui pola inti-plasma juga berkontribusi pada kinerja industri primer perkebunan secara umum. Strategi yang dibangun dengan karakter dikotomis: modern versus tradisional sebenarnya kurang dapat diaplikasikan dengan baik, bahkan sangat merugikan sektor pertanian atau perkebunan rakyat yang dikelola secara tradsional.

Perusahaan inti yang diharapkan membina petani plasma, justru memanfaatkan power yang dimilikinya untuk menciptakan struktur pasar monopsonis. Inti menjadi penentu harga (price determinator) untuk produk-produk yang dihasilkan petani plasma, sedangkan para petani plasma hanya menjadi penerima harga (price taker) karena kemampuan tawar yang demikian rendah.

(Halaman 203)

Tabel 15.2 Produksi Perkebunan Penting, 1990-2001

Tahun	Karet	CPO	PKO	Kakao	Kopi	Teh	Tebu
1990	315,300	2,096,900	445,800	41,500	25,500	129, 100	2,173,200
1991	330,100	1,843,600	406,200	30,600	26,400	125,000	2,233,300
1992	335,000	2,186,000	483,100	39,500	23,900	113,000	2,344,600
1993	335,000	2,288,300	524,600	42,700	19,700	98,000	2,420,700
1994	326,400	1,930,300	472,100	43,700	19,700	98,000	2,420,700
1995	341,000	2,476,400	605,300	46,400	20,800	111,100	2,104,700
1996	334,600	2,569,500	626,600	48,800	28,500	132,000	2,160,100
1997	330,500	4,081,100	927,500	65,900	30,600	121,000	2,187,200
1998	332,600	4,013,100	912,068	60,926	28,500	132,700	1,928,697
1999	303,605	4,024,821	914,731	58,915	27,493	130,465	1,907,380
2000	336,200	4,094,073	930,603	60,572	29,500	127,902	1,896,367
2001	328,320	4,152,596	946,872	65,293	28,681	129,260	2,025, 127

(Halaman 204)

Misalnya, harga rendah sekitar Rp 300/kg yang diterima petani plasma untuk tandan buah segar (TBS) jelas tidak berdiri sendiri, tetapi berkait dengan struktur monopsonis industri ini. Sementara itu, di tengah-tengah harga CPO pasar dunia anjlok, pemerintah masih menerapkan pajak ekspor 5 persen, walaupun telah ada tekad untuk menguranginya sekitar 2 – 3 persen, bukan menghapuskannya. Sedangkan tebu dan gula domestik jelas-jelas tidak mampu bersaing dengan gula dunia karena strategi tebu-rakyat intensifikasi (TRI) dan tebu rakyat bebas yang tidak lepas dari perburuan rente ekonomi oleh pelaku industri di sektor hilir ini.

15.4 Penutup: Langkah ke Depan

Seperti deregulasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi ekspor komoditas andalan pertanian, perkebunan dan perikanan. Opsi kebijakan lain yang dapat diterapkan selain fixed pajak ekspor (seperti pada kasus CPO) dengan periode masa berlaku yang belum jelas— dan cenderung energi consuming— adalah paja ekspor dengan penyesuaian otomatis (automic export-tax adjustment). Bersaran persentase pajak ekspor dapat berlaku harian, karena formula yang dipakai dapat menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan harga ekspor dan kurs rupiah terhadap dollar AS dan sebagainya.

Untungnya, Presiden Abdurrahman Wahid, sebagai pejabat publik, masih cukup tanggap untuk tidak bersedia menandatangani rencana pungutan Darmabun itu dalam suatu keputusan presiden (keppres).

Saat ini masyarakat sangat sensitif terhadap dana-dana publik diluar rencana (non-budgeter) yang tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan serta sedang mengalami persoalan transparansi yang cukup serius.

(Halaman 207)

BAB 16 AGRIBISNIS BERBASIS PETERNAKAN: PELUANG INVESTAI YANG TERLUPAKAN

16.1 Pendahuluan

Ketika krisis ekonomi menimbulkan tambahan pengangguran besar dan limpahan tenaga kerja dari sektor perkotaan, sektor pedesaan ternyata benar-benar tidak mampu menampung tenaga kerja tersebut.

(Halaman 208)

16.2 Agribisnis Berbasis Peternakan

Agribisnis berbasis peternakan adalah salah satu fenomena yang tumbuh pesat ketika basis lahan menjadi terbatas.

Kinerja pertumbuhan ekonomi sektor peternakan pernah tumbuh cukup tinggi, yaitu mendekati 7 persen pertahun pada periode 1978 – 1986 karena peningkatan efisiensi dan efektivitas tersebut. Demikian pula, ketika sektor pertanian tanaman pangan mengalami fase dekonstruktif dan hanya tumbuh di bawah 2 persen pada periode 1986-1997, sektor peternakan justru mencapai hampir 6 persen pada periode yang sama (Arifin, 2003).

(Halaman 209)

Kontroversi impor paha ayam yang bernuansa “pemaksaan” dari AS beberapa waktu lalu, serta kemungkinan kasus serupa untuk impor kambing berpenyakit dari Australia adalah salah satu contoh kecil dari sekian tantangan besar yang dihadapi sektor peternakan.

Tabel 16.1 Populasi Ternak di Indonesia, 1998-2001 (000 ekor)

Jenis Ternak	1998	1999	2000	2001
Sapi Perah	322	332	354	368
Sapi Ternak	11.634	11.276	11.009	11.192
Kerbau	2.829	2.504	2.405	2.287
Kuda	566	484	412	430
Kambing	13.560	12.701	12.566	12.456
Domba	7.144	7.226	7.427	7.294
Babi	7.798	7.042	5.357	5.867
Ayam Kampung	267.898	256.653	259.257	262.631
Ayam Petelur	38.861	45.531	69.366	66.928
Ayam Pedaging	354.003	324.347	530.874	524.273
Itik	25.959	27.552	29.035	29.905

Sumber: BPS dari Ditjen Peternakan, 2003.

(Halaman 210)

Kebutuhan atau laju peningkatan konsumsi daging sapi yang sedikit lebih cepat dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, telah menjadikan Indonesia harus memenuhinya dari daging impor.

Gambar 16. 1 Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan

(Halaman 211)

Salah satu tantangan besar yang dihadapi sektor peternakan saat ini adalah laju konsumsi susu yang cukup rendah, yaitu 4.3 persen per tahun dibandingkan dengan upaya peningkatan susu dalam negeri sebesar 5 persen per tahun.

Neraca pangan jagung, sebagai salah satu proxy kinerja makan ternak di dalam negeri. Produksi jagung domestik tumbuh cukup lambat (3,9 persen) dibandingkan dengan tingkat kebutuhan domestiknya (4,6 persen), sehingga Indonesia masih perlu mengimpor jagung secara signifikan.

(Halaman 212)

Hasil Peternakan	Produksi	Konsumsi	Pangsa Produksi Terhadap Konsumsi
Daging Sapi	2.04	2.20	98.18
Daging Ayam	8.83	8.83	99.79
Susu	5.02	4.29	43.66
Telur	7.89	7.85	99.93
Jagung (proxy makanan ternak)	3.94	4.63	98.52

(Halaman 213)

16.3 Kawasan Agribisnis dan Kemandirian Daerah

Pertama, satu argumen menyatakan bahwa dalam konteks desentralisasi ekonomi, pemerintah pusat lebih merupakan dirijen dari suatu “orkestra” besar pemerintah daerah.

(Halaman 214)

Komposisi “musik” pemerintah pusat, yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah adalah fungsi-fungsi strategis mengenai kebijakan di moneter, diplomasi, dan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain yang amat strategis menjaga ke Indonesia-an itu. Untuk hal-hal di luar itu, orkestra pemerintah pusat, dibantu pemerintah provinsi dalam fungsi dekosentrasi, hanya berfungsi memberikan panduan besar (guidelines) pembangunan ekonomi dan arah strategi keterkaitan antarderah, antara daerah dan pusat yang tetap harus mendorong kemandirian daerah.

Kedua, kemandirian daerah yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah adalah suatu strategi kombinasi kewenangan daerah untuk dapat berdiri sendiri dengan basis atau berkah sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan menciptakan interaksi dan keterkaitan secara ekonomi dengan daerah lain di sekitarnya atau dengan wilayah ekonomi lain yang lebih luas.

(Halaman 215)

Ketiga, kemandirian daerah yang seara teroritis dan empiris mampu mengalirkan dan bahkan menciptakan dampak ganda aktivitas ekonomi lain di daerah dan sekitarnya adalah apabila melalui kombinasi strategi pemanfaatan suatu keunggulan kompetitif suatu daerah.

(Halaman 216)

16.4 Penutup: Langkah ke Depan

Pembangunan kawasan agribisnis berbasis peternakan perlu diarahkan kepada diversifikasi usaha ke arah penerimaan ekonomis yang lebih baik (upward diversification).

(Halaman 221)

BAB 17 RISET UNTUK PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN TEKNOLOGI PERTANIAN

17.1 Pendahuluan

Lonjakan produksi pertanian pada masa Revolusi Hijau tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pencapaian besar perubahan teknologi biologi dan kimiawi serta teknologi mekanis yang begitu progresif. Perubahan ini juga merangsang inovasi kelembagaan, perubahan sistem nilai, mengarah pada perputaran ilmu pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi. Esensi riset dan pengembangan amat identik dengan kemajuan suatu bangsa karena teknologi dapat menekan biaya produksi meningkatkan produktivitas dan mendorong tingkat efisiensi.

(Halaman 222)

17.2 Perubahan Teknologi Pertanian

Persoalan di negara ketiga tak terkecuali Indonesia, tingkat aplikasi dan penguasaan teknologi bidang pertanian masih cukup rendah. Anggaran dana penelitian untuk sektor pertanian masih jauh di bawah satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

(Halaman 223)

Dougllas North, penerima Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1993, penciptaan intensif bagi masyarkat untuk melakukan investasi pada teknologi yang lebih efisien amatlah penting, dan perlu lebih inheren tercantum dalam kelembagaan yang ada.

We must create incentives for people to invest in more efficient technology, increase their skills ad organize makets. Such incentives are embodied in institutions, (North, 2000)

Inovasi Tekonologi

Teknologi adalah suatu cara, mekanisme dan proses produksi untuk melakukan kombinasi faktor-faktor produksi (input) dalam menghasilkan suatu produk (output). Perubahan teknologi dengan sendirinya dapat diartikan sebagai perubahan cara mengkombinasikan faktor produksi tadi. Sementara itu, produktivitas dimaksudkan sebagai suatu ukuran efisiensi yang berupa rasio produk dengan faktor produksi tertentu. Inovasi baru atau perubahan teknologi umumnya mampu menaikkan tingkat produksi sekaligus produktivitasnya.

(Halaman 224)

Dalam bidang produksi pertanian terdapat dua jenis teknologi: teknologi mekanis untuk “menghemat tenaga kerja” dan teknologi biologi-kimiawi untuk “menghemat tanah”.

Misalnya, Amerika Serikat lebih grandung kepada teknologi mekanis karena persedian tenaga kerja di sektor pertanian memang sedikit sedangkan persedian lahan pertaniannya sangat “luas”. Di Jepang atau Taiwan lahan petanian sudah terasa sangat sempit, sehingga teknologi bologis-kimiawi di anggap sebagai suatu kekuatan ajaib yang melonjakkan produksi pertanian cukup besar. Untuk kasus Indonesia, biasanya para ilmuwan, perumus kebijakan, dan orang awam pun akan mencari jalan aman dalam generalisasi dan percaya bahwa di tanah Jawa, Madura, dan Bali lebih sesuai teknologi biologis-kimiawi dan untuk tanah Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya lebih sesuai dilembagakan teknologi mekanis.

Misalnya di Amerika Serikat, mekanisme adalah sebuah hasil (akibat) dari kecilnya rasio lahan terhadap tenaga kerja, sedangkan di negara kita mengecilkan rasio lahan  terhadap tenaga kerja adalah akibat dari mekanisasi itu sendiri.

(Halaman 225)

Teknologi Mekanis 

Tetapi revolusi pertanian jelas berbeda dengan revolusi industri. Maksudnya, revolusi pertanian bukan sekadar penerapan atau adopsi metode-metode industrialisasi kepada proses produksi pertanian. Jika di industri proses mekanisasi merangsang terspesialisasinya tenaga kerja, di pertanian proses mekanisasi mengandung dimensi ruang dan waktu yang amat rumit.

Mobilitas dan spesialisasi seringkali mengakibatkan biaya investasi per tenaga kerja yang lebih tinggi daripada di sektor industri. Hal itu berarti bahwa teradopsinya mekanisme dalam bidang pertanian adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian.

(Halaman 226)

Teknologi Biologis-Kimiawi

Lonjakan produksi beras dan biji-bijian lainnya yang cukup tajam, para pakar ilmu ekonomi pertanian mulai mengutak-utik membuat analisis yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas tanah. Dalam bidang peternakan, teknologi biologis-kimiawi itu dimaksudkan untuk meningkatkan produksi ternak per unit pakan atau per unit induk.

(1) Pengembangan Sumber daya lahan dan air agar lebih sesuai dengan “cocok” untuk pertumbuhan tanaman, (2) modifikasi sumber daya dengan jalan penambahan unsur hara organik dan anorganik ke dalam tanah atau penggunaan bahan kimia dan biologis untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit, dan (3) seleksi varietas tanaman yang mampu beradaptasi dengan kedua kondisi di atas atau kondisi yang masih dalam lingkup pengawasan manusia.

Pengembangan verietas unggul yang sangat responsif terhadap pupuk anorganik. Dukungan infrastruktur irigasi, ketersediaan faktor-faktor produksi teknis seperti pupuk, pestisida, dan benih itu sendiri juga sangat berperan.

(Halaman 227)

Inovasi Institusi

Gencarnya kampanye penggunaan pupuk telah menyebabkan menurunnya harga pupuk, baik harga riil maupun harga relatifnya terhadap lahan, apalagi penurunan itu disebabkan karena subsidi.

(Halaman 228)

Sebenarnya tergantung pada kesungguhan para “khalifah” institusi tersebut beserta sikap mental, budaya, serta ideologi yang dianutnya.

Dengan teknologi varietas padi baru, buruh tani pada masyarakat Jawa di Lampung misalnya, merasa “aman” untuk ikut panen karena mereka telah memburuh selama kegiatan menyiang rumput. Bawon sebesar seperenam seperti yang sering berlaku untuk varietas lokal, sebagaimana di tanah Jawa dengan sendirinya telah mengubah tingkat efisiensi sistem produksi. Sekarang biaya tenaga kerja menjadi lebih hemat, jumlah buruh panen menjadi lebih sedikit karena ani-ani sudah tertinggalkan.

(Halaman 229)

17.3 Fase Institusionalisasi Teknologi

Perlambatan laju pertumbuhan produksi dan penerimaan petani itu, yang dikenal dengan The Law of Diminishing Returns. Di sana juga terkandug argumen sentral bahwa kondisi agroekologis dan sosial ekonomis telah mencapai titik jenuh untuk menopang tingkat penggunaan input modern pertanian.

Fase institusionalisasi tersebut sering dikatakan Revolusi Hijau Generasi Kedua, karena perubahan yang dituju tidak lagi berlandaskan pada peningkatan penggunaan faktor produksi atau input modern dan teknologi biologi-kimiawi seperti pada pendahulunya, melainkan lebih berpedoman pada aspek efisiensi penggunaan benih unggul, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya.

(Halaman 230)

Dalam bahasa ekonometrika, kerangka analisis pada Revolusi Hijau Generasi Kedua ini tidak lagi pada hubungan kausatif antara penggunaan input (sebagai perubah bebas) dengan output yang dihasilkan (sebagai perubah tetap) seperti pada fungsi produk biasa. Arah hubungan fungsional sebab-akibat tersebut menjadi berbalik, di mana tingkat penggunaan input sebagai perubah tetap, sementara aspek kelembagaan dan sosial ekonomis sebagai perubah bebasnya.

Model fungsi produksi batas atas (frontier production function model). Perubah-perubah institusi yang mempengaruhi tingkat penggunaan input modern tersebut mungkin dapat dikelompokan menjadi: (1) akses terhadap sarana/prasarana publik yang meliputi: jalan, sekolah, saluran irigasi; (2) kelembagaan pasar yang meliputi: pasar pupuk, kredit tenaga kerja dan pasar output; (3) penyebaran informasi pertanian (4) struktur kepemilikan lahan serta sumber daya penting lainnya seperti sumur pompa dan traktor tangan; serta (5) karakteristik fisik seperti jenis, iklim dan struktur sosial yang mendukung.

(Halaman 232)

17.5 Penutup: Langkah Operasionalisasi

Desesntralisasi seperti ini akan dapat mengurangi perbedaan tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi serta produktivitas pertanian antarwilayah seperti yang dialami oleh Pulau Jawa dan luar Jawa selama ini.

(Halaman 233)

BAB 18 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UNTUK KETAHANAN PANGAN

Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal, diikuti dan ditegakkan secara baik oleh anggota masyarakat, yang memberi naungan (liberty) dan hambatan (constraints) bagi individu atau anggota masyarakat.

Kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi (predictable) dan cukup stabil, serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang.

(Halaman 234)

Lumbung pangan atau lembaga “tunda jual” sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mencapai suatu tingkat ketahanan pangan yang lebih sustainable.

Silo (silage) di negara maju, warehouse receipt system (WRS) dengan menunda penjualan barang, dan perdagangan berjangka (futures trading) yang hanya fokus pada perdagangan akta kontrak saja.

18.2 Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian

Buruknya kelembagaan pangan, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Menariknya, sejak tahun 2002, pemerintah sendiri mulai tidak yakin tentang instrumen harga pembelian pemerintah (HPP), sebagai pengganti harga dasar, yang ternyata masih digunakan.

(Halaman 236)

Mengutip pendapat penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 1991 Ronald Coase (University of Chicago) yang mengatakan sebagai berikut:

            What we are dealing with is a complex interrelated structure. The institutional structure of the economy may be explained by the relative cost of different institutional arrangements, combined with parties’ efforts to keep total cost at a minimum. A longside price information, the formation of the institutional structure is regarded as integral step in the process of resource distribution, (Coase, 1992).

Kelembagaan itu diartikan sebagai seperangkat aturan main atau tata cara untuk kelangsungan sekumpulan kepentingan (a set of  working rules of going concerns).

Bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus dan tidak harus mengerjakan sesuatu (kewajiban atau tugas), bagaimana mereka boleh mengerjakan sesuatu tanpa intervensi dari orang lain (kebolehan atau liberty), bagaimana mereka dapat (mampu) mengerjakan sesuatu dengan bantuan kekuatan kolektif (kemampuan atau hak), dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya (ketidakmampuan atau exposure). Kelembagaan adalah serangkaian hubungan keteraturan (ordered relationships) antara beberapa orang menentukan hak, kewajiban, atau tepatnya kewajiban menghargai hak orang lain, privilis, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut (Bromley, 1989).

North (1990) menganalogikan kelembagaan sebagai aturan main, sedangkan organisasi adalah sekumpulan pemain yang seharusnya memiliki tujuan sama, yaitu untuk memenangkan pertandingan.

Organisasi mencakup badan politik (partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan lain atau dalam bahasa Indonesia dikenal atau dirancukan sebagai “lembaga” baik tinggi maupun rendah, sampai departemen teknis); badan ekonomi (perusahaan, asosiasi, usaha tani, koperasi); badan sosial (takmir masjid, gereja, pesantren, kekerabatan); badan profesional (asosiasi profesi, persatuan peneliti, dokter, pengacara); badan pendidikan (sekolah, universitas, pelatihan kejuruan); dan bentuk-bentuk lainnya.

(Halaman 238)

Organisasi dan program-program itu lebih tepat diperlakukan bukan sebagai kelembagaan, tetapi sebagai sesuatu yang memperoleh napas dan definisi dari kelembagaan.

Dua aturan main (working rules) yang (1) men-define suatu organisasi vs organisasi lain yang ada dan (2) mempertegas struktur internal dari organisasi tadi. Aturan yang pertama lebih tegas terhadap aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti agar organisasi eksis dan tetap hidup, sedangkan aturan yang kedua lebih menekankan pada bagaimana pejabat atau pengurus organisasi diangkat, bagaimana laporan keungan harus ditulis dan disampaikan, atau bagaimana suatu keputusan adminstratif dapat dibuat dan dipatuhi, dan sebagainya. Dalam istilah sehari-hari, kedua aturan main itu berturut-turut dikenal sebagai (1) anggaran dasar, dan (2) anggaran rumah tangga.

(Halaman 238)

18.3 Misteri Lembaga “Tunda Jual”

Termasuk lumbung pangan modern dan lembaga gadai gabah, dari tingkat pedesaan sampai ke perkotaan.

Pertama kelembagaan lumbung pangan dan gadai gabah tidak layak secara finansial sehingga cukup sukar jika akan dikembangkan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam menujang ketahanan pangan.

Disamping itu, apabila pada periode pra-Bimas di tahun 1960-an dahulu, perbedaan harga terendah dengan harga tertinggi terjadi dalam satu tahun, kini perbedaan harga itu terjadi dalam setengah tahun saja karena perubahan varietas padi yang digunakan telah meningkat frekuensi panen menjadi dua kali setahun.

Kedua, perubahan yang sangat cepat terjadi pada aspek eksternal kelembagaan ketahanan pangan tidak dapat diimbangi oleh perubahan di dalam lingkungan internal lumbung pangan.

(Halaman 241)

Ketiga, sistem tukar-menukar dengan uang (monetary system) yang telah memasuki seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok Tanah Air menjadi faktor yang amat penting dalam menganalisa kontribusi lumbung pangan dalam konteks ketahanan pangan yang lebih luas.

(Halaman 242)

Apakah terdapat perbedaan yang mencolok antara masyarakat yang lebih banyak mengandalkan lumbung milik rumah tangga masing-masing dengan mereka yang mengandalkan lumbung kesatuan yang dimiliki (mungkin dikuasai?) ketua adat. Sistem dan faktor property rights pasti menjadi suatu itu krusial pada masyarakat rasional dan tingkat perkotaan, karena lumbung dalam bentuk fisik tidak lagi eksis dan sistem uang menjadi salah satu alternatif.

(Halaman 243)

18.4 Upaya Penyempurnaan Kelembagaan

Struktur pasar beras sangat jauh dari tingkat persaingan sempurna, karena informasi harga ditentukan di pusat-pusat perdagangan yang sangat jauh dari pusta produksi di pedesaan.

Pedagang umumnya jauh lebih sejahtera (well-off) karena mereka dapat mempengaruhi harga, jika tidak dikatakan sebagai penentu harga (price determinator). Pedagang besar dan penggilingan (miller) dengan modal besar tidak jarang melakukan upaya penimbunan beras pada saat-saat sulit, dan bahkan menentukan jenis merek dagang beras sesuai dengan perkembangan dan kecenderungan pasar.

(Halaman 245)

BAB 19 DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP PERTANIAN DAN PERDAGANGAN

Strategi pembangunan pertanian dekade 1950-an dan 1960-an yang lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan sektor pertanian, atau dikenal sebagai strategi basis lebar (broad–base). Kemudian pada dekade 1970-an dan 1980-an para ekonom lebih memfokuskan pada misi dan tujuan pemerataan dalam pembangunan pertanian, agar mampu berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, disamping tentunya pada pertumbuhan pertanian itu sendiri.

Yaitu pertumbuhan, pemertaan pendapatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

(Halaman 246)

Tergetnya adalah bahwa negara maju akan membebaskan perdagangannya pada tahun 2010 dan negara berkembang pada tahun 2020.

Keterkaitan antara liberalisasi perdagangan dan kualitas lingkungan hidup masih cukup rawan.

(Halaman 247)

Evolusi Strategi Pembangunan Pertanian

Strategi pertumbuhan pertanian banyak berbasis pada “Lima I” yang terkenal masa itu, seperti:

• Inovasi, sistem penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian (swasta dan pemerintah) yang menghasilkan dan menyebarluaskan teknologi baru untuk peningkatan produktivitas;
• Infrastruktur, sistem infrastuktur pedesaaan yang memadai, khusunya jalan, transportasi, dan irigasi;
• Input, sistem pengadaan dan distribusi pelayanan pertanian yang efisien, terutama input modern, pengolahan bahan baku, air irigasi, kredi, dan lain-lain;
• Institusi, sistem kelembagaan pasar yang efisien dan membawa petani dalam memperoleh akses memadai terhadap pasar domestik dan pasar dunia, serta sistem kelembagaan nonpasar yang mampu memberikan pelayanan pokok, terutama yang tidak dapat dilakukan sektor swasta;
• Insentif, sistem insentif dan kebijakan makro, perdagangan dan sektoral lain yang tidak mengganggu sektor pertanian.

Strategi pembangunan pertanian dengan misi pemerataan pendapatan:

• Promosi pembangunan pertanian berspektrum luas.
• Pelaksanaan land-reform.­
• Investasi sumber daya manusia (SDM).
• Peranan wanita dalam pertanian dan kegiatan rumah tangga.
• Partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan.
• Pengembangan secara aktif perekonomian pedesaan non-usahatani.

(Halaman 249)

Beberapa strategi pembangunan pertanian berikut:

• Berikan prioritas pada daerah terkebelakang, walaupun kondisi sumber daya di daerah tersebut tidak cukup baik.
• Prioritaskan penelitian bernuansa keberlanjutan lingkungan hidup tentang teknologi pertanian yang baru dikembangkan.
• Tingkatan hak dan kepemilikan petani terhadap sumber daya alamnya.
• Tingkatan pengelolaan sumber daya milik bersama.
• Selesaikan masalah eksternalitas yang masih menggantung melalui sistem perpajakan yang optimal, denda atau ganti rugi yang memadai atau dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan organisasi setempat.
• Tingkatan kinerja institusi pemerintah terkait yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan sumber daya alam.
• Perbaiki distorsi harga yang memungkinkan penggunaan faktor produksi secara berlebihan.
• Ciptakan sistem monitoring sumberdaya alam untuk mengetahui dan memantau perubahan yang terjadi.

(Halaman 251)

19.2 Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan bebas itu baik karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga “kue” yang dapat dibagi-bagi pun akan lebih besar.

(Halaman 252)

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat mengakibatkan merosotnya mutu lingkungan hidup.

David Pearce, Jeremy Warford, Alan Randall, Roberto Repetto, Edward Barbier, dan lain-lain.

(Halaman 253)

Eksternalitas tranportasi (transport externality). Biaya eksternalitas transportasi tidaklah cukup jika hanya dibebankan kepada harga jual produk saja. Transportasi menggunakan bahan bakar minyak dan gas bumi, yang tidak saja sering mengakibatkan masalah-masalah lingkungan hidup, tetapi juga merupakan suatu sumber daya alam yang sangat langka.

(Halaman 254)

Ropke (1994) dalam Trade, development and Sustainability, negara-negara maju telah merasakan nikmatnya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pangan, sandang, dan bahan bakar.

Komponen biaya pengeluaran untuk keperluan pelestarian lingkungan hidup, misalnya penanggulangan polusi, di negara-negara maju pun masih sangat rendah. Pada industri-industri yang tergolong rawan polusi di AS biaya-biaya itu hanya 2 – 2,9 persen dari total biaya yang dikeluarkan. Di Austria pengeluaran untuk pentingan lingkungan hidup juga tidak lebih dari 5 persen dari total biaya industri-industri secara keseluruhan, kecuali pada sektor bahan bakar minyak dan gas bumi yang sudah mencapai hampir 16 persen, terutama lima tahun terakhir.

(Halaman 255)

19.4 Penutup: Alternatif Jalan Keluar

Kisah seputar pelarangan impor ikan tuna dari lima negara: Meksiko, Venezuela, Panama, Ekuador, dan Vanuatu oleh Amerika Serikat (AS) mungkin dapat dijadikan pelajaran bahwa jurus konfrontasi dalam upaya melestarikan lingkungan hidup tidak akan mampu menyelesaikan masalah.

Perlindungan Binatang Laut Menyusui 1988 (Marine Mammal Protection Act of 1988). Karena waktu itu belum ada NAFTA (North American Free-Trade Agreement), Meksiko terus-menerus mendesak suatu badan dalam GATT agar sudi mereview kembali tindakan AS tersebut. Hampir setahun kemudian atau tepatnya Agustus 1991, melalui perundingan dan lobi yang cukup melelahkan akhirnya piha GATT meloloskan permohonan Meksiko. GATT menganggap bahwa larangan perdagangan antarnegara tidak dapat didasarkan atas hukum dalam negeri AS, dan undang-undang domestik yang melindungi lumba-lumba itu juga tidak dapat diterapkan di luar wilayah hukum AS.

(Halaman 256)

Pertama, dengan cara menselaraskan peraturan dan perundangan lingkungan hidup dalam negeri dengan kecenderungan dan konsensus yang disepakati di tingkat internasional.

Kedua, dengan tetap mempertahankan perundangan lingkungan hidup dalam negeri, tetapi sistem perdagangan yang dianut harsulah sedemikian rupa memadi untuk mengantisipasi perbedaan kebijakan lingkungan hidup di negara-negara lain.

(Halaman 258)

BAB 20 PERTANIAN DALAM ARENA DAGANG DAN DIPLOMASI EKONOMI DUNIA

20.1 Pendahuluan

Fenomena asimetri yang dilakukan negara-negara maju.

(Halaman 259)

19.2 Falsafah Perdagangan Internasional

Proses perdagangan internasional timbul karena perbedaan kandungan sumberdaya (resource endowments) yang dimiliki setiap negara di dunia.

Pertama, suatu negara akan dapat meningkatkan pendapatannya dari perdagangan karena pasar dunia mampu memberikan kesempatan untuk membeli barang pada tingkat harga yang lebih murah dibandingkan apabila barang tersebut diproduksi ke dalam negerinya, seandainya tidak ada perdagangan.

(Halaman 260)

Kedua, semakin kecil suatu negara— dalam ukuran kemampuan menguasai akses ekonomi perdagangan— semakin besar manfaat potensia yang dapat diperoleh dari perdangan, walaupun negara lain akan memperoleh manfaat juga. Ketiga, suatu negara akan memperoleh manfaat terbesar dari perdagangan apabila mengekspor komoditas yang diproduksi dengan faktor produksi berlimpah (abundant) secara intensif, dan melakukan impor komoditas yang memerlukan faktor produksi yang relatif lebih langka (scare).

(Halaman 262)

20.3 Fenomena Liberalisasi dan Gerakan Globalisasi

Perjanjian AFTA adalah perjanjian yang paling cepat diimplementasikan yaitu tahun 2003, bahkan untuk beberapa komoditas tertentu telah dilaksanakan sejak 2002. Keanggotanan AFTA adalah       eksklusif untuk negara-negara ASEAN (6 negara ditambah 4 anggota baru. Kesepakatan AFTA juga bersifat involuntary (mengikat) sehingga AFTA cenderung menjadi blok perdagangan (trading block) di antara negara-negara Asia Tenggara.

(Halaman 263)

20.4 Dampak Perdagangan Bebas

Untuk komoditas karet, hampir setengah dari nilai dan volume ekspor ditujukan ke Amerika Serikat dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1995.

(Halaman 265)

Maznur (2000) menyimpulkan bahwa globalisasi menyebabkan instabilitas di beberapa negara berkembang, bahkan secara dramatis meningkatkan ketidakmerataan (inequality) antarnegara dan di dalam suatu negara.

(Halaman 266)

Bhagwati (2001) telah melakukan kesalahan dalam mengelola dan melaksanakan gerakan globalisasi. Perdagangan bebas dan adil menjadi jargon yang amat mahal di luar meja perundingan karena Jepang dan Amerika Serikat telah menguasai sebagian besar perdagangan dunia. Amerika Serikat (AS) juga memberlaukan standar ganda tentang korupsi karena istilah teman (friend) yang berkonotasi positif ketika seorang pengusaha Asia berhubungan dagang dengan partner bisnisnya AS, lalu berubah menjadi kroni (crony) yang berkonotasi amat negatif ketika bersangkutan menjalankan usahanya di negatif sendiri di Asia.

(Halaman 270)

20.6 Penutup: Masa Depan Diplomasi Ekonomi

Kompetisi tingkat ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, dan kemampuan diplomasi tingkat internasional.

Terakhir, strategi penguatan garis depan (front-line) dunia usaha, aparatur pemerintah, kaum intelektual, dan lapisan adalah kerangka umum yang perlu disepakati.

(Halaman 273)

BAB 21 PENUTUP REKONSTRUKSI DAN REPOSISI KEBIJAKAN EKONOMI PERTANIAN

Pertama, progress yang luar biasa besar dalam skema perdagangan dan globalisasi.

Kedua, fokus dan spesialisasi menjadi makin diminati, terutama setelah proses konglomerasi— apalagi yang dilandasi kapitalisme semu plus kronisme da manipulasi— telah terbukti menjadi faktor utama krisis ekonomi terbesar bangsa bangsa Asia.

Ketiga, tingkat permintaan dunia (dan domestik) terhadap produk pertanian, terutama mempunyai elastisitas tinggi, meningkat beberapa kali lipat.

(Halaman 274)

21.1 Integrasi dengan Kebijakan Makro Ekonomi

Sektor pertanian wajib terintegrasi dengan skema kebijakan makro ekonomi karena seluruh elemen moneter dan fiskal amat terkait dengan pembangunan pertanian.

(Halaman 275)

Dalam hal tingkat suku bunga, sektor pertanian harus memperoleh tingkat bunga yang layak dan terjangkau bagi sebagian besar petani dan pelaku usaha agribisnis.

(Halaman 277)

21.2 Dukungan Pembiayaan Pemerintah

Dengan keunggulan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang tiada taranya, Indonesia seharusnya mampu menjadi pelopor terdepan apabila didukung oleh pembiayaan pemerintah.

(Halaman 278)

21.3 Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan

Selama tiga dasawarsa, sektor pertanian adalah pengganda pendapatan (income multiplier) paling efektif dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

(Halaman 279)

21.4 Upaya Rekontruksi dan Reposisi ke Depan

Ke arah penerimaan ekonomis yang lebih baik (upward diversification) atau bahkan transformasi besar dari agriculture menjadi agribusiness.

(Halaman 281)

Menggarap dan memanfaatkan inisiatif investasi baru di tingkat daerah untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah.

 (Halaman 293)

Sumber Tulisan

Bagian I. Landasan Kebijakan Pertanian dan Pangan

  Bab 2 “Pemerintah Baru Jangan Abaikan Petani”, Kompas, 31 Maret 2000.

  Bab 3 “Silang Pendapat Larangan Impor Beras”, Kompas, 23 Juni 2003

  Bab 4 “Ancaman Serius Ketahanan Pangan”, Kompas, 28 Oktober 2002.

  Bab 5 “Masalah Pangan: Jurang antara Kebijakan dan Realitas”, Kompas, 20 Januari 2002.

  Bab 6 “Kebijakan Pertanian dan Pangan Era Transisi”, Kompas, 23 Agustus 2001.

Bagian II. Ketidakterjangkauan Stabilisasi Harga

  Bab 7 “Menelusuri Anjloknya Harga Gabah”. Kompas, 12 Mei 2003

  Bab 8 “Penanganan Beras Bersifat Parsial”. Kompas, 19 Februari 2000. (Ditulis bersama Didik J. Rachbini, M. Nawir Messi, dan Dradjad H. Wibowo,)

  Bab 9 “Kemelut Kelangkaan Pupuk dan Ketahanan Pangan”. Kompas, 20 Mei 2002.

  Bab 10 “Balada Kelalaian Kebijakan”. Kompas, 25 Agustus 2003. “Bencana Kekeringan Bukan Amunisi Politik”. Kompas, 8 Juli 2002.

  Bab 11 “Setting Kebijakan Pangan Pasca Perumisasi Bulog”. 19 Maret 2001

Bagian III. Prospek Agribisnis dan Agro-Industri

  Bab 12 “Negara Besar Cenderung Berlaku Tidak Adil”. Kompas, 10 April 2002. “Pabrik Pakan Kuasai 72 Persen Keuntungan Usaha”. Kompas, 24 April 2002.

  Bab 13 “Tata Niaga Gula Dinilai Melahirkan Konspirasi Monopoli”. Kompas, 19 April 2003

  Bab 14 “Mengungkap Tataniaga Industri Minyak Sawit”. Kompas, 20 Agustus 1996. (Ditulis bersama Faisal H. Basri dan M. Nawir Messi)

  Bab 15 “Dilema Integrasi Vertika Industri Berbasis Perkebunan”. Kompas, 27 Januari 2001.

  Bab 16 “Agribisnis Berbasis Peternakan: Peluas Investasi yang Terlupakan”. Kompas, 3 November 2003

Bagian IV. Reposisi Kebijakan Pertanian

  Bab 17 “Anggaran Sektor Pertanian Amata Minim”. Kompas, 21 Maret 2002

  Bab 18 “Petani dalam Cengkeraman Pengagep”. Kompas, 16 November 2000

  Bab 19 “Perdagangan Bebas Merusak Lingkungan?”. Kompas, 27 November 1995

  Bab 20 “AFTA dna Pertanian: Bagaimana Posisi Indonesia?. Kompas, 30 Mei 2001. (Ditulis bersama Rina Oktaviani)

(Halaman 295)

Daftar Pustaka

Arifin, Bustanul. 2000. Pembangunan Pertanian: Paradigma, Kinerja dan Opsi Kebijakan. Jakarta: Pustaka Indef. 192 halaman.

_____________. 2001a. Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus dan Alternatif Strategi. Jakarta: PT Erlangga. 185 Halaman.

_____________. 2001b. Pertanian Era Transisi. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press. 188 Halaman.

_____________. 2002. Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia. Jakarta: Ghadia Indonesia. 188 Halaman

_____________. 2003. Dekomposisi Pertumbuhan Pertanian Indonesia “Makalah pada Seminar Khusus Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial-Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian, 14 November 2003 di Bogor.

(Halaman 296)

Arifin, Bustanul dan H.S. Dillon. 2000. Asian Agriculture Facing the 21^th Century. Proceedings of the second conference of Asian Society of Agriculture Economist, Bai-Indonesia, August 6-9, 1996. Jakarta:ASEAE.

Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini. 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: Grasindo. 294 Hal.

Arifin, Bustanul, Achmad Munir, Enny Sri Hartatai dan Didik J. Rachbini. 2001. Food security and Markets in Indonesia: State and Market Interaction in Rice Trade. Quezon City: MODE Inc. 112 Pages.

Arifin, Bustanul, Rina Oktoviani dan Enny Sri Hartati. 2002. “Antiklimaks Kebijakan Impor Beras Untuk Ketahanan Pangan. Quarterly Review of the Indonesia Economy (QRIE), Vol 5 (1) April 2002. Pp. 45-58.

Arifin, Bustanul dan Bayu Krisnamurthi. 2003. “Operational Performance of Food Price Stabilization Policy: Reforms in bulog, Indonesia.” Paper presented at the Workshop on “Agribusiness: From Parastatals to Private Trade: Why, When and How”, organized by CESS, LPEM-UI and IFPRI, December 15-16, 2003, in New Delhi, India.

Coase, Ronald. 1992. The Institutional Structure of Production”American Economic Reviews, September 1992.

Boeke, J.  Herman. 1953. Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia. New York: Institute of Pacific Relations.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2001. “An Approach to Macro Food Policy”. Working Paper No. 6 March 2001. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). Statistik Indonesia. Jakarta. BPS.

(Halaman 297)

Badan Urusan Logistik (Bulog). 2002. “Pemaparan Data/Informasi yang berhubungan dengan Produksi, Impor, Konsumsi, dan Cadangan Beras”. Bahan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan, 11 April 2002 di Jakarta. (Tidak dipublikasikan).

Bhagwati, Jagdish. 2001. The Wind of the Hundred Days: How Washington Mismanaged Globalization. Cambridge: MIT Press.

Fertilizer Economics (FertEcon). 2000. World Fertilizer Forecast at the 4^th Quarter of 2000. FertEcon.

Food and Agricultura Organization (FAO). 2002. FAO Statistic (FAOSTAT) CD Rom Version. Rome: FAO.

Garcia-Garcia, Jorge. 2000. “Indonesia’s Trade and Price Intervensions: Pro-Java and Pro-Urban”. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol. 36 (3), December 2000, pp. 93-112.

Hayami, Yujiro, and Vernon Ruttan. 1985. Agricultural Development: Revised and Expanded Edition. New York: Johns Hopkins University Press.

Hazell, Peter. 1999. Agricultural Growth, Poverty Alleviation and Environtmental Sustainability: Having It All. IFPRI Research Report No. 59. Washington, D.C: International Food Policy Research Institute.

Ikhsan, Mohammad. 2001. Angka Kemiskinan dna Kebijakan Pangan. Makalah pada Diskusi Panel Alternatif Kebijakan Perberasan Nasional, Kerjasama PSP-IPB dna LPEM-UI, 16 Juli 2001, di Bogor.

Islam, N. And S. Thomas. 1996. “Food Grain Price Stabilization in Developing Countries: Issues and Experiences in Asia”. Food Policy Review No. 3, Washington, D.C: IFPRI.

(Halaman 298)

Kanbur, R. And J. McIntosh. 1986. “Dual Economy Models: Retrospect and Prospect. University if Essex Discussion Paper.

Martin, Will and Peter G. Warr. 1993. “Explaining the Relative Decline of Agriculture: A Supply-SIde Analysis for Indonesia”. World Bank Economic Review. Vol.7(3), pp: 381-401.

_____________. 1994. “Determinants of Agriculture’s Relative Decline: Thailand”. Agricultural Economics. Vol. 11. pp: 219-235.

Meadows D.H., D.L.  Meadows, and J. Randers. 1992. Beyond The Limits: Global Collapse or Sustainable Future. London: Easthscan.

Mellor, Jhon (ed.). 1995. Agriculture ont the Road to industrialization. New York: Johns Hopkins University Press.

Maznur, Jay. 2000. “Does more international openness worsen inequality?” foregin Affairs. Januari/February 2000.

Morisset, Jacques. 1998. The Increasing Gap Between World and Domestic Price in Commodity Markets during the Past 25 Years. The World Bank Economic Review, Vol 12 (3), September 1998. pp: 503-526.

Naylor, Rosamond, Walter Falcon, Nikolas Wada and Daniel Rochberg. 2002. “Using El Nino-Southern Oscillation Climate Data to  Improve Food Policy Planning in Indonesia”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 38 (1), April 2002: pp. 75.-91.

North, Douglas C. 2000. “Revolution in Economics” In Claude Menard (ed). 2000. Institutions, Contracts and Organizations: Perspective from New Institutional Economics. Northampton, M.A.: Edward Elgar.

Organization of Economic Cooperations for Development (OECD). 2001. The Uruguay Round Agreement on Agriculture: An Evaluation of its Impelementation in OECD Countries. Paris.

(Halaman 299)

Pearson, Scott. 1998. An Assessment of Rice Policy Options in Indonesia. Jakarta: USAID Report.

Punyasavatsut, Chaiyuth and Ian Coxhead. 2002. “On the Decline of agriculture in Developing Countries: A Reinterpretation of the Evidenve”. University of Wisconsinmadison Staff Working Papers.

Pupuk Sriwijaya (PT Pusri). 2000. Perjalanan Memasuki Abad XXI. Empat Dasa Warsa PT Pupul Sriwijaya dalam pengabdian kepada Pembangunan Bangsa. Jakarta: PT Pusri.

Prior, J.  Dan T. Holt. 1998. Agribusiness as an Engine of Growth. Washington, D.C.: USAID.

Ramdani, Dandi. 1999. “Komoditas Ekspor untuk Stimulasi Pemulihan Ekonomi. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, Vol 3, Nomor 4, pp: 9-22.

Robinson, Sherman, M. El-Said and Nu Nu San. 1998. “Rice Policy, Trade, And Exchange Rate Changes in Indonesia: a General Equilibrium Analysis”. IFPRI Discussion Paper No. 27. Juni 1998. Washington, DC.

Rock, Michael T. 1999. “Reassessing the Effectiveness of industrial Policy in Indonesia: Can Neoliberals be Wrong? World Development. Vol 27(4), pp: 691-704.

_____________. 2002. “Exploring the Impact of Selective Interventions in Agriculture on the Growth of Manufactures in Indonesia, Malaysia, and Thailand”, Journal of International Development, Vol 14. pp: 485-510.

Sawit, Husein. 2000. “Komoditas Beras: Bela Petani, atau Konsumen?”, Majalah GATRA, Nomor 11/VI, 29 Januari 2000.

(Halaman 300)

Simatupang dan Syafaat. 2002. Analisis Lembaga Tunda Jual Harga Gabah. Jakarta: Badan Litbang Deptan.

Southeast Asia Council for Food Security and Fair Trade (SEACON). 1999. Proceedings of the Conferences on the People’s Responseto to the food security Crisis in southeast Asia. October 1999. Bangkok: SEACON.

Suryana, Achmad dan Tahlim Sudaryanto. 1997. Penawaran, Permintaan Pangan dan Perilaku Kebiasaan Makan. Bogor: PPSE Deptan.

Tabor , Steven. 2001. Food Security, Rural Development and Rice Policy: An Integrated Perspective. (Draft) Report prepared for the Bureau of Food, Agriculutre and Water Resources of Bappenas. 28 Juli 2001.

Tabor, Steven, M. Husein Sawit and H.S Dillon. 2002. “Indonesian Rice Policy and the Choice of Trade Regime for Rice in Indonesia”. Paper Presented the Seminar on Rice Policy and Trade Regime at LPEM-UI, Jakarta on March 11, 2002.

Timmer, C. Peter. 1988. The Agricultural Transformation in H. Chenery and T.N. Srinivasan (ads,), Handbook of Development Economics. Volume I. Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V. pp: 276-331.

Timmer, C. Peter. 1989. “Food Price Policy: The Rationale for Goverment Intervention” Food Policy, February 1989, pp: 17-27.

_____________. 1993. Why Markets and Politics Undervalue the Role of Agricultural Development. Benjamin Hibbard Memorial Lecture Series, at the Departement of Agricultural Economics, University of Wisconsin-Madison, in Madison, March 26, 1993.

_____________. 1996. “Doess Bulog Stabilize Rice Price in Indonesia? Should It Try?” Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol 32 (2). August 1996. pp: 4-74.

(Halaman 301)

_____________. 2000. “The Macro Dimension of Food Security: Economic Growth, Equitable Distribution, and Food Price Stability”. Food Policy. Vol 25, pp: 283-295.

_____________. 2001. Food Security in Era of Decentralization. Report prepared for IRSA, draft copy. Jakarta.

Tim Kajian Kebijakan Pembangunan Himpunan Alumni IPB. 2000. “Kebijakan Pangan untuk Kesejahteraan Petani”. Bahan Press release 13 April 2000.

Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional. 2001. “Reformulasi Kebijakan Ekonomi Beras Nasional”. 8 Juni 2001, Jakarta: Bappenas.

Tim Indef. 1999. “Kontroversi Kebijakan Gula Nasional”. INDEF Policy Assessments, No. 4/1999, 25 Juni. 1999.

World Bank. Commodity Price Data (The Pink Sheet). Various Issue.

World Bank. 1999. Indonesia: From Crisis to Opportunity. Washington D.C.: The World Bank.

_____________. 2000. Global Economic Prospects and the Developing Countries. Washington D.C.: The World Bank.

_____________. 2001. World Development Report 2002: Building Institutions for Markets. Washington D.C.: The World Bank.

_____________. 2003. “Indonesian Mantaining Stability, Deepening Reforms”. Report No., 25330-IND. The World Bank. Washington DC.

World Trade Organization. 2001. WTO Agriculutral Negotiations: The Issues, and Where we are Now, Geneva : WTO/

_____________. 2003. “Trade Policy Review Indonesia”. Geneva: WTO.

Tentang Penulis

Bustanul Arifin, dilahirkan di Bangkalan, Madura, 27 Agustus 1963, meraih Sarjana Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 1985, Master of Science (1991) dan Doctor of Philosophy (1995) bidang Resource Economics dari University of Wisconsin-Madison (AS). Arifin mengawali karier profesionalnya sebagai dosen Universitas Lampung.